BAB I
Pengertian, Teori, dan Karakteristik Hukum Internasional

Hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum telah mengalami perkembangan yang spektakuler. Di satu pihak, makna dan cakupan hukum internasional selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan dinamis dalam masyarakat internasional. Konsekuensinya, kepastian hukum dalam tatanan internasional acapkali dipertanyakan sebagai akibat dari perkembangan dan proses pembentukan konvensi-konvensi internasional. Di pihak lain, terobosanterobosan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional terkait dengan subjek, sumber, dan mekanisme prosedural dalam hukum internasional yang semula dipandang tidak mungkin saat ini telah menjadi kenyataan. Semakin terbatasnya kedaulatan negara untuk diterapkan terlihat dari kasus Pinochet sebagai salah satu preseden hukum yang signifikan bagi pembenaran akan terjadinya perubahan tersebut. Pernyataan reflektif yang diberikan oleh salah satu hakim dari the House of Lords yang menangani kasus tersebut patut diperhatikan:
... on the same day that we delivered our judgment [on Pinochet Case], NATO forces began to bomb the sovereign state of Serbia in an attempt to stop the attrocities its government was committing against its own citizens in Kosovo. Two events on the a single day showed how far we had come from the classical doctrines of international law as we had learned them fifty years ago. No longer is international law a matter which concerns sovereign States alone. It marches with human rights law to protect individuals from State action.
Untuk memahami terjadinya perubahan besar dalam hukum internasional perlu tentang apa yang dimaksud dengan istilah dan teori-teori yang mempengaruhi hukum internasional dewasa ini. Pengertian hukum internasional teori-teori yang relevan dan karakter hukum internasional merupakan pembahasan awal dengan harapan dapat mendukung pemahaman komprehensif atas bab-bab selanjutnya.
A. Pengertian dan Batasan Hukum Internasional
Hukum internasional dimaknai sebagai hukum internasional publik, de droit international public, yang berbeda dari pengertian hukum perdata internasional (private international law) atau the conflict of law. Hal mana istilah yang terakhir merujuk pada hukum yang membahas mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hukum nasional dari suatu negara yang bersifat keperdataan.2
Hukum internasional (international law) merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenial.3 Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (the law of nations, droit des gens).4 Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini. Penggunaan istilah hukum internasional juga harus dibedakan dari hukum internasional semu (quasi-international law). Sebab, istilah yang terakhir ini merujuk ketika salah satu subjek tidak memiliki kualitas sebagaimana layaknya subjek hukum dalam hukum internasional. Misalnya, perjanjian konsesi antara perusahaan minyak dengan suatu negara yang berdaulat termasuk dalam kategori yang terakhir ini.
Hukum internasional secara sederhana dapatdipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara ekslusif.6 Dengan kata lain, sebagaimana dinyatakan oleh Lassa Oppenheim, hukum internasional bukanlah suatu peraturan yang diberlakukan sebagaimana halnya suatu hukum yang dimiliki suatu negara sebagai '[t]he law of nations prescribes no rules as regards the kind of head of a State may have. Every State is, naturally, independent regarding this point, possesing the faculty of adopting any constitution according to its discretion'.' Hal ini tak terlepas dari natur hukum internasional itu sendiri yang tidak secara langsung menunjuk pada persoalan konstitusi dalam negeri, seperti bagaimana suatu pemerintahan nasional dibentuk (international law does not generally adress domestic constitutional issues, such as how a national government formed).
Dalam perkembangannya pengertian atas hukum internasional seperti itu pada saat ini sudah tidak bisa diterapkan lagi secara rigid mengingat hukum internasional sudah menyentuh persoalan domestik.9 Para teoritisi hukum internasional seperti Thomas M. Franck menyatakan bahwa saat ini telah muncul apa yang dinamakan hak rakyat atas pemerintahan yang demokratis.10 Henry J. Steiner, menambahkan bahwa hak fundamental atas partisipasi politik merupakan persoalan domestik yang terkait dengan prinsip hukum internasional.
Menurut W. Michael Reisman, hukum internasional hanya melindungi kedaulatan rakyat bukanlah kedaulatan negara atau penguasa yang seringkali dijadikan sebagai tameng untuk menindas rakyat.12 Hukum internasional pada saat ini telah mengalami sebuah proses yang dinamakan 'humanisasi' dan internal isasi.13 Suatu perkembangan makna dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia, baik secara individu maupun kolektif.
Robert Y. Jenning dan Arthur Watts sebagai editor atas karya Lassa Oppenheim menyatakan bahwa pertumbuhan organ isasi-organisasi regional sebagai forum bersama yang pada gilirannya akan mengintensipkan proses internalisasi.14 Selain itu, kemunculan rezim hukum HAM internasional makin menyentuh isu-isu sensitif dari suatu negara yang sebelumnya tabu.15 Dengan demikian, saat ini hukum internasional layak untuk menyandang predikat sebagai 'hukum bersama bagi umat manusia (the common law of the mankind)"' dan 'hukum lintas-bangsa (transnational law).
Salah satu sarjana hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmaja, mendefinisikannya sebagai 'keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata'.1S Dalam kesempatan lain, Mochtar menegaskan bahwa Hukum Internasional adalah 'keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.
Cakupan pengertian yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ivan A. Shearer bahwa hukum internasional adalah 'sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasional) dan hubungannya satu sama lain, Y0 dan juga meliputi:
a.	Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasiorganisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan
b.	Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas Negara.
Pengertian Shearer memiliki kelebihan dibanding dengan yang dimiliki Mochtar tidak lain dikarenakan kekongkritan yang dimilikinya. Selain itu Rosalyn Higgins, salah satu hakim Mahkamah Internasional atau the International Court of Justice (ICJ), mengartikan hukum internasional/as a special and stylized system of decision-making, rather than as a purportedly mechanistic application of "rule"' .22 Higgins disini menekankan pada pembentukan keputusan yang khas dalam hukum internasional dibanding dengan penerapan sistem hukum Iainnya. Pernyataan Higgins tersebut sejalan dengan yang diberikan oleh Dixon dibawah yaitu, terkait dengan putusan-putusan hukum internasional mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat internasional.
Sementara itu the American Law Institute mengartikan hukum internasional terkait dengan 'the conduct of States and of international organisations, and with their realtions inter se, as well as some of their realtions with persons, wether natural or personal' .23 Definisi terakhir inilah yang cukup representatif bagi situasi hukum internasional kontemporer.
