FUNGSI DAN PERAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

1.1.   PENGANTAR MATERI
Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perubahan sosial yang terjadi dilingkungan kita. Untuk mengontrol perubahan tersebut kearah yang lebih baik, peranan dan fungsi hukum sangat dominan. Dalam menjamin kepentingan masyarakat fungsi dan peranan wadah hukum haruslah dimaksimalkan. Karena pada pasca reformasi dewasa ini kondisi keseimbangan dalam masyarakat (social equilibrium) merupakan sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang tidak menyadari akan peran dan fungsi hukum yang ada. Padahal sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat, dalam kehidupan kesehariannya pastilah selalu melakukan perbuatan hukum (rechsthandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).
Keberadaan hukum merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum memiliki fungsi dan peranan yang tak terhingga ragamnya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebab hukum memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, adil dan makmur.
Anda sebagai mahasiswa dituntut untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, melalui Buku ini, Anda kami ajak untuk mengkaji fungsi dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; alat penggerak pembangunan; alat kritik serta sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Disamping itu kita juga akan mendiskusikan upaya yang dapat dilaksanakan guna memfungsikan hukum dan sendi-sendi yang membentuk “dimensi fungsional” hukum. Selain itu, Anda juga dituntut untuk mengetahui peran hukum dalam masyarakat yang mencakup hubungan hukum dalam keluarga, pekerjaan, hak, perkembangan masyarakat, ilmu lain serta penggunaan istilah hukum.

1.2	KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
		Kompetensi yang diharapkan melalui Bab 7 ini adalah Anda kami harapkan dapat mengkaji dan menjelaskan fungsi dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat, dan secara khusus mahasiswa dapat:
1)	Menjelaskan fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; alat penggerak pembangunan; alat kritik serta sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.
2)	Menjelaskan upaya yang dapat dilaksanakan guna memfungsikan hukum.
3)	Menjelaskan sendi-sendi yang membentuk “dimensi fungsional” hukum.
4)	Menjelaskan peran hukum dalam masyarakat yang mencakup hubungan hukum dalam keluarga, pekerjaan, hak, perkembangan masyarakat, ilmu lain serta penggunaan istilah hukum.

1.3    PETUNJUK BELAJAR
Guna memahami lebih mendalam mengenai bab ini diharapkan Anda melakukan dan mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
1). 	Pelajari lebih dahulu kompetensi yang diharapkan pada pokok bahasan ini, sehingga Anda tahu persis apa yang diharapkan oleh Dosen dari Anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan Anda dalam menguasai pokok bahasan ini dilihat dari sejauh mana Anda berhasil mencapai penguasaan terhadap kompetensi yang diharapkan.
2). 	Pelajari pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, serta catatlah konsep-konsep penting pada buku atau bagian yang terpisah dari buku ini, agar Anda siap untuk mengikuti kuliah pokok bahasan ini sehingga Anda dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah tanpa menyimpang dari isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3). 	Untuk memperdalam dan penguatan akan penguasaan materi kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia, dan gunakan materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini dan literatur yang diwajibkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu seluruh soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini dan literatur yang diwajibkan. Dengan cara demikian Anda dapat menilai  sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat sumber jawaban terlebih dahulu, karena hal ini menolong Anda menguasai pokok bahasan ini. 

1.4    ISI MATERI 
FUNGSI DAN PERAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

1.4.1 FUNGSI HUKUM
Tujuan dibentuknya hukum ialah untuk mengatur hidup secara damai, yang menghendaki adanya kesimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Dalam konteks pergaulan hidup diantara para subyek hukum, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing individu. Fungsi merupakan tugas (ambtswerkring in het verband met geheel). 
Fungsi hukum dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

FUNGSIHUKUM

Alat penggerak pembangunan.

Alat kritik (fungsi kritis hukum).

Sarana untuk menyelesaikan pertikaian.

a.	Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
Hukum sebagai norma merupakan petunjuk dalam kehidupan (levensvoorschriften). Fungsi ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku. Mana yang diperbolehkan oleh hukum dan mana yang dilarang olehnya sehingga masing-masing anggota masyarakat tahu apa yang menjadi hak kewajibannya. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati oleh anggota masyarakat. Apabila masyarakat mau mentaati hukum serta menyadari dan melaksanakan baik perintah maupun larangan yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir.
Contoh:
Orang yang menonton pertandingan sepak bola, sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan seperti: beli karcis harus antri, mau masuk stadion juga harus antri, bila pertandingan selesai para penonton ke luar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan (exit). Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semuanya sama-sama mengerti dan mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.
b.	Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
Hukum yanng bersifat mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang, berpengaruh besar terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka takut akan ancaman hukumannya. Hukum yang bersifat memaksa dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran diberi sanksi hukuman, baik itu berupa hukuman penjara, denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya maka dengan demikian keadilan dicapai.
Contoh: 
Siapa yang berutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.
c.	Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan.
Hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa, maka hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi demikian adalah fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan.
d.	Hukum berfungsi sebagai alat kritik (fungsi kritis hukum).
Soedjono Dirdjosisworo (dalam Soeroso, 2006:55) mengungkapkan bahwa:
“Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum di dalamnya”.
Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya maka, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik.
e.	Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.
Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan pertikaian tersebut secara damai.
Selain kelima fungsi diatas, hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi (Sjachran Basah, dalam Dudu D. Machmudin, 2001:52) yang meliputi:
•	Direktif, sebagai pengarah dalam membangun guna membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
•	Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
•	Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjagaan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
•	Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
•	Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.
Dengan demikian hukum mempunyai fungsi yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tinggal sekarang kita mencari upaya yang terbaik, bagaimanakah memfungsikan hukum tersebut, agar apa yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan baik. 
Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan guna memfungsikan hukum, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan hukum dengan baik, dengan kemampuan (potensi) yang dimiliki oleh masing-masing petugas, misalnya:
-	Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing.
-	Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario.
Disamping hal-hal tersebut di atas dibutuhkan kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

1.4.2 	SENDI-SENDI YANG MEMBENTUK “DIMENSI FUNGSIONAL”  HUKUM 
Pada dasarnya dimensi fungsional hukum dari setiap hukum dibentuk atas dasar sendi-sendi yang meliputi:
a.	Sendi masyarakat, yakni masyarakat yang kehidupannya akan diatur oleh hukum yang bersangkutan, termasuk segala unsur yang berkaitan di dalamnya, misalnya unsur bangsa/kebiasaannya, kepercayaan/pandangan hidupnya, dan sebagainya.
b.	Sendi wilayah, yakni daerah di mana hukum tersebut berlaku dengan segala batas-batasnya yang jelas dan tegas.
c.	Sendi waktu, yang secara tegas dan jelas menentukan untuk waktu berapa lama atau hingga kapankah suatu hukum itu berlaku (bila hukum tersebut misalkan telah ditentukan masa berlakunya), atau situasi dan kondisi yang bagaimana sajakah yang kiranya dapat memberhentikan atau mengubah berlakunya hukum tersebut (bila hukum tersebut tidak ditentukan hingga kapan masa berlakunya, sehingga dalam hal ini berarti bahwa hukum tersebut diusahakan berlaku selama mungkin, yakni selama tidak diadakan perubahan atau pencabutan atasnya).
d.	Sendi hal, yang secara tegas dan jelas seyogianya dicantumkan dalam setiap hukum agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut, hal-hal apa saja yang tidak diaturnya, bagi siapa saja pengaturan hal-hal tersebut berlaku, apa saja pengecualiannya, dan sebagainya ( Ridwan Halim, 2005:76). 

1.4.3. PERAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
Keberadaan hukum merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Sebab hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, adil dan makmur. Hal tersebut merupakan suatu fakta objektif betapa hukum memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menciptakan ketertiban, yang berlaku bagi segala masyarakat dalam segala bentuknya.
Berbicara tentang peranan hukum, maka kita tidak bisa melepaskannya dari manusia dan masyarakat. Sebab dimana ada masyarakat pasti ada hukum yang memayunginya (ubi societas ibi ius). Betapapun primitifnya keadaan suatu masyarakat, tetap saja diperlukan adanya hukum. Karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:10). 
Sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat, dalam kehidupan kesehariannya pastilah selalu melakukan perbuatan hukum (rechsthandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Sejak ia belum lahir sampai meninggal dunia, hukum senantiasa mencampuri kehidupannya; tidak ada manusia yang dapat lari dari hukum. Hukum melindungi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu dan masih menjaga jenazah manusia setelah ia meninggal dunia. Hukum memberikan hak kepada Ibu dan Ayah atas anak (manusia) yang dilahirkan dan meletakkan kewajiban-kewajiban kepada Ibu dan Ayah terhadap anaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa sejak manusia itu dilahirkan, ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi obyek daripada hak.
Kemudian ikatan hukum menghubungkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Hubungan yang tak terhingga banyaknya tersebut menghubungkan manusia sewaktu lahir, kawin, dalam perdagangan dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Semua hubungan dan pergaulan tersebut adalah berkat jasa daripada hukum atau sebaliknya hukum mempunyai peran yang penting atas manusia bermasyarakat.
Fenomena diatas menggambarkan kepada kita betapa luas dan beragamnya keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga mengisyaratkan kepada kita bahwa hukum memiliki peranan yang tak terhingga ragamnya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Peranan hukum yang  tak terhingga ragamnya tersebut dapat kita klasifikasikan dalam contoh kongkrit kehidupan manusia sehari-hari, yang mencakup hubungan manusia dalam:
a.	Keluarga
	Seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami-isteri mengikatkan diri dalam perkawinan, melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).
	Orang tua mendaftarkan kelahiran anaknya di Kantor Catatan Sipil. Tanpa disadari telah memenuhi peraturan pasal 4 Bab kedua Buku ke II Undang-undang Hukum Perdata.
	Orang tua mengawasi dan melindungi anaknya (dalam keadaan dungu, sakit otak atau buta) yang belum dewasa. Merupakan pelaksanaan dari KUH Perdata Pasal 462).
	Seorang anak bersikap hormat dan segan pada bapak dan ibunya tanpa sadar melaksanakan pasal 298 Undang-undang Hukum Perdata.
b.	Pekerjaan 
	Hubungan Kerja
-	Orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku (KUH Perdata Bab 7A pasal 1601, 1601 a sampai dengan 1601 c).
-	Seorang pimpinan perusahaan membuat peraturan merupakan pekerjaan yang telah diatur dalam UU Perburuhan.
-	Seorang majikan yang membayar upah kepada buruh pada setiap bulan tanpa sadar telah memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan dalam bab ke tiga KUH Perdata.
-	Seorang sarjana yang bekerja pada Pemerintah maupun pada perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah dengan sendirinya memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Undang-undang Perburuhan. (UU No.8/1961 tanggal 29 April 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana).
-	Permintaan bantuan seorang penuntut umum kepada dokter atau ahli-ahli lainnya dilindungi oleh hukum (RIB pasal 70 dan 83).
	Menjalankan Pekerjaan/Profesi
-	Di dalam melaksanakan pekerjaan orang terikat pada peraturan kepegawaian.
-	Dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 21 Mei 1966, LN 1966 No.2.
-	Seorang Dokter tidak akan melakukan pengguguran pasiennya, karena terikat pada undang-undang tentang larangan abortus.
-	Seorang Advokat atau Pengacara harus melaksanakan profesinya sesuai dengan Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesie (Staatsblad No.23 jo Staatsblad 1848 No.47).
-	Seorang bendaharawan pemerintah dalam melakukan tugasnya terikat pada Undang-undang Pembendaharaan Negara (UU ICW) dan peraturan-peraturan lainnya. 
c.	Hubungan dengan Hak
Untuk mempertahankan haknya, orang tentu menggunakan hukum yang berlaku seperti:
	Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya.
	Seorang buruh akan menuntut pesangon kepada direktur apabila ia diberhentikan oleh perusahaan tanpa salah. Tuntutan semacam ini sudah diatur dalam UU Perburuhan.
d.	Perkembangan Masyarakat
Makin majunya mayarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertambahan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang (rechtshandeling) dan perbuatan mana yang merupakan onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum).
e.	Hubungan dengan Ilmu lainnya.
Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu hukum mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, dengan ilmu eksakta dan ilmu budaya. Ilmu-ilmu ini membutuhkan ilmu hukum, sehubungan dengan kemajuan masyarakat dan negara termasuk perkembangan teknologi dan kebudayaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan :
	Seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studinya.
	Seorang insinyur membuat kontrak dengan pihak yang memberi pekerjaan/borongan kerjanya.
	Seorang geolog harus meneliti lebih dahulu status tanah yang digalinya dan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik atau orang yang menguasainya.
	Sebuah Bank harus mempelajari terlebih dahulu tentang identitas, nilai jaminan dan sebagainya dari orang yang mengambil kredit.
f.	Mempelajari Hukum
Untuk dapat mempelajari materi hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang dan sebagainya orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun yanng bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum dapat dikemukakan antara lain :
	Interpretasi atau penafsiran hukum.
	Pengertian tentang subyek hukum, obyek dan badan hukum.
	Sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat dan sebagainya.
	Pembagian hukum.
	Bagian-bagian ilmu hukum.
	Hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia.
g.	Penggunaan Istilah Hukum
Istilah hukum di bidang ilmu eksakta, sosial atau budaya adalah berlainan. Hukum dalam ilmu eksakta (ilmu alam dan fisika) sifatnya konstan dan tidak berubah, sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya.

1.5    RANGKUMAN
1.	Fungsi hukum (ambtswerkring in het verband met geheel) secara garis besar meliputi fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan; fungsi hukum sebagai alat kritik serta fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian, yang pengimplementasiannya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki panca fungsi yaitu: direktif; stabilitatif; perfektif dan korektif.
2.	Pada dasarnya dimensi fungsional hukum dari setiap hukum dibentuk atas dasar sendi masyarakat; sendi wilayah; sendi waktu dan sendi hal. 
3.	Hukum memiliki peranan yang sangat luas dan beragam dalam kehidupan masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, adil dan makmur. Hukum memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menciptakan ketertiban, yang berlaku bagi segala masyarakat dalam segala bentuknya. Peranan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dalam hubungan hukum dalam keluarga, pekerjaan, hak, perkembangan masyarakat, ilmu lain serta penggunaan istilah hukum.

1.6    LATIHAN
		Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!
1)	Apa yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai alat kritik (fungsi kritis hukum)!
2)	Jelaskan upaya apa saja yang dapat dilaksanakan guna memfungsikan hukum!
3)	Diskusikan dengan kelompok belajar Anda, apa artinya bila dikatakan bahwa suatu hukum itu berfungsi bagi masyarakat di wilayah dan pada waktu berlakunya!
4)	Diskusikan mengenai peranan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan kelompok belajar Anda, dan rumuskan hasil diskusi Anda yang berupa formulasi peranan hukum dalam kehidupan masyarakat

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN
1)	Hukum sebagai alat kritik berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya maka, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik.
2)	Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan guna memfungsikan hukum yaitu dengan menuntut kemampuan para penegak hukum untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan hukum dengan baik, serta  dibutuhkan adanya kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku, misalnya:
•	Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing.
•	Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario.
3)	Suatu hukum itu berfungsi bagi masyarakat di wilayah dan pada waktu berlakunya, artinya ialah bahwa hukum itu ditaati orang dan dilaksanakan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
4)	Hukum memiliki peranan yang sangat luas dan beragam dalam kehidupan masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, adil dan makmur. Peranan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dalam hubungan hukum dalam keluarga, pekerjaan, hak, perkembangan masyarakat, ilmu lain serta penggunaan istilah hukum.

TES FORMATIF 1
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawabab yang disediakan!
1)	Hukum berfungsi sebagai pengarah dalam membangun guna membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; hal tersebut merupakan fungsi hukum sebagai …. 
a.	integratif
b.	stabilitatif
c.	direktif 
d.	perpektif
e.	korektif
2)  Pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya., hal ini merupakan hubungan peranan hukum dalam …. 
a.	penggunaan istilah hukum
b.	mempelajari hukum
c.	hubungan hukum dengan ilmu lainnya
d.	perkembangan masyarakat
e.	hubungan dengan hak
3)      Hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat disebut…. 
a.      rechtsbetrekkingen
b.      the living law
c.      rechsthandeling
d.      fundamental recht
e.     onrechtmatige daad
4)   Hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa, maka hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi demikian adalah fungsi hukum sebagai …. 
a.	alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
b.	sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
c.	alat kritik (fungsi kritis hukum).
d.	sarana untuk menyelesaikan pertikaian.
e.	alat penggerak pembangunan.
5)	Indonesia memiliki panca fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang meliputi fungsi direktif, integratif, stabilitatif, direktif, perfektif, dan korektif. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut ialah …. 
a.	Sjachran Basah
b.	Dudu D. Machmudin,
c.	C.S.T. Kansil
d.	Achmad Sanusi
e.	Apeldoorn
6)	Apa yang dimaksud dengan ubi societas ibi ius .... 
a.	hukum yang baik adalah hukum ada dalam masyarakat
b.	hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat
c.	dimana ada masyarakat pasti ada hukum
d.	hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat
e.	hukum diciptakan oleh masyarakat
7)	Pada dasarnya dimensi fungsional hukum dari setiap hukum dibentuk atas dasar sendi-sendi sebagai berikut ini, kecuali …. 
a.	sendi masyarakat
b.	sendi keadilan
c.	sendi wilayah 
d.	sendi waktu 
e.	sendi hal 
8)	Fungsi hukum yang memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku, merupakan fungsi hukum sebagai …..
a.	alat kritik (fungsi kritis hukum).
b.	sarana untuk menyelesaikan pertikaian.
c.	alat penggerak pembangunan.
d.	alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
e.	sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
9)	Peraturan Pemerintah No.10 tanggal 21 Mei 1966, LN 1966 No.2. mengungkapkan bahwa dokter berkewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran. Peraturan tersebut merupakan peranan hukum ditinjau dari segi …. 
a.	pekerjaan atau profesi
b.	hak
c.	perkembangan masyarakat
d.	keluarga
e.	hubungan hukum dengan ilmu lainnya.
10)	Di bawah ini merupakan peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, kecuali …. 
a.	hukum dapat menciptakan kemakmuran
b.	hukum dapat menciptakan ketentraman
c.	hukum dapat menciptakan kedamaian
d.	hukum dapat menciptakan keadilan
e.	hukum dapat menciptakan kesemerawutan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat dibagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 7.

   Jumlah Jawaban yang Benar
    Tingkat Penguasaan = 			               X 100%
  Jumlah Soal 

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100% = baik sekali
 80 – 89%    = baik
 70 – 79%    = cukup
      < 70%    = kurang	
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 8. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 7, terutama bagian yang belum dikuasai.