HANDOUT  