Sedangkan dalam pandangan kelompok komunis, hukum internasional dipandang sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar negara-negara dalam hubungannya dengan kerjasama dan konflik, demi menjaga koeksistensi damai. Aturan-aturan ini mereflesikan kehendak kelaskelas penguasa dari negara-negara yang dalam keadaan tertentu didukung oleh kekerasan dari negara baik secara kolektif maupun sendiri-sendiri. Hukum internasional dalam konsepsi komunisme memiliki karakter perjuangan atau konflik kelas, yang kemudian memberikan sentuhan realistic. Karakter kelas dalam hukum internasional bisa dilihat dari anggapan mereka akan eksistensi dari hukum internasional yang muncul setelah hancurnya sistem sosial primitif yang didasarkan pada kesukuan komunal (tribal), yang ditandai oleh berdirinya negara dan sistem perdagangan. Lebih jauh, mereka juga mengaitkannya dengan sistem produksi; di satu pihak antara pengusaha, pemilik alat produksi (yang disebutnya sebagai pemilik budak), dan di sisi lain adalah pekerja, buruh (sebagai budak).
Pemahaman kelompok komunisme yang mendasarkan pada dogma yang terdapat dalam Marxisme dan Leninisme pada saat ini sudah tidak relevan, terutama dibuktikan ketika runtuhnya Uni Soviet itu sendiri.25 Pemahaman komunisme memiliki ciri yang fundamental, walau beberapa pemikir berikutnya mencoba melakukan rekonstruksi fundamental, yaitu bersifat milleniarisme yang ditandai dengan tahapan sosialisme sebagai puncak dari perjuangan antara, kedua kelompok yang bertentangan yaitu kapitalis dan buruh. Pandangan dogmatis ini tidak memiliki relevansinya dalam kenyataan. Kapitalisme, sebagai antitesa komunisme, memiliki kelenturan yang tinggi yang kemudian mengklaim sebagai 'puncak dari pencapaian umat manusia'.26 Sebab, dari kenyataan menunjukan bahwa sistem ekonomi atau perdagangan bukan bersifat zero sum game sebagaimana yang dipahami oleh pandangan kelompok komunis.
B. Komparasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Untuk menambah pemahaman komprehensif tentang hukum internasional, perlu dikedepankan tentang persamaan dan perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional atau domestik, yang dalam kepustakaan hukum internasional dikenal sebagai municipal law. Hukum lokal menurut Martin Dixon adalah, utamanya, terkait dengan persoalan hak-hak dan kewajiban hukum dari pribadi hukum di dalam badan politik -negara .28 Walaupun yang diberikan oleh Dixon masih sangat elementer, pengertian tersebut sudah cukup memadai. Karena itu, yang dimaksud dengan hukum nasional adalah hokum yang berlaku secara ekslusif dalam wilayah suatu negara berdaulat.
Sedangkan hukum internasional, pada dasarnya ditujukan untuk mengatur hubungan Negara-negara pada tataran internasional. Utamanya dilakukan oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Sementara itu, hukum internasional terkaitdengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negaranegara dalam melangsungkan hubungan-hubungan antara masing-masing negara. Oleh karena itu tidaklah terlalu penting untuk mempertanyakan ada tidaknya kekuasaan tertinggi dalam hukum internasional.29 Sebab, tanpa adanya kekuasaan tertinggi sekalipun, kebanyakan negara mematuhi kesepakatankesepakatan internasional.
C. Hukum Internasional Sebagai `Hukum
Sikap skeptis terhadap hukum internasional acapkali timbul dalam masyarakat awam, meskipun dalam kenyataan pada saat ini tidaklah relevan. Bahkan orang terpelajar sekalipun meragukan keberadaan hukum internasional sebagai hukum yang sebenarnya (as it is all-true law). Hal ini tidak mengherankan apabila muncul anggapan karena dalam disiplin hubungan internasional, terutama dalam pandangan, kelompok realis, obyek kekuasaan diperlakukan sebagai satu-satunya faktor determinan.31 Akan tetapi, bukti-bukti dari eksistensi hukum internasional dapat ditemukan dengan mudah di lapangan seperti pelanggaran terhadap perdamaian, pembajakan, perompakan di laut, peperangan, dan implementasi HAM. Terhadap pelanggaran yang terakhir ini, negara-negara akan sangat sukar untuk menutup-nutupi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya sendiri mengingat peran organisasi non pemerintah yang berskala internasional atau International non governmental organization (INGO), dalam melaporkan pelanggaran tersebut.
Keadaan ini pada gilirannya akan menuntut pertanggungjawaban dari negara bersangkutan, dan pada umumnya dapat berujung pada pengucilan negara pelanggar sebagai sanksinya.32 Bukti Iainnya adalah sikap negara-negara yang tunduk terhadap putusan-putusan dari Peradilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia atas Indonesia terkait dengan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan.33 Karena pulau tersebut tidak dipelihara dan dimanfaatkan sepantasnya oleh pemerintah Indonesia. Klaim pemilikan tidak jauh lebih kuat dari pada Malaysia yang telah mengembangkan secara lebih berdayaguna.
Sebagaimana yang ditunjukan oleh rezim HAM internasional hukum internasional memiliki kekuatan yang sangat memaksa untuk negara-negara mematuhinya. Kenyataan ini dapat kita lihat, inter alia, dalam pasal 2 (1) dari Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik atau the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):
each State-Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individual ... the rights recognized in the present Covenant,'34 dilanjutkan oleh paragraf 2, '[w]here not already provided for by existing legislative or other measures, each State-Party to the present Covenant undertakes to take necessary steps ... to adopt legislative measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant,'35
Intinya, pertama, bahwa setiap negara wajib menghormati dan menjamin setiap hak-hak individu. Kedua, dalam hal tidak terdapatnya aturan-aturan yang terkait, negara wajib membuat aturan-aturan lokal, bahkan bila perlu melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Ketiga, setiap negara berkewajiban untuk menunjukan itikad baik untuk mematuhi ketentuan hukum internasional, baik hukum material maupun hukum proseduralnya.
Pemahaman akan hukum internasional jauh lebih unggul atas hukum nasional masih bisa dikatakan relatif baru, namun dalam perjalanannya telah menunjukan daya saing kuat terhadap hukum nasional. Kenyataan ini dapat dilacak setidaknya pada masa pasca-Perang Dunia II yang memberikan terobosan baru bagi hukum internasional. Terobosan ini dipandang sebagai paradigma hukum internasional kontemporer yang ditandai oleh diperkenalkannya konsep pertanggunganjawaban pidana individual (individual criminal responsibility) yang ditujukan terhadap pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan. Bahkan pada saat ini kejahatan internasional merupakan kejahatan yang dapat diadili melalui peradilan internasional permanen.36 Jurisdiksi hukum internasional dewasa ini telah mampu menerobos kedaulatan negara secara Iebih luas.37 Sebagai contoh, Slobodan Millosevich yang dipandang melanggar HAM berat. Hal ini merupakan bukti yang tidak dapat dicegah oleh klaim yang semata bersandar pada kedaulatan suatu negara .
Kenyataan lain yang memperkuat peran hukum internasional dalam kehidupan mendatang adalah perkembangan pesat yang dialami oleh hukum pidana internasional sebagai cabang dari hukum internasional HAM. Terkait dengan itu, peran hukum humaniter yang menjadikan aspek hukum internasional sebagai hukum utama tidak dapat diremehkan. Terakhir, semakin menguatnya kontribusi gerakan feminisme dalam hukum internasional tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh pesat di negara-negara berkembang. Dengan lahirnya Konvensi Pencegahan dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita atau Convention of Elimination and Discrimination Againts Women (CEDAW) menjadi makin jelas bukti keterkaitan antara sistem universal dan lokal.
Paradigma baru hukum internasional yang responsif dan antisipatif ditunjukan dengan menguatnya peran organisasi-organisasi non-pemerintah (non-state actor) ditingkat dunia.40 Mereka tidak saja terlibat dalam bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) dalam kaitannya dengan pertumbuhan bantuan ekonomi di negara-negara berkembang, melainkan juga dalam penyelesaian pertikaian. Seperti yang dilakukan oleh Henry Dunant Centre terhadap kasus GAM dengan pemerintah RI baik yang terkait dengan upaya penyelesaian pertikaian melalui mediasi, maupun penandatanganan Nota Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penghentian penggunaan kekerasan.
Bahkan dalam pembahasan mengenai pembentukan hukum humaniter tidak dapat mengenyampingkan peran yang dimiliki oleh Komite Palang Merah Internasional. Dan tentu saja peran Komisi Hukum Internasional atau the International Law Commission (ILC) yang telah memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum internasional yang progresif.
Kelompok yang skeptis terhadap hukum internasional dalam diskursus akademik sangat dekat dengan kelompok yang dikenal sebagai sudut pandang realist atau real-politik. Sudut pandang ini sangat menekankan pandangannya pada hukum sebagai subordinat dari politik (kekuasaan). Paham ini oleh Oscar Schachter diidentifikasi menjadi empat kelompok. Pertama, penekanan pada dominasi kekuasaan terhadap hukum. Kedua, yang mendasarkan pada asumsi bahwa hukum internasional ada semata-semata atas dasar kehendak negara-negara. Ketiga menunjuk pada jurang perbedaan yang luas antara setiap kelompok atau negara mempunyai tujuan, nilai, dan budaya yang terdapat dalam masyarakat internasional. Dan terakhir adalah kerentanan hukum internasional sebagai akibat dari ketiadaan institusi penegak yang tersentralisir.
Terhadap persoalan di atas, Profesor Schachter menjawab asumsi pertama merupakan hal yang menyesatkan karena dapat mengindikasikan situasi di mana peran negara besar dapat dianggap berada diatas hukum. Sebagai perbandingan dalam hukum nasional pun individu yang memiliki kekuasaan dapat dengan mudah menghindari proses hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum internasional khususnya, harus dipahami sebagai produk atas pengalaman sejarahnya sendiri, sebab kekuasan dan 'hubungan antar kekuatan' merupakan faktor determinan. Sehingga, negara-negara yang memiliki kekuasaan 'lebih' memiliki proporsi kewenangan yang lebih pula, bila dihadapkan dengan negara-negara yang lemah. Sebagai akibatnya, hukum internasional, dalam pengertian luas, bisa sekaligus merefleksikan dan menjaga tatanan politik yang ada dan pendistribusian kekuasaan. Hal ini dengan jelas ditunjukan juga dalam karakteristik.hukum nasional. Di samping itu, jika ada upaya melebih-lebihkan pelanggaran yang terjadi dalam hukum internasional, maka sesungguhnya dapat mengaburkan pemahaman akan fungsi. dan sign ifikansi nya. Sebaliknya, fakta dapat dikedepankan ketika tindakan-tindakan -baik negara-negara besar atau kecil- memaksakan dirinya untuk mentaati hukum internasional. Sebagai contoh praktis, ketika suatu negara dituduh telah melanggar hukum internasional pada umumnya negara tersebut tidak menolak eksistensi hukumnya tapi lebih cenderung mencari justifikasi mengapa is memilih tindakan tersebut. Tentunya tindakan tersebut telah mengisyaratkan pengakuan akan eksistensi hukum internasional .
Pernyataan kedua yang sangat menekankan pada persetujuan dari negaranegara merupakan argumen khas dari kelompok positifis. Pernyataan ini dengan mudah dapat dibantah dengan merujuk pada natur hukum internasional modern. Dalam hukum internasional modern, persetujuan negara-negara tidaklah begitu penting mengingat pada saat terdapat norma memaksa yang dikenal dengan istilah ius cogen,45 norma-norma yang mengikat tanpa kecuali. Dan kewajiban erga omnes, yang berarti kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara terlepas apakah tersebut memiliki komitmen atau tidak.46 Kewajiban serupa dapat juga mengikat suatu negara yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai universal tersebut dalam hal norma yang dimaksud telah mendapat predikat ,sebagai norma kebiasaan internasiona1.
Pernyataan ketiga adalah mengenai terdapatnya perbedaan yang mendalam di' dalam komunitas internasional itu sendiri pada saat ini sebenarnya telah menjadi argumen bahwa pertumbuhan rezim hukum HAM dan hukum lingkungan menunjukan adanya sebuah persoalan bersama umat manusia. Pernyataan keempat, lebi.h merupakan indikator kelebihan dari hukum internasional dibanding kekurangannya. Hal ini tidak terlepas dari asumsi dengan terdesentralisirnya sebuah sistem akan menjadikan hukum tersebut lebih progresif dan tanggap terhadap perkembangan baru. Akan tetapi, argumen ini sebenarnya memiliki kelemahan serius mengingat Piagam PBB memberikan sentralisasi fungsi dan kewenangan di Dewan Keamanan dan Majelis Umum.
D. Teori-teori dalam Hukum Internasional
Setelah diutarakan tentang arti dan hakekat hukum internasional, menjadi sangat relevan untuk membahas tentang teori-teori apa yang umumnya dipergunakan dalam memahami perkembangan hukum Internasional. Dengan mengenalkan teori-teori ini, dimaksudkan agar pembaca mampu memahami, tidak saja situasi hukum internasional secara statis atau normatif, melainkan juga dapat menganalisis kedudukan hukum internasional ketika mengalami inkonsistensi dengan realitas yang sebenarnya.
Seorang filosof Jerman, Immanuel Kant, memberikan pengertian terhadap teori sebagai:
[a] collection of rules, even of practical rules, is termed a theory if the rules concerned are envisaged as principles of a fairly general nature, and if they are abstracted from numerous conditions conditions which, nonetheless, necessarily influence their practical application. Conversely, not all activities are called practice, but only those realisations of a particular purpose which are considered to comply with certain generally conceived principles of procedure .
Menurut lain Scobbie teori memiliki fungsi untuk memformulasikan atau memberikan bimbingan bagi seseorang untuk berpikir terhadap hal-hal yang bersifat praktis. Lebih penting dari itu adalah teori dapat memberikan cetak biru berpikir (intelectual blueprint) yang sangat perlu dalam kaitannya dengan upaya untuk memahami dunia, atau aspek-aspek penting dengan manusia dalam masyarakat.49 Oleh karena itu, Susan Marks menulis: 'apa yang anda pegang tentang kebenaran mengenai dunia, amatlah tergantung atas apa yang  anda pikirkan, "[w]hat you hold to be true about the world depends on what you take into account depends on what you think matters".
1. Teori Hukum Alam
Terdapat dua teori konvensional yang membahas kedudukan hukum internasional. Pertama, adalah Teori Hukum Alam (natural law theory) yang memiliki asumsi bahwa prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam sifat alamiah dari state-persons. Sifat alamiah ini merupakan turunan dari hak-hak alamiah dalam kaitannya dengan hubungan antara individu dengan negara. Kedua, Teori Hukum Positif yaitu teori yang dikemukakan oleh kelompok positifis (John Austin) yang berusaha untuk memberikan justifikasi melalui persetujuan (consent) sebagai dasar bagi terbentuknya hukum internasional. Kesepakatan tersebut pada gilirannya dapat memaksa negara-negara mentaati hukum internasional itu sendiri. Dalam pandangan kelompok ini hukum hanyalah sebagai sekelompok aturan-aturan, sebab negara-negara telah memberikan persetujuannya untuk terikat oleh aturan-aturan tersebut. Jadi dalam pandangan kelompok Positifis, persetujuan merupakan elemen utama yang membuat hukum internasional dapat ditegakkan.s'
Paham hukum alam merupakan mazhab yang bisa dikatakan sebagai yang paling tua, tetapi telah mengalami modifikasi-modifikasi yang kompleks. Kebangkitan paham hukum alam di masa modern tidak terlepas dari kekejaman yang dilakukan oleh Jerman pada Perang Dunia II. Paham ini sangat menekankan pada nilai-nilai abstrak, seperti keadilan dan kedaulatan individu. Oleh karena itu, Gustav Radbruch, sebagai pemuka utamanya, menyatakan bahwa hukum yang tidak adil (unjust) bukanlah hukum karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, hukum alam. Pengaruh paham ini pada hukum internasional modern dapat ditemukan, antara lain, pada munculnya hukum HAM internasional dan prinsip non-agresi
2. Teori Positivisme
Positivisme sebagai sebuah school of thought bisa dikatakan dimulai dari Hans Kelsen dengan teori hukum murni-nya. Kelsen menganggap hukum harus diperlakukan secara ekslusif. Sebagai akibatnya hukum mendapatkan kekuatannya untuk berlaku berdasar pada ketentuan hukum yang berada di atasnya. Keberadaan hukum yang berada di puncak hirarki disebut sebagai norma dasar. Dalam hukum internasional negara-negara diharuskan untuk mentaatinya dikarenakan norma dasar-nya merupakan hukum kebiasaan. Salah satunya adalah prinsip pacta sun servanda, dikemukakan oleh Anzilati yang kemudian melalui prinsip tersebut muncul norma-norma yang terdiri dari Konvensi dan putusan-putusan pengadilan internasional.
Kelemahan utama yang dimiliki teori Kelsen adalah terdapatnya pengulangan-pengulangan. Dalam kritikannya Malcolm N. Shaw menyatakan sebagai berikut, 'dalam teori Kelsen dinyatakan bahwa semua norma bermuara pada norma dasar sebagai ketentuan hukum, maka dalam praktek pernyataan tersebut tidak memiliki relevansi yang jelas'. Shaw menambahkan, sebagaimana halnya dengan yang terjadi di Inggris norma dasar yang dimaksud oleh Kelsen tersebut adalah supremasi parlemen.S4 Sebab, Inggris menganut sistem hukum common law dan hukum dasar atau konstitusi dipahami dalam artian abstrak dan luas -tidak sebagaimana halnya di negara penganut hukum sipil. Supremasi hukum terletak pada konstitusi.
Pemuka paham positivisme lain yakni H. L. A. Hart, profesor hukum di Oxford, beranggapan bahwa hukum internasional hanyalah 'a set' bukan sebuah sistem. Hart berargumen bahwa hukum internasional -dengan ketiadaan badan legislatif, pengadilan dengan yurisdiksi memaksa, dan organisasi yang tersentralisir- hanyalah aturan-aturan hukum tentang kewajiban (primary rules of obligation). Karena itu, pertanyaan yang timbul kemudian adalah 'apakah hukum internasional merupakan hukum?
Profesor Hart memahami hukum dalam kaitannya dengan interaksi antara primary dan secondary rules. Pertama, pada dasarnya hukum internasional merupakan petunjuk standar bagi tindakan negara. Kedua, merupakan alat sebagai pengidentifikasi dan pengembangan bagi yang pertama, dan memberikan prosedur konstitusional bagi perubahannya. Kondisi hukum pada komunitas primitif hanya memiliki unsur yang pertama. Komunitas internasional adalah salah satunya. Keadaan ini tidak terlepas dari absennya struktur mekanisme penegakan hukum yang tersentralisir dan koersif atau memaksa sebagaimana halnya yang terdapat di tingkat nasional. Oleh karena itu, menurut Hart hukum internasional hanyalah seperangkat aturan (a set of rule).
Teori yang diusung oleh kelompok Positifisme tidak terlepas dari postulat yang mendasarinya. Postulat tersebut antara lain sebagaimana yang dipahami oleh John Austin, seorang proponen utamanya, melihat hukum internasional dengan mendasarkan pada teori hukumnya yang bersifat umum. Menurut-teori Austin hukum pada umumnya atau hukum stricto sensu merupakan 'the results of edicts issuing from a determinate sovereign legislative authority'.57 Atau dengan kata lain, hukum haruslah disertai dengan paksaan. Oleh karena itu, logislah apabila hukum yang desentralisir bukanlah 'hukum' dalam pengertian Austinian.
Di samping itu, teori Austinian memiliki tiga kategori hukum. Di antaranya adalah hukum Tuhan (divine law), hukum positif, dan moralitas positif. Dan diperkuat oleh keadaan objektif yang dimiliki oleh hukum internasional itu sendiri yang pada saat Austin hidup, hukum internasional, kebanyakan, terdiri dari hukum kebiasaan. Maka, Austin berkesimpulan apabila hukum internasional tidak lebih hanya sebagai 'positive international morality.
Untuk menjawab penolakan atas pertanyaan Austin, apakah hukum internasional sebagai 'hukum'? Shearer menjawab sebagai berikut. Pertama, pada saat ini untuk dikatakan sebuah aturan sebagai sebuah 'hukum' tidak diperlukan hadirnya sebuah otoritas legislatif yang bersifat formal. Kedua, mungkin saja pemahaman Austinian ini tepat pada masa hidupnya Austin. Akan tetapi, pada saat ini dengan banyaknya pembentukan traktat-traktat yang masuk kategori 'law-making treaties' sangatlah berbeda. Kebiasaan internasional telah tergantikan perannya oleh hadirnya Konvensi-Konvensi Internasional. Postulat terakhir, adalah pada masa ini hampir tiap persoalan internasional diperlakukan sebagai sebuah isu hukum, sehingga tanpak jelas bahwa kode moral tidak hadir dalam sebuah isu internasional.
Meskipun begitu, tidak berarti sama sekali tidak ada yang namanya kode moral dalam melakukan hubungan internasional. Sebab, di samping hukum internasional, juga dikenal apa yang disebut sebagai 'international comity', atau yang terakhir ini menjadikan good will sebagai sandarannya yang terdapat pada hak moral dari tiap Negara.
Ciri fundamental positifisme lainnya adalah penekanan pada pentingnya persetujuan dari negara-negara demi terciptanya sebuah hukum internasional. Kelemahan utama dari proposisi ini adalah penekanannya yang berlebih-lebihan terhadap prinsip pacta sun servanda. Sebagai contoh kelemahan yang timbul adalah menjadikan teori ini tidak bisa menjelaskan keterikatan yang didapat oleh negara-negara baru hasil dekolonisasi.b' Perlu juga dipahami bahwa pada saat ini beberapa negara telah secara eksplisit menyebutkan, baik dalam konstitusinya, ataupun melalui tindakan-tindakan yang tidak secara eksplisit, mengakui eksistensi hukum internasional.62 Bahkan, negara seperti Belanda menempatkan hukum internasional sebagai posisi yang terhormat dengan menempatkan hukum internasional menjadi sumber hukum nasionalnya.
3. Teori New Haven
Pada masa ini terdapat dua pertarungan gagasan. Di satu pihak mazhab New Haven atau the New Haven School yang dengan proponen utamanya Myres S. McDougal dan Harold J. Laswell dari Yale Law School yang terletak di New Haven, Connecticut yang bisa dikatakan sebagai teori yang mewakili negara-negara demokrasi liberal Barat. Di pihak lain, teori komunis atau Soviet dengan profesor G.I. Tunkin. Pertentangan antara kedua school of thought i n i tidak terlepas dari efek samping dari perang ideologi yang dihasiIkan oleh Perang Dingin yang ditandai dengan polarisasi antara Timur dan Barat.
Perbedaan fundamental dari kedua model di atas dapat dijelaskan dari cara pandang atas hukum itu sendiri yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kelompok the New Haven melihat hukum dalam fungsi fasilitatif, sedangkan kelompok Soviet lebih memilih kepada konstitutif. Yang dimaksud dengan hukum sebagai fasilitatif oleh Posner, yaitu suatu pelayanan yang didasarkan pada komunitas-komunitas dalam upaya memperoleh keberhasilan dari komunitas tersebut, kebebasan memilih dan menentukan dirinya harus lebih utama dari pada fungsi norma yang sekedar dibebankan begitu saja (a service to lay communities in the achievement of those communities' self-chosen ends rather than as a norm imposed on those communities in the service of a higher end).
Madzhab New Haven memandang hukum tidak lebih sebagai proses pembentukan keputusan, yang merupakan salah satu elemen yang memberi kontribusi terhadap penyelesaian persoalan internasional.65 Sumbangan pemikiran McDougal adalah anggapan akan terdapatnya sebuah pola yang menunjukan akan terdapatnya sebuah nilai-nilai bersama umat manusia sebagaimana yang ditunjukan oleh tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan negara-negara. Nilai-nilai tersebut oleh McDougal dinyatakan sebagai 'human dignity'. Dalam kaitannya dengan itu, McDougal berpendapat bahwa terdapat sebuah aspirasi universal yang menunjukan akan keinginan untuk dibentuknya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Di samping itu, Myres S. McDougal melihat hukum berfungsi edukatif, yaitu (to contribute to the training of policy-makers for the ever-more complete achievement of the democratic values that constitute the professed ends of American polity).67 Kelompok ini merupakan kelanjutan dari the American Legal Realism School of jurisprudence, yang menolak pandangan formalis yang memandang hukum sebagai bebas-nilai dan bersandar semata-mata pada perangkat logika dari prinsip-prinsip hukum untuk menjelaskan berlakunya peradilan dan sistem hukum itu sendiri. Dalam kata lain kelompok ini menegaskan bahwa:
The conception of law as a system of rules in favour of one where law is a normative social system which revolves around trends of authoritative decisions taken by authorized decision-makers including, but not restricted to judges. There is more to law than what happens in court rooms.
Lebih jauh, kelompok ini menginginkan akan adanya tata tertib universal tentang martabat manusia, 'a universal world order of human dignity', yang pada gilirannya akan memberikan jaminan pada penikmatan oleh individu.
Pendekatan berdasar pada kebijakan (policy based approach) McDougal mendapatkan beberapa tantangan. Pertama, teori ini merendahkan peran hukum dalam sebuah proses dan merendahkan pentingnya tingkat kepastian. Kedua, teori ini dipandang tidak mendapatkan tempatnya di negaranya sendiri, Amerika Serikat. Ketiga, para penulis kelompok ini dikritik karena teori ini terlalu samar-samar dan subjektif.
Masih terdapat teori lain yang patut diberikan perhatian. Profesor Thomas M. Franck dalam teorinya menyatakan apabila hukum internasional sebagai hukum yang telah memiliki legitimasi kuat, maka kecenderungan untuk dipatuhi lebih baik dibanding dengan hukum yang tidak memperoleh pengakuan.70 Senada dengan itu, Profesor Louis Henkin menegaskan bahwa negara-negara mematuhi peraturan internasional memiliki kepentingan, sebab dengan tidak menaatinya akan berakibat lebih merugikan bagi kepentingan dirinya atau negaranya.71 Kecenderungan dalam pemikiran hukum internasional kontemporer sangat menekankan proses humanisasi dari hukum internasional telah menjadi feature tersendiri yang menarik. Kecenderungan yang menggembirakan bagi para boosters nilai-nilai kemanusiaan sangat menarik untuk dinantikan akankah terciptanya suatu dunia yang satu dan kita berada dalam satu kewarganegaraan Dunia dan satu kebangsaan manusia. Keadaan ini patut kita nantikan untuk terciptanya Dunia yang human.
4. Teori Marxis - Leninisme
Sedangkan di pihak lain teori Soviet, yang berakar pada ajaran MarxismeLeninisme, yang mencapai puncaknya pada pemikiran G.I. Tunkin, berkeyakinan untuk menjelaskan hukum internasional bukannya bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi Iebih pada hukum objektif mengenai perkembangan sosial dan ekonomi. Sebagai puncak pencapaian adalah terciptanya komunisme, yakni mereka menyadarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional progresif yang mengacu pada hukum suatu masyarakat berkembang. Sehingga, 'they adduce and depend progressive international legal principles which cores pond to the law of societal development and which are aimed at ensuring peace and friendly cooperation between states and the free development of peoples.
Teori Soviet Iebih merupakan penerapan doktrin Marxisme-Leninisme tanpa adanya suatu modifikasi yang berarti.74 Misalnya, konsepsi teoritis tentang hukum internasional yang mendasarkan pemahamannya pada konflik antar kelas yang didasarkan pada sistem produksi.75 Madzhab ini diperkuat EB Pashukanis (1893-1937) yang semata-mata melihat hukum internasional sebagai sebuah sistem yang didasarkan pada pertentangan antar klas dengan mengharuskan adanya kompromi, yang kemudian kekuatan sosialisme internasional menjadi pemenangnya. Akan tetapi, teori komunis mengenai hukum internasional telah mengalami berbagai macam revisi. Misalnya, hokum internasional versi komunis sangat menekankan pada prinsip kedaulatan dan otonomi negara. Oleh karena itu teori ini mendapat sambutan hangat dari negara-negara Dunia Ketiga.
Tujuan dari kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan Di satu pihak kelompok the New Haven menginginkan tercapainya kehormatan dan martabat manusia (human dignity) dengan menempatkan fungsi hukum sebagai fasilitator pembuatan keputusan negara dan masyarakat. Sedangkan kelompok Soviet berkeinginan tercapainya proletarianisme internasional dengan menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan negara. Dari kedua madzhab tersebut, mazhab New Haven lebih memiliki pengaruh yang relevan bagi perkembangan hukum internasional kontemporer. Sebab, persoalan-persoalan humanitarian seperti HAM merupakan persoalan yang dapat menjadi persoalan hukum internasional dalam pandangan New Haven.

5. Teori Restrukturisasi
Pada masa pasca Perang-Dingin, school of thought yang eksis dalam hukum internasional bukanlah merupakan lanjutan dari masa Perang-Dingin. Bukti ini dapat dibaca pada sebuah manifesto, yang menyatakan bahwa 'mahasiswa hukum internasional harus merumuskan pemikiran mengenai sebab dan akibat urusan internasional dan menolak visi yang bersandarkan pada kepentingan negara-negara yang acapkali suka memaksakan doktrin dan hukum yang dipergunakan oleh negarawan-negarawan.
Pakar teori hukum internasional dari Inggris, Philip Allot menginginkan adanya restrukturasi hukum internasional dengan menempatkan individu sebagai pusat perhatian hukum internasional. Keadaan tersebut dapat dicapai melalui kekuatan berpikir manusia yang dalam kalimatnya ditulis sebagai berikut, 'fwl e make human world, including human institutions, through the power of the human mind. What we have made by thinking we can make new by new thinking' .78 Sebagai konsekuensinya, konsep kedaulatan oleh Allot dinyatakan 'tidak lebih sebagai inkoherensi teoritis dan kekurangan dalam dimensi praktis hukum internasional.
Pemahaman Allot ini bisa jadi merupakan lokomotif bagi perubahan atas hukum internasional setelah dimulai secara jenial oleh Sir Hersch Lauterpacht. Kritikan Allot yang sangat jernih terhadap hukum internasional adalah: 
governments and the human beings who compose them, are able to will and act internationally in ways that they would be morally restrained from willing and acting internally, murdering human beings by the million in wars, tolerating oppression and starvation and disease and poverty, human cruelty and suffering, human misery and human indignity.
Kritikan dari Allot ini ditujukan pada sifat hukum internasional yang mengekslusikan individu dari sistem. Sehingga tidak heran apabila hukum internasional, sebagaimana terlihat saat ini, merupakan hukum yang melayani kepentingan pihak yang berkuasa di tingkat nasional di negara-negara nondemokratis. Dengan tuntutan akan terciptanya humanisasi hukum internasional melalui restruksturisasi diharapkan hukum internasional akan menjadi lebih responsif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang merupakan persoalan sebenarnya bagi komunitas internasional.
5. Teori Feminisme
Disisi lain munculnya pemikiran hukum internasional yang mengusung nama Feminisme yang sebagai counter atas dominasi nilai-nilai maskulin yang selama ini mendominasi. Teori ini merupakan sebuah upaya dari kelompok feminist untuk melakukan sebuah terobosan atas sistem yang selama ini telah terdistorsi oleh diskriminasi jender. Namun, kelompok ini tidak berupaya untuk mengganti satu 'kebenaran' dengan 'kebenaran' lainnya. Dalam pandangan Hilary Charlesworth, teori ini lebih difokuskan pada upaya menyelidiki apa yang menyebabkan berlangsungnya peran dominan atas satu kelompok lelaki terhadap kelompok lainnya yaitu perempuan. Pada gilirannya, kelompok feminis ini akan berupaya supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi.
E. Hukum Internasional dan Globalisasi
Hukum internasional kontemporer memandang bahwa prinsip non-intervensi ataupun kedaulatan negara sebagai salah satu basis dari munculnya negarabangsa-negara-bangsa modern. Sehingga sebagian komentator mengatakan bahwa perjanjian Westphalia telah mendorong kemunculan asosiasi-asosiasi politik negara-bangsa-negara-bangsa modern yang berdaulat.
Sikap skeptis yang mempertanyakan eksistensi apakah hukum internasional sebagai hukum yang sebenarnya sungguh tidak relevan lagi. Sebab, pada saat ini, hukum internasional telah'membumi' yang telah dibuktikan dengan makin meningkatnya cakupan hukum internasional, sebagai sekumpulan aturan-aturan yang ditujukan bagi negara-negara, sebagai subjek utamanya, yang juga menjangkau ke dalam domain yang lebih luas.83 Keterikatan satu bangsa dengan bangsa lain sebagai akibat dari cepatnya perkembangan tekhnologi informasi makin menguatkan keterikatan umat manusia pada pemikiran dan tindakan, seperti tercermin dalam peribahasa, 'think globally, act locally.
Sebagai konsekuensi Iebih lanjutdari era global adalah munculnya tuntutan untuk melakukan pemikiran ulang atas hukum internasional itu sendiri. Pemikiran ulang ini diperlukan oleh karena perkembangan dan obyek kajian hukum internasional masa lalu sangat berbeda dengan situasi di era global. Sebagai contoh adalah subjek84 dan sumber-sumber hukum internasional85 yang memerlukan rekonseptualisasi dengan segera.
F. Karakteristik Hukum Internasional Kontemporer
Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mudah tentang hukum internasional, perlu dikedepankan tentang karakteristik yang dimiliki hukum internasional itu sendiri. Namun, akan lebih baik bilamana pembahasan terlebih dahulu dikemukakan tentang karakteristik hukum internasional secara tradisional. Pembahasan mengenai karakteristik ini berhubungan erat dengan upaya dekontruksi hukum internasional oleh para penulis masa pasca-Perang Dingin di atas.
Sebagai titik awal, James Crawford dalam pidato inauguralnya sebagai pemangku jabatan profesor Whewell di Universitas Cambridge menyebutkan, karakteristik hukum internasional era tradisional sebagai tidak demokratis (undemocratic). Pertama, bahwa hukum internasional telah diperankan oleh kekuasaan eksekutif yang merupakan institusi yang memiliki kewenangan penuh terhadap persoalan hubungan luar negeri. Kedua, hukum internasional tidak mempersoalkan kadar demokrasi pada hukum lokal, kegagalan atoms pemenuhan kewajiban internasional disebabkan kehendak mayoritas hukum lokal. Ketiga, eksekutif memiliki monopoli luas terhadap penyediaan penyelesaian dan alternatif di tingkat internasional. Keempat, penerapan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional tidak mempersoalkan apakah sebuah rezim demokratis atau tidak. Kelima, hak atas komunitas untuk menentukan nasib sendiri (the right of people to self-determination) dalam hukum internasional tidak memberikan kemungkinan bagi modifikasi perbatasan wilayah. Terakhir, hukum internasional tidak mempersoalkan kekuatan mengikatnya kewajiban internasional berdasar batas waktu tertentu.
Kesemua karakteristik hukum internasional yang tradisional diberikan Crawford pada saat ini telah mendapatkan resistensi yang sangat kuat. Pertama, tidak relevan suatu argumen yang menyatakan bahwa eksekutif merupakan satu-satunya cabang pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. Indonesia, sebagai sebuah negara yang baru mengalami proses demokrasi memberikan kewenangan yang cukup Iuas bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ikut memutuskan penunjukan siapa yang akan menjadi Duta Besar. Bahkan yang lebih radikal adalah keinginan DPR untuk ikut berwenang dalam hal penerimaan Duta Besar dari negara sahabat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan 12 UUD 1945 hasil amandemen.
Kedua, dengan semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas, baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi regional maupun universal, yang berkaitan dengan persoalan demokratisasi menunjukan keterkaitan erat antara proses demokratisasi lokal dengan kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Organisasi regional seperti the Organization of American States (OAS) merupakan organisasi inter-pemerintahan yang sangat luas dikenal sebagai organisasi yang mempromosikan sistem pemerintahan demokrasi.87 Atau organisasi regional Uni-Eropa yang merupakan organisasi yang paling penting bagi proses demokratisasi baik bagi negara-pesertanya maupun negara non-88 Keadaan yang sangat menarik dialami oleh ASEAN, sebagai asosiasi negaranegara Timur yang sangat komit terhadap prinsip non-intervensi dan sangat menekankan pada kedaulatan dari negara, dalam pertemuan antar Menlu - baik dari negara-negara anggota maupun negara-negara undangan mitra di Jakarta hampir didominasi oleh isu untuk mendorong proses demokratisasi di negara Myanmar termasuk agenda membebaskan Ian San Su-Ky.
Pada tingkat Universal yang diwakili oleh PBB, dengan sangat mudah dapat dilihat meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh PBB demi meningkatnya kadar demokrasi di tingkat lokal. Pengawasan terhadap Pemilu lokal yang dilakukan oleh PBB pada saat ini sudah bukan merupakan barang langka. Pada tahun 1996-1997, pemilihan umum yang diawasi oleh PBB adalah yangterjadi di Algeria, Ghana, Madagaskar, Mali dan Yaman. Sedangkan bantuan bagi penyelenggaraan pemilu diberikan kepada Bangladesh, Komoros, Gambia, Guyana, Haiti, Liberia, Mali dan Meksiko.
Keadaan di atas merupakan pencerminan atas pemahaman kontemporer yang mempercayai bahwa negara yang menganut demokrasi tidak bertentangan atau dapat bersikap hostile terhadap perdamaian.91 Sehingga amatlah jelas apabila keanggotaan terhadap Uni-Eropa disyaratkan supaya calon negara anggota menganut the rule of law, yang di dalamnya meliputi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketiga, apabila eksekutif dianggap secara ekslusif memiliki kewenangan untuk menyediakan alternatif damai pada tingkat internasional pada saat ini harus dilihat penuh dengan ' kesangsian. Sebab, hukum internasional pada saat ini telah mengakui bahkan mengakomodasi, peran yang cukup sentral dari individu.93 Peran yang dimainkan oleh LSM internasiona194 atau individuindividu yang tergabung misal dalam the International Law Commission 95atau the American Law Institute, membuktikan peran aktor non-negara semakin memperoleh tempat yang cukup berpengaruh.
Keempat, poin yang menyatakan apabila hukum internasional tidak mempersoalkan apakah suatu negara demokratis atau tidak. Walau argumen yang kemukan di sini masih berstatus /ex feranda tidak menutup kemungkinan norma ini menjadi bagian dari hukum internasional atau lex lata di masa mendatang. Invasi Irak oleh AS bisa dianggap memperkuat tesis 'democratic peace'. Walaupun cara-cara penebaran demokrasi dan HAM dengan caracara tidak damai akan tetap dipandang sebagai intervensi murni yang dilegaskan;
Kelima, hak atas self-determination dibatasi oleh integritas wilayah tidak selalu benar dengan hadirnya peristiwa'balkanisasi' atau hancurnya blok Timur.97 Desakan ideologi demokrasi dan kebebasan jauh Iebih mendesak mereka untuk membikin pemerintahan sendiri (self-governing).
Keenam, dalam negara demokratis sekalipun, hukum yang dibentuk tidak selalu merepresentasikan generasi berikutnya, namun secara faktual memiliki kekuatan mengikat sebagaimana halnya terhadap generasi sebelumnya.98 Jadi, hukum internasional pada saat ini merupakan hukum yang memiliki kelenturan yang tinggi dan tentunya sebagai sebuah hukum pantas diharapkan untuk menjadi upaya awal bagi terciptanya keadaan dunia yang Iebih baik.
1. Pembentukan Komisi Hukum Internasional (The International Law Commision)
Pada saat ini pembentukan hukum internasional yang selalu didominasi oleh negara telah menunjukan perubahan. Sebab, dalam keterlibatan Komisi Hukum Internasional dalam pembentukan hukum internasional.99 Ataupun hal lainnya yang sudah seharusnya tergarap adalah persoalan 'relative normativity' yang sangat terkait dengan persoalan hirarki dalam norma-norma internasional.'00 Persoalan ini merupakan persoalan yang mendesak mengingat pada saat ini telah timbul pemahaman akan adanya nilai-nilai nilai fundamental dalam pandangan komunitas internasional.
Saat ini keadaan sungguh berbeda, hukum internasional telah datang dengan memberikan harapan baru bagi seluruh umat manusia untuk mewujudkan keadilan, walaupun harus diakui masih membutuhkan perjuangan yang panjang. Perubahan nnencolok ini dimulai dengan munculnya konsep individual criminal responsibility yang ditujukan pada penjahat perang Perang Dunia II.102
2. Hukum Internasional dan HAM Dunia
Perkembangan hukum internasional terus berlanjut, dan pada puncaknya adalah dengan dinyatakannya Deklarasi Universal tentang HAM pada 1948, yang merupakan langkah lanjutan dari amanah yang tercantum dalam Piagam PBB. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh komunitas internasional ini tidak bisa dilepaskan dari idealisrne untuk menjadikan demokrasi dan the rule of law sebagai pilar-pilar dasar bagi bangunan dasar dari tatanan dunia (international order)."' Pilar dasar the rule of law tersebut yaitu adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan (distribution and separation of power) penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan rahasia (free and fair general election), sistem peradilan yang mandiri (an independent judiciary), kebebasan pers dan berpendapat (freedom of press, speech and expression), penyelenggaraan peradilan administrasi Negara (an administration tribunal), perlindungan HAM terhadap warga Negara (the protection of human rights). 104 Bahkan, tuntutan bagi penciptaan the rule of law telah dianggap sangat mendesak yang dibuktikan dengan diadopsinya Resolusi dalam Konferensi Lagos, yang disponsori oleh the International Commission of Jurist. Hal mana dalam resolusi tersebut dinyatakan apabila realisasi HAM tidak bisa dilepaskan dari penciptaan kondisi the rule of law di suatu negara.
Hukum HAM internasional yang di sini dijadikan sebagai contoh 'membuminya' hukum internasional, merupakan cabang dari h kum internasional yang dapat dirasakan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, tidak mengherankan apabila menonton televisi, mendengar radio, ataupun membaca koran kita dengan mudah dapat menemukan seseorang melakukan penilaian dengan mendasarkan pada standar HAM internasional, sebagaimana yang termuat dalam Dekalarasi Universal HAM (DUHAM). Secara faktual, disadari bahwa praktek-praktek LSM dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu kelompok penekan untuk melegitimasi argumenargumennya mendasarkan pada hukum internasional yang mana keadaan tersebut mendorong munculnya sektor non-negara (non-state sector) sebagai subjek hukum internasional lainnya. Dan hal ini tidak hanya berlaku dalam hukum HAM internasional saja, tapi juga cabang dari hukum internasional lainnya, misal hukum perlindungan terhadap lingkungan.106
3. Hukum Pidana Internasional dan Peradilan
Perkembangan lain yang sangat menarik adalah dalam bidang hukum pidana Internasional, yang merupakan cabang dari hukum internasional HAM. Hukum pidana HAM walaupun merupakan hal yang sangat baru tapi telah mendapatkan perhatian yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan munculnya peradilan-peradilan, balk yang bersifat ad hoc maupun permanen, bersifat internasional. Terobosan terbaru dari penegakan hukum pidana HAM internasional adalah populernya penggunaan peradilan model campuran (mixed tribunal), seperti yang didirikan di Timor Leste107 dan Sierra Leone'" dan kemungkinan besar akan dibentuk juga di Kamboja bagi kasus genocida yang dilakukan rezim pemerintahan diktator komunis. Contoh tersebut merupakan salah satu bukti akan terintegrasinya sistem universal dan lokal.
Peradilan-peradilan ad hoc internasional yang dibentuk untuk pertama kalinya adalah peradilan Nurnberg 1945 di Austria dan Tokyo 1948 yang ditujukan untuk mengadili palaku penjahat perang seperti Hitler Nazi Jerman, Stalka Rusia, dan Musolini Italia. Sebagai lanjutannya adalah sebagaimana tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB untuk mendirikan peradilan internasional permanent. Setidaknya terdapat dua, yakni, pertama adalah pengkodifikasian kejahatan-kejahatan internasional, dan perancangan statuta, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam Peradilan Nurnberg, bagi peradilan pidana internasional pada tahun 1950.
Peradilan untuk kejahatan genocida dan kejahatan perang yang diadakan di Yugoslavia 199310 dan Rwanda 1994111 didirikan berdasar pada Resolusi Dewan Keamanan yang bertindak dengan dasar kewenangan yang dimilikinya dari bab VII Piagam PBB. Peradilan untuk Yugoslavia ditujukan sebagai respon atas pelanggaran-pelanggaran besar Konvensi Jenewa, pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Yugoslavia sejak 1 Januari 1991. Sedangkan untuk Rwanda didirikan dalam kaitannya dengan perang saudara dan genosida yang terjadi di Rwanda. Walau masih banyak faktor lain tapi genosida merupakan faktor utama yang memicu pembentukan peradilan ad hoc bagi Rwanda.