Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

Hubungan antarbangsa merupakan salah sate hubungan kerja sama yang mutlak diperlukan.
 Tidak ada sate pun bangsa di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan bangsa atau negara lain. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat hidup dan melakukan segala kegiatan sendiri.
Dalam melakukan hubungan antarbangsa, Indonesia telah membentuk suatu pedoman pelaksanaan hubungan luar negeri yang sesuai dengan hukum intemasional dan ideologi negara. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang akan menentukan moral dan arah pelaksanaan serta tujuan yang hendak dicapai.
A.	Perlunya Hubungan dan Perjanjian Internasionat
B.	Fungsi Perwakilan Diplomatik dan Peranan Organisasi Internasional
C.	Kerja Sama dan Perjanjian Internasionat yang Bermanfaat Bagi Indonesia

A.	Perlunya Ilubungan dan Perjanjian Internasional
1. Kerja Sama Internasional
Pemahkah Anda mendengar atau membaca mengenai Konferensi Asia Afrika (KAA), ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok, atau bentuk kerja sama antarbangsa yang merupakan pengalaman bangsa Indonesia? Apa yang ada dalam pikiran Anda pada saat mendengar hal tersebut?
Jika melihat hal tersebut, perlu dipahami bahwa setiap manusia selain mempunyai kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga mempunyai kewajiban terhadap manusia lain untuk hidup bersama dan saling berhubungan. Hubungan manusia dan sesamanya antara lain terwujud dalam hubungan kenalan, keluarga, dan organisasi. Begitu pun sebagai bangsa, tidak dapat hidup"dan memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi perlu mengadakan hubungan dengan bangsa lain. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan, gejolak dunia, serta arus globalisasi dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan berbagai makna yang terkandung dalam melakukan hubungan dengan bangsa lain.

a. Makna Kerja Sama Internasional
Terciptanya kedamaian dan kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia dan setiap negara di dunia. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sekalipun oleh negara yang sudah maju karena setiap negara pasti mempunyai kelebihan, kekurangan, serta kepentingan yang beraneka. Dengan demikian, baik negara maju, negara berkembang maupun negara yang miskin pada dasarnya saling membutuhkan. Oleh karena itu, perlu diusahakan hubungan persahabatan dan kerja sama antarbangsa yang didasari sikap sating menghormati dan menguntungkan. Dengan kata lain, kerja sama pada hakikatnya bertujuan: 
1)	memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya;
2)	menciptakan sating pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.
Berdasarkan hal tersebut, Indonesia pun tidak dapat lepas dari kerja sama antarbangsa. Kerja sama bagi negara Indonesia merupakan jalinan hubungan antamegara yang mengacu pada landasan berikut ini. 
1)	Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
2)	Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan ketentuan-ketentuan tentang hal-hal berikut. 
a)	PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta berusaha mencegah timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan.
b)	PBB mengembangkan persahabatan antarbangsa atas dasar persamaan dan hak menentukan nasib sendiri dalam rangka perdamaian dunia.
c)	PBB mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak-hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis.kelamin, bahasa, dan agama. 
d)	PBB menjadi pusat penyelesaian-penyelesaian masalah internasional.
3)	Perjanjian internasional (traktat = treaty) adalah suatu persetujuan (agreement) yang dinyatakan secara formal antara dua negara atau lebih mengenai penetapan serta ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian, pihak-pihak tersebut terikat oleh kesepakatan, baik masa damai maupun pada masa perang. Pada umumnya, traktat ditaati oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena adanya asas pacta sunt servanda (persetujuan antarnegara harus dihormati).
4)	Secara khusus terdapat dalam hukum Taut internasional. Indonesia sejak 13 Desember 1957 memperjuangkan Deklarasi Juanda yang di dalamnya menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibatasi oleh garis lurus dengan jarak 12 mil dari garis pangkal lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluar sebagai laut teritorial. Deklarasi ini diakui PBB pada 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.
Oleh karena itu, terdapat beberapa asas dalam hubungan antar bangsa yang dipegang negara Indonesia, yaitu sebagai berikut.
1) Asas Teritorial
Asas ini berdasarkan kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, hukum negara berlaku bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayahnya, baik warga negara ash maupun warga negara asing. Sebaliknya, jika berada di luar wilayah negaranya, berlakulah hukum lain.
2) Asas Kebangsaan
Asas ini berdasarkan asas kebangsaan/kewarganegaraan kekuasaan negara pada warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di mana pun berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Dengan demikian, asas ini mempunyai daya berlaku ekstrateritorial. Artinya, hukum negara tetap berlaku bagi setiap warga negara, walaupun berada di negara lain...
3) Asas Kepentingan Umum
Asas ini berdasarkan wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
2. Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Secara umum, politik luar negeri Indonesia merupakan kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang semata-mata dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang biasanya telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu lazim disebut dengan kepentingan nasional.
Sumber politik luar negeri dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal. Pertama, sumber yang sifatnya sistemik, yakni keadaan masyarakat, bangsa, pemerintah, sifat-sifat, dan tingkah laku para pengambil kebijakan. Kedua, menurut konsep waktu, ada yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya berubah-ubah. Misalnya, karena adanya pertentangan atau perubahan zaman yang menuntut perubahan secara cepat sebagai penyesuaian.
Jadi, kedua sumber penentuan kebijakan politik luar negeri akan selalu ditemui oleh setiap negara dan akan selalu diantisipasi untuk menyesuaikannya. Apabila dilalaikan, kemungkinan negara akan mengalami keguncangan. Dalam menentukan kebijakan sistem politik luar negeri, tidak ada satu pun negara di dunia yang memiliki karakter kebijakan yang sama. Hal ini sangat bergantung pada tujuan dan modal yang dimiliki. Dengan kata lain, penentuan kebijakan luar negeri memiliki kaitan yang erat dengan faktor intern dan faktor ekstern dari negara yang bersangkutan.
Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Indonesia, politik luar negeri Indonesia merupakan bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional. Berikut ini akan dijelaskan satu per satu.
a. Cita-Cita Nasional Bangsa Indonesia
Cita-cita nasional suatu bangsa dinyatakan secara tertulis maupun tidak tertulis. Cita-cita tersebut merupakan rumusan kehendak (aspirasi) langsung yang sangat luhur dan tinggi. Peranan cita-cita bagi suatu bangsa sangat penting karena memberi gairah dan menjiwai kehidupan, menjadi pengarah yang abadi, dan menjadi sumber kekuatan bangsa. Dengan kata lain, cita-cita bangsa mempunyai fungsi penentu bagi tujuan nasional.
Bagi bangsa Indonesia, cita-cita nasional terdapat dalam alinea pertama dan kedua Pembukaan UUD 1945. Alinea pertama berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Adapun alinea .kedua berbunyi "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."
Berdasarkan hal tersebut, cita-cita nasional yang menjiwai politik luar negeri Indonesia tercantum di dalam alinea pertama, yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia wajib membantu bangsa lain di dunia yang masih berada di bawah penjajahan bangsa lain. Selain itu, dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung pada 18-24 April 1955 menghasilkan salah satu pernyataan yang berbunyi "Menentang penjajahan dan imperialisme dalam segala bentuk dan manisfestasinya."
b. Tujuan Nasional Bangsa Indonesia
Tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujuannya harus diusahakan secara terus menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan. umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
Dari tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia, yaitu:
1)	mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan,
2)	memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi,
3)	memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial.
Selain itu, politik luar negeri Indonesia harus bersifat bebas dan aktif. Bebas mengandung arti bahwa negara mempunyai hak yang penuh atau kemandirian untuk menentukan sikap dan kehendak sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Artinya, negara bebas menentukan sikap serta tidak memihak dalam menghadapi pertentangan antara dua blok raksasa di dunia, yaitu blok kapitalis (Barat) dan blok komunis (Timur). Aktif mengandung arti bahwa dalam pergaulan internasional negara tidak boleh pasif, tetapi harus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam lingkup internasional.
Dengan demikian, politik-bebas dan aktif tidak sama dengan netral karena netral berarti tidak peduli dan cenderung tidak mendorong untuk mengambil sikap apapun atas kejadian-kejadian internasional. Melalui politik bebas dan aktif, Indonesia menempatkan dirinya sebagai subjek (pelaku) dan aktif dalam pergaulan internasional sehingga tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang didasarkan pada kepentingan nasionalnya.
Oleh karena itu, dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia sedapat mungkin akan memilih jalan damai. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, perang yang mungkin terpaksa dilakukan oleh Indonesia adalah perang yang adil, bukan perang yang menguasai dan menjajah bangsa lain.
Mohammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, mengemukakan bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.
1)	Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2)	Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
3)	Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4)	Meningkatkan persaudaraan antarbangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.
Jika disimak dari uraian tersebut, hakikat politik luar negeri Indonesia adalah untuk:
1)	menghormati kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan negara lain;
2)	lepas dari ikatan blok ideologi, militer, dan bebas menentukan masalah sendiri;
3)	menentang segala bentuk penjajahan dan aktif mewujudkan perdamaian dunia;
4)	kerja sama internasional di segala bidang yang saling menguntungkan; dan
5)	hidup berdampingan secara damai.
Landasan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.
1)	Landasan idiil adalah Pancasila.
2)	Landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.
3)	Landasan operasional adalah sebagai berikut.
a)	Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama bidang hubungan luar negeri.
b)	Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusa Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia.
c)	Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.
Adapun tujuan politik luar negeri Indonesia pada saat ini terdapat dalam GBHN 1999-2004 sebagai berikut.
1)	Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan, dan meningkatkari kemandirian bangsa, serta kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
2)	Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
3)	Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diiplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindu ngan dan pembelaan terhadap warga negara serta kepentingan In donesia, dan memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
4)	Meningkatkan kualit:as diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembanagunan nasional melalui kerja sama ekonomi, baik regional maupurn internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembanguinarr kawasan.
5)	Meningkatkan'kesia-pan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdaga: ngan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA_, APEC, dan WTO.
6)	Memperluas perjanjian ekstradisi.dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
7)	Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.
3. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional a. Makna Perjanjian Internasional
Sampai saat ini para ahli masih mempunyai sudut pandang yang berbedabeda terhadap makna perjanjian internasional sehingga makna istilah tersebut masih beranekaragam. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli hukum internasional mengenai istilah perjanjian internasional sebagai berikut.
1)	Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa "Perjanjian internasional adalah perjanjian antaranggota masyarakat bangsabangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu."
2)	G. Schwarzenberger mengemukakan bahwa "Perjanjian intemasional sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat, baik berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjeksubjek hukum dalam hal ini bukan hanya lembaga-lembaga internasional melainkan negara-negara."
3)	Oppenheimer-Lauterpacht mengemukakan bahwa "Perjanjian internasional adalah persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua pihak."
4)	Definisi perjanjian internasional dari Konvensi Wina 1969, yaitu "Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya, mengatur perjanjian antamegara selaku subjek hukum internasional,"
Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas adanya perbedaan. Namun, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Pengertian pertama dan kedua perjanjian internasional dilakukan oleh seluruh subjek hukum internasional, baik negara maupun lainnya. Pada pengertian ketiga dan keempat hanya negara yang bisa melakukan perjanjian internasional dengan negara-negara lainnya. Berkenaan dengan hal itu, setiap bangsa dan negara yang ikut dalam suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut sudah merupakan kewajiban dan sesuai dengan asas hukum perjanjian yang berbunyi "Janji itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini disebut asas pacta sunt servanda.
Apabila yang terjadi adalah sebaliknya atau ada sebagian negaran atau bangsa yang melanggar atau tidak menaati aturan-aturan yang telah diputuskan sebelumnya, ketidakdamaian atau ketidakharmonisan akan tercipta. Bahkan, akan menimbulkan pertentangan di antara negara-negara yang melakukan perjanjian.
Dalam mempelajari perjanjian internasional, berikut ini dikemukakan beberapa istilah perjanjian intemasional yang sering dipakai dikalangan internasional.
1) Traktat (Treaty)
A,rtinya, perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang sifatnya lebih formal karena mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, para peserta yang membuat perjanjian tidak dapat menarik diri dari kewajiban-kewajibannya tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
2) Konvensi (Convention)
Artinya, jenis perjanjian yang digunakan bagi hal-hal yang lebih khusus dibandingkan dengan traktat, namun bersifat multilateral. Dengan kata lain, konvensi tidak menyangkut kebijaksanaan tingkat tinggi dan harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh.
3) Pakta (Pact)
Artinya, persetujuan yang lebih khusus jika dibandingkan dengan traktat. Jadi, pakta merupakan traktat dalam arti sempit sehingga pakta pun harus mendapat pengesahan (ratifikasi).
4) Perikatan (Arrangement)
Artinya, suatu bentuk perjanjian yang tidak seresmi traktat atau konvensi. Oleh karena itu, perikatan merupakan persetujuan yang biasanya hanya digunakan bagi transaksi-transaksi yang bersifat sementara.	i
5) Persetujuan (Agreement)
Artinya, suatu perjanjian yang bersifat teknis/administratif sehingga persetujuan tidak seresmi traktat/konvensi cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen dan tidak perlu diratifikasi.
6) Deklarasi (Declaration)
Artinya, perjanjian yang digunakan dengan tujuan menunjukkan suatu perjanjian yang menyatakan hukum yang ada, membentuk hukum yang baru, atau untuk menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan umum.
7) Piagam (Statute)
Artinya, perjanjian yang menunjukkan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional untuk mengatur fungsi lembaga internasional atau anggaran dasarnya, seperti piagam mahkamah internasional (statute of the international court of justice).
8) Convenant
Artinya, suatu istilah yang digunakan oleh piagam Liga BangsaBangsa (LBB) yang disebut dengan The convenant of the league of nations tahun 1920.
9) Charter
Artinya, istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh PBB dan mempunyai fungsi administratif. Dengan kata lain, PBB dalam membuat anggaran dasarnya berbentuk charter. Misalnya, Atlantic Charter 1941, dan The charr ter of the united nations 1945.
10) Protokol (Protocol)
Artinya, perjanjian yang sifatnya kurang resmi dibandingkan dengan traktat atau konvensi. Biasanya protokol digunakan sebagai naskah tambahan dari konvensi. Namun, protokol tidak kalah pentingnya daripada konvensi itu sendiri. Misalnya, protokol tambahan terhadap Konvensi Jenewa 1949.
11) Modus Vivendi
Artinya, perjanjian internasional yang merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan tanpa memerlukan ratifikasi dan bersifat sementara. Maksud sementara adalah sampai diwujudkan hasil perjanjian yang lebih tetap (permanen) dan rind (sistematis).
12) Ketentuan Penutup jangan (Final Act)
Artinya, dokumen dalam bentuk catatan ringkasan dari hasil konferensi, seperti catatan mengenai negara peserta, para utusan dari negara-negara yang turut dalam perundingan, dan segala kesimpulan tentang hal-hal yang disetujui konferensi. Ketentuan penutup ini tidak memerlukan ratifikasi.
13) Ketentuan Umum (General Act)
Artinya, traktat yang bersifat resmi atau tidak resmi. Liga bangsabangsa pernah' fnenggunakan istilah ini, seperti dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan pertikaian internasional (arbitrasi) pada 1928.
b. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional
Mengingat pentingnya suatu perjanjian internasional, baik bagi suatu negara maupun sebagai salah satu sumber hukum internasional, proses pembuatan-perjanjian internasional tidaklah semudah seperti perjanjian lainnya. Untuk itu, terdapat beberapa tahap dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang akan membuat perjanjian internasional. Adapun tahap dan proses yang perlu dan biasa dilakukan adalah sebagai berikut.
1) Perundingari (Negotiation)
Pembuatan perjanjian internasional biasanya dimulai dengan perundingan di antara negara-negara yang akan membuatnya. Hal ini dilakukan dengan dasar kebutuhan atau kepentingan dan kemampuan negara-negara yang bersangkutan agar kelak dapat dihindari adanya masalah.
Isi dari perundingan yang dilakukan biasanya menyangkut beberapa masalah pokok, antara lain menyangkut masalah politik, masalah keamanan, masalah pertikaian, masalah perdagangan, masalah pertikaian dalam bidang ekonomi, masalah pertikaian dalam bidang sosial-budaya, masalah pertikaian dalam bidang pertahanan, serta masalah-masalah lainnya yang menyangkut pembentukan dan pelaksanaan perjanjian internasional.
Dalam rangka membentuk perjanjian internasional, tidak semua orang dapat melakukan perundingan. Menurut ketentuan hukum internasional tentang kuasa penuh (powers full), seseorang hanya dapat dianggap mewakili suatu negara dengan sah apabila is dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full powers atau credential). Kecuali, jika dari semula peserta konferensi sudah menentukan bahwa surat kuasa penuh seperti yang dijelaskan tidak diperlukan. Keharusan menunjukan surat kuasa penuh, tidak berlaku bagi kepala negara, kepala pemerintahan (perdana menteri), menteri luar negeri, atau yang karena jabatannya dianggap sudah mewakili negaranya dengan sah dan dapat melakukan segala tindakan untuk mengikat negaranya pada perjanjian yang diadakan, termasuk perwakilan diplomatik.
2) Penandatanganan (Signature)
Setelah perundingan selesai, dilanjutkan dengan pengesahan bunyi naskah yang merupakan tindakan formal. Bagi perjanjian multilateral (perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara), penandatangan naskah perjanjian dapat dilakukan apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) suara peserta yang hadir. Kecuali, jika ada ketentuan lain yang mengaturnya.
Adapun dalam perjanjian bilateral (perjanjian yang dilakukan oleh dua negara), penerimaan secara bulat dan penuh mutlak diperlukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perundingan. Persetujuan dalam bentuk penandatanganan merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam rangka mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat ditandatanganinya tanpa harus menunggu adanya ratifikasi (pengesahan).
3) Pengesahan (Ratification)
Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, adakalanya suatu perjanjian belum mengikat sepenuhnya sehingga diperlukan proses ketiga, yaitu pengesahan. Pengesahan tanda tangan atau ratifikasi dilakukan oleh wakil negara yang turut serta dalam perundingan. Maksudnya, untuk meyakinkan bahwa utusan tersebut benar-benar melakukan tugasnya serta tidak melampaui wewenangnya. Dengan kata lain, ratifikasi sebenarnya memiliki arti sebagai persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional agar suatu perjanjian berlaku bagi setiap negara peserta.
4) Lembaga Persyaratan (Reservation)
Hat lain yang biasa ditemukan dalam perjanjian intemasional adalah lembaga persyaratan. Keberadaan lembaga ini sangat'dibutuhkan oleh negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional, khususnya perjanjian yang sifatnya multilateral. Lembaga persyaratan dibutuhkan karena biasanya ada saja negara-negara peserta.yang kurang sepenuhnya menerima'isi materi perjanjian atau kurang sesuai dengan kepentingan nasional negaranya. Selain itu, dimungkinkan pula merugikan kepentingan nasional negaranya sehingga untuk melaksanakannya dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, lembaga persyaratan adalah pemyataan yang diajukan oleh suatu negara untuk dapat terikat pada perjanjian. Artinya, dalam melakukan perjanjian, negara yang mengajukan persyairatan tidak berarti hares mengundurkan diri dari perjanjian, tetapi tetap terikat terhadap apa-apa yang diajukan dan membawa keuntungan bagi negaranya.
Oleh kareiia itu, setiap pihak (negara) yang mengadakan perjanjian atau turut serta dalam suatu perjanjian, berkeinginan agar apa yang dijanjikan dapat terselenggara dengan baik atau dihormati dan ditaati oleh masing-masi.'ng pihak. Namun, dalam kenyataannya semua perjanjian tidak dapat bertahan lama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Hal ini bisa saja terjadi jika salah satu pihak meminta pembatalan perjanjian yang telah mereka setujui. Tmdakan pembatalan pada dasarnya tidak dilarang, bahkan diperkenankan asal pembatalan dilaksanakan dengan itikad baik dan tindakan yang jujur.
Konvensi Wina 1969 menetapkan alasan-alasan yang dapat diajukan oleh suatu negara untuk membatalkan persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati, di antaranya sebagai berikut.
1)	Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional salah satu peserta yang berlcaitan dengan kewenangan (kompetensi) kuasa penuh negara yang bersangkutan.
2)	Terdapat unsur kesalahan (error) berkenaan dengan suatu fakta atau keadaan pada waktu perjanjian dibuat.
3)	Terdapat unsur penipuan oleh suatu negara peserta terhadap negara peserta lain pada waktu pembejitukan perjanjian.
4)	Terdapat kelicikan atau akal bulus, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka yang menjadi kuasa penuh dari negara peserta tertentu.
5)	Terdapat unsur paksaan dalam arti penggunaan kekerasan dan ancaman kepada seorang kuasa penuh atau negara peserta tertentu.
6)	Terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu kaidah dasar atau asas jus cogent. Maksud asas ini adalah kaidah atau nortna yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru dan mempunyai sifat sama.
Adapun mengenai berakhir atau hapusnya suatu perjanjian internasional secara umum dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini, 
1)	Telah tercapai tujuan perjanjian.
2)	Habis masa berlakunya.
3)	Salah satu pihak peserta perjanjian punah (misalnya, Negara tersebut hancur akibat peperangan atau bencana alam).
4)	Persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian.
5)	Diadakannya perjanjian baru antarpeserta yang isinya meniadakan perjanjian terdahulu.
6)	Telah dipenuhinya tentang berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan sendiri.
B. Fungsi Perwakilan Diplomatik dan .Peranan Organisasi Internasional
1. F ungsi Perwakilan Diplomatik
Kata diplomatik berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu diplonaz,
yang berarti (1) piagam, (2) surat perjanjian, dan (3) dokumen yang
mengukuhkan suatu kehormatan atau kewenangan hak-hak tertenti.
Dalam perkembangan selanjutnya kata diploma digunakan secara
luas, khususnya dalam hubungan diplomatik dan diplomasi serta dunia
politik. Diplomasi secara umum diartikan sebagai seni berunding
(the art of negotiation). Setiap perundingan menuntut kemahiran merumuskan kalimat demi kalimat secara tepat. Namun, hal ini pun bukan unsur yang paling mendasar sebab dalam perundingan internasional diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang pokok pembicaraan perundingan. Dengan demikian, kemahiran diplomatik bukan sekadar berbentuk oratorik atau kemahiran berbicara (verbal skill).
Diplomasi terdiri atas teknik dan prosedur pelaksanaan hubungan antamegara sehingga diplomasi merupakan alat pelaksanaan hubungan internasional (diplomatik) yang keberhasilannya bergantung pada kemampuan, kemahiran, kecakapan, dan keahlian seorang diplomat. Hubungan diplomatik merupakan.penerapan dari keberadaan diplomasi.
Kaitan antara politik luar negeri dengan diplomasi sangat erat. Politik luar negeri suatu negara merupakan "pokok" dari hubungan luar negerinya, sedangkan diplomasi merupakan "proses" pelaksanaan politik luar negeri.
Diplomat dalam arti umum adalah semua anggota kementerian luar negeri dan secara "khusus" adalah mereka yang bertindak sebagai kepala-kepala perwakilan. Adapun perwakilan diplomatik adalah wakil resmi dari negaranya di negara lain, atau agen antara departemen luar negeri dengan departemen luar negeri dari negara di mana is ditempatkan. Diplomat juga berarti orang yang.melakukan perundingan (negotiation). Perundingan (negotiation). adalah usaha utama (par excelence) untuk mencapai persetujuan/perjanjian dengan jalan kompromi dan kontak secara langsung.
Perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia dapat berbentuk melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ditempatkan pada suatu atau negara beberapa negara tertentu dan Perutusan Tetap Republik. Indonesia yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional tertentu.
KBRI dan Perutusan Tetap Republik Indonesia dipimpin pleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Jika Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh itu tidak berada di wilayah kerjanya ditunjuk Kuasa Usaha Sementara (Charge 'affairs ad interim) yang bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik.
Penunjukkan wakil-wakil negara untuk hubungan diplomatik diatur menurut cara-cara yang berlaku di negara tersebut (negaranya). Namun sebelum terjadi pengangkatan dan penukaran para diplomat, kegiatan pendahuluan telah dilakukan oleh setiap Departemen Luar Negeri negaranya (persetujuan antara negara penerima dan negara pengutus). Kegiatan tersebut dinamakan agrement, sedangkan prosedur untuk menentukan persetujuan disebut demande d'agreation.
Personagrata adalah taraf permintaan persetujuan penempatan calon duta. Para diplomat yang telah diajukan oleh negaranya diberi Surat Kepercayaan (lettre de creance) oleh Departemen Luar Negernya setelah ditandatangani oleh kepala negara. Surat Kepercayaan itu merupakan:
a.	dokumen resmi tentang identitas calon dan kebenarannya;
b.	surat bukti bahwa is adalah diplomat yang diutus secara sah; 
c.	atau sebagai surat pengangkatan resmi dari seorang diplomat.
Setelah diplomat tersebut sampai di negara penerima maka surat kepercayaan itu diserahkan kepada kepala negara dari negara penerima, melalui upacara dan formalitas yang berisi pidato dari diplomat dan kepala negara. Biasanya naskah kedua pidato (salinan) itu sebelumnya sudah dikirim atau dipertukarkan dan diketahui oleh Menteri Luar Negeri masing-masing.
Hak kedutaan.aktif adalah hak untuk mengangkat perwakilan diplomatik. Adapun yang dimaksud dengan hak kedutaan pasif adalah hak untuk menerima perwakilan diplomatik negara asing.
Misi suatu diplomatik dapat berakhir melalui beberapa cara sebagai berikut.
a.	Berhenti karena dipanggil pulang (recall) oleh pemerintahnya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena:
1)	diberhentikan dari jabatannya;
2)	dipanggil pulang untuk berkonsultasi (situasi bilateral tegang);
3)	dipindah atau dialihkan tugas;
4)	tindakan pendahuluan untuk pemberhentian.
b.	Berhenti berdasarkan permintaan pemerintah negara di mana diplomat itu ditempatkan. Hal ini dapat terjadi karena:
1)	di-persona non grata-kan.
2)	di-recall karena atas situasi yang tegang antara kedua Negara yang merupakan awal dari permusuhan.
Pengakhiran misi diplomatik pada umumnya disebabkan oleh adanya ketegangan di antara kedua negara. Walaupun demikian, jarang sekali terjadi pengusiran para diplomat tanpa melalui pemanggilan dari
pemerintahnya. Jika pemerintahnya menolak, pemerintah asing tersebut akan menyerahkan paspor diplomat itu.
Di dalam negara tertentu, kepala Perwakilan Diplomatik rnempunyai seorang Deputy Chief of Mission (Wakil Kepala Perwakilan). Biasanya.dialah yang ditunjuk sebagai Kuasa Usaha Sementara jika Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh berhalangan.
Selain itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dibantu oleh beberapa pejabat yang disebut atase, yaitu sebagai berikut. 
a. Atase pertahanan ialah Perwira TNI dari Departemen Pertahanan
Keamanan yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas perwakilan di bidang pertahanan keamanan. 
b. Atase teknis ialah pegawai negeri suatu departemen di luar
Departemen Luar Negeri dan Departemen Hankam atau pegawai negeri suatu Lembaga Pemerintahan Nondepartemen yang diperbantukan pada Departemen luar negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang bersangkutan. Contoh, Atase Kebudayaan, Atase Perdagangan.
Untuk keperluan tertentu pembukaan kantor pada bidang teknis tertentu sering dilakukan. Atase perdagangan di kota-kota pusat perdagangan dalam satu negara di luar kedutaan berada. Misalnya, dalam rangka perdagangan tembakau, Indonesia membuka atase perdagangan di Bremen.
Tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia di negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan, yang didasarlcan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, perwakilan diplomatik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.
a.	Perwakilan diplomat mewakili Negara RI secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional.
b.	Perwakilan diplomat melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara RI di negara penerima.
c.	Perwakilan diplomat melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara RI dengan organisasi internasional serta mengembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
d.	Perwakilan diplomat melaksanakan pengamatan, penilaian dan penalaran.
e.	Perwakilan diplomat menyelenggarakan bimbingan, dan pengawasan terhadap warga negara RI yang berada di wilayah kerjanya.
f.	Perwakilan diplomat menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian.
g.	Perwakilan diplomat melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Diplomatik.
Perwakilan diplomatik sebagai wakil negara mempunyai dan memperoleh kekebalan dan keistimewaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara penerima sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik sering disebut dengan istilah extra territoriality. Istilah ini mencerminkan kenyataan bahwa para diplomatik hampir dalam segala hal-harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Dengan demikian, para diplomatik beserta pegawainya tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima di mana mereka ditempatkan.
Menurut Konvensi Wina 1961, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukanlah untuk kepentingan individual semata-mata melainkan guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
Pada pokoknya, kekebalan diplomatik antara lain meliputi:
a.	kekebalan pribadi pejabat diplomatik;
b.	negara penerima harus melindungi perwakilan diplomatik dari serangan atau ancaman kekerasan;
c.	kekebalan dan perlindungan gedung kedutaan dan tempat tinggal;
d.	kekebalan dan perlindungan terhadap harta benda yang ada hubungannya dengan negara pengirim;
e.	perwakilan diplomatik bebas dari paksaan juridis, bebas dari peradilan setempat, dan bebas dari keharusan menjadi saksi;
f.	kekebalan korespondensi, yaitu hak mengadakan komunikasi dengan mempergunakan perwira sandi. Surat-surat yang dialamatkan ke dan dikirim oleh kedutaan tidak boleh disensor. Di samping itu, masih terdapat hak-hak istimewa, seperti kekebalan membayar pajak, prioritas menggunakan alat-alat komunikasi, hak untuk mengibarkan bendera negaranya di kediaman duta, hak memakai seragam diplomatik, hak mendapat tempat terhormat pada upacara-upacara terbuka.
Dalam membina hubungan dengan negara lain, KBRI harus selalu berpijak pada asas-asas politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia serta berorientasi kepada kepentingan nasional. Dalam peranan politisnya untuk menjalin hubungan dengan negara lain KBRI tidak boleh melupakan aspek-aspek ideal dari kebijaksanaan hubungan luar negeri yang telah ditentukan dan dalam setiap pelaksanaannya harus dikaitkan dengan kondisi nil yang sedang dihadapi.
Maksud pembinaan hubungan nonpolitik adalah pembinaan hubungan yang melipuri bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini pada hakikatnya adalah dalam rangka usaha pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Secara keseluruhan, peranan KBRI adalah menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan kepentingan nasional pada khususnya, dan menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera pada umumnya.
2. Peranan Organisasi Internasional
Menyadari besarnya penderitaan manusia disebabkan oleh perang yang terus-menerus dan mengharapkan perdamaian yang stabil, Amerika Serikat melalui pemerintahannya pada 1945 memprakarsai sebuah konferensi internasional untuk mendirikan sebuah organisasi dunia yang kemudian dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konferensi tersebut dilaksanakan di San Fransisco pada 25 April 1945.
Negara-negara yang tergabung dalam organisasi PBB telah menyetujui tiga tujuan pokok. Pertama, organisasi itu diabdikan untuk membangun keadaan yang memungkinkan hubungan erat dan damai di antara bangsa-bangsa. Kedua, PBB berusaha menciptakan sistem kerja sama formal untuk memecahkan ketegangan-ketegangan internasional. Ketiga, PBB diabdikan untuk melembagakan program keamanan bersama yang ditentukan bahwa semua anggota harus membantu anggota yang menjadi korban agresi.
Berdasarkan hat tersebut, tujuan PBB dapat dirinci sebagai berikut.
a.	Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
b.	Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa serta mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat, guna memperkukuh perdamaian dunia.
c.	Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dan dalam memajukan serta mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama.
d.	Menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsabangsa dalam mencapai tujuan bersama.
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, PBB akan bertindak sesuai dengan asas-asas sebagai berikut.
a.	Asas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
b.	Semua anggota wajib memenuhi kewajiban yang diterimanya sesuai dengan Piagam PBB.
c.	Semua anggota akan menyelesaikan sengketa-serlgketa internasional dengan jalan damai sehingga perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam.
d.	Semua anggota dalam hubungan internasional harus menglutidari din dari ancaman atau penggunaan kekerasan yang dapat mengakibatkan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara terancam dengan cara apapun.
e.	Semua anggota akan memberikan bantuan kepada PBB dalam tindakan apapun sesuai dengan piagam PBB dan tidak akan memberikan kepada negara mana pun yang oleh PBB sedang ditindak secara preventif atau dengan kekerasan.
f.	Organisasi ini menjamin negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan asas-asas PBB sejauh diperlukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
g.	Tidak ada _ satu ketentuan pun dalam piagam PBB yang menyatakan pemberian kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan yang pada hakikatnya termasuk yurisdiksi dalam negeri suatu negara.
Untuk lebih memahami fungsi PBB, terlebih_ dahulu harus mengerti organisasi pokok dalam PBB, yaitu sebagai berikut.
a. Majelis Umum (General Assembly)
Majelis Umum merupakan badan permusyawaratan yang paling utama dari PBB. Majelis ini terdiri atas semua negara anggota yang setiap anggotanya berhak memberi suara. Dalam sidang umum, setiap anggota berhak membicarakan setiap masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup Piagam PBB. Keputusan penting diperoleh dengan suara mayoritas (minimal 2/3 anggota PBB).
b. Dewan Keamanan (Security Council)	,
Dewan ini bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik antarnegara anggota PBB maupun bukan negara anggota. Dewan ini beranggotakan lima betas negara yang terdiri atas lima anggota tetap (Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia) dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih dua tahun sekali dalam sidang majelis umum. Setiap anggota tetap mempunyai hak veto, yaitu kebebasan arituk membatalkan suatu resolusi yang telah diputuskan oleh suara terbanyak anggota dewan.
c. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
Dewan ini dipilih oleh majelis umum setiap tiga tahun sekali yang bertanggung jawab atas upaya-upaya untuk meningkarkan perekonomian, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang berkaitan, khususnya untuk negara anggota PBB dart pada umumnya untuk negara-negara di dun a.
d. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Dewan ini terdiri atas anggota tetap Dewan Keamanan ditambah anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum. Saat ini, wilayah yang diwalikan tinggal pulau-pulau di Samudra Pasifik yang secara administratif diurus oleh Amerika Serikat.
e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Dewan ini merupakan organisasi peradilan bangsa-bangsa yang berkedudukan di Istana Perdamaian Den Haag, Belanda. Setiap annggota PBB dengan sendirinya menjadi anggota mahkamah internasional. Mahkamah ini mempunyai dua tanggung jawab pokok, yaitu melakukan peradilan atas kasus-kasus yang diajukan oleh negara-negara anggota dan memberikan pendapat yang bersifat nasihat kepada Sidang Umum atau Dewan Keamanan atas permintaan.
f. Sekretariat (Secretariat)
Sekretariat PBB adalah sebuah pelayanan karyawan internasional yang mengambil sebagian pegawainya hampir dari seluruh anggota organisasi. Sekretariat dikepalai oleh sekretaris jenderal. Sekarang, sekretariat ini mempunyai 22 ribu pegawai yang bekerja di New York maupun yang bekerja di kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia.
Sejak disahkan sebagai organisasi internasional, PBB telah banyak berperan aktif dalam memelihara serta meningkatkan perdamaian, keamanan dunia, dan memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa sedunia. Usaha-usaha yang dilakukan PBB, antara lain sebagai berikut. 
a. Bidang keamanan, perdamaian, dan kemerdekaan
1)	Menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui PBB.
2)	Menyelesaikan masalah penjajahan di beberapa daerah Afrika sehingga muncul negara-negara merdeka di kawasan Afrika.]
3)	Penyelesaian konfrontasi Amerika Serikat Uni Soviet mengenai masalah penempatan peluru kendali/nuklir di Kuba.
4)	Penyelesaian konflik Timur Tengah mengenai Terusan Suez.
5)	Membantu meredakan krisis di Libanon.
6)	Misi untuk membantu memisahkan pasukan-pasukan setelah timbul peperangan antara India dan Pakistan.
7)	Mencegah timbulnya perang nuklir yang baru-baru ini disebut dengan Star Wars atau "Perang Bintang."

b. Bidang kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan
1)	Memberikan bantuan untuk kesejahteraan dan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang melalui badan khusus PBB, seperti International Labour Organization (ILO), World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), dan United Nations Industrial Development Organization (UNESCO).
2)	Penghapusan segala bentuk dominasi rasial.
3)	Penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang mencakup hak politik, ekonomi, sosial budaya, dan kewarganegaraan. 
4)	Memberikan bantuan bahan makanan untuk kesejahteraan anak-anak melalui UNICEF
5)	Penanggulangan berjangkitnya penyakit cacar melalui program WHO.
6)	Memajukan kerja sama internasional dalam bidang ilmu pengetahuan.
c. Bidang kemanusiaan
PBB telah mengesahkan secara resmi tentang "Pernyataan sedunia hak-hak asasi manusia" (The Universal Declaration of Human Right) . pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Isinya menghimbau agar setiap negara anggota secara moral berkewajiban mencantumkan hak-hak asasi manusia di dalam undang-undang dasar negaranya masing-masing. Selain itu, PBB melalui badan khusus FAO telah berusaha menanggulangi masalah kelaparan yang terjadi di Ethiopia, Afiika. Selain itu, masih banyak lagi persoalan yang ditangani PBB.
1. Menunjukkan Sikap.Positif terhadap Kerja Sama dan Perjanjian Internasional
Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia ikut memelihara perdamaian dunia. Dua kali perang dunia, yaitu Perang Dunia
I (1914-1918) dan Perang D unia 11 (1939-1945), temyata membawa bencana bagi umat manusia. Selain itu, pengalaman sebagai bangsa jajahan telah menyadarkan arti kemerdekaan dan perdamaian sebagai salah satu syarat untuk menyusun kehidupan yang sejahtera sehingga sebagai warga dunia wajib ikut menciptakan kehidupan yang tertib dan damai.
Berdasarkan hal tersebut, sikap positif bangsa Indonesia yang menganut politik luar negeri yang bebas aktif bertujuan mengabdi kepada kepentingan nasional, terutama kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan di segala bidang. Perwujudan sikap positif politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini.
a.	Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) Tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.
b.	Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan nonBlok pada 1961 merupakan bukti Indonesia berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur serta meredakan konflik-konflik di kawasan Asia dan Afrika (Indocina, Kamboja, Palestina).
c.	Indonesia aktif dalam merintis danmengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
d.	Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro.
e.	Mendukung pembentukan pasar bebas di Asia Tenggara (AFTA), di kawasan Asia Pasifik (APEC), serta zona aman dari bahaya nuklir di Asia Tenggara (ZOPFAN).
f.	Secara konsisten menyerukan kepada dunia intemasional bahwa pentingnya dunia aman dari nuklir, kemerdekaan bagi negaranegara yang berhak, serta menentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme, serta terorisme internasional.
2. Mendukung Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia
Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa di dunia yang berkewajiban untuk menciptakan perdamaian serta tata kehidupan dunia yang tertib dan jauh dari tekanan-tekanan bangsa-bangsa yang kuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, persahabatan antarbangsa merupakan landasan yang kuat karena merupakan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selain itu, keyakinan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati oleh setiap negara di dunia menjadi dasar untuk menciptakan perdamaian. Kedaulatan dimaksudkan agar tidak ada negara yang dapat bertindak sewenang-wenang dan bertujuan mengganggu atau melanggar wilayah kedaulatan suatu negara.
Berdasarkan hal tersebut, semua rakyat harus memiliki komitmen dan mendukung untuk berusaha dengan sebaik-baiknya dan membina kerja sama berdasarkan persaudaraan dengan semua negara. Semakin maju suatu bangsa maka kebutuhan yang diperlukan sangat banyak.
Dalam kerja sama yang dilakukan tersebut, terdapat manfaat dan nilai luhur yang dapat diambil. Manfaat yang diperoleh dari kerja sama antarbangsa sebagai berikut. a. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi. b. Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. c. Semakin tingginya pendidikan masyarakat dan profesionalisme. d. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat. e. Semakin pesatnya kemampaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
f. Semakin pesatnya kunjungan wisatawan mancanegara.
Adapun nilai luhur prinsip kerja sama bangsa Indonesia, di antaranya sebagai berikut.
a.	Menjalankan politik damai.
b.	Melaksanakan sikap saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan dan corak pemerintahan negara masing-masing.
c.	Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
d.	Mempermudah pertukaran pembayaran internasional.
e.	Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
intisari
• Memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan sosiat bagi seluruh rakyat, serta menciptakan sating pengertian antarbangsa merupakan hakikat dari kerja sama.
Politik luar negeri Indonesia merupakan bagian dari politik nasional. Artinya, merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional
Asas pacts sunt servanda merupakan asas hukum perjanjian yang di dalamnya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada dasarnya merupakan organisasi dunia yang memiliki misi perdamaian dunia.
Memiliki komitmen untuk berusaha sebaik-baiknya dan membina kerja sama berdasarkan persaudaraan dengan semua negara harus ditumbuhkan, baik oleh negara maupun oleh rakyat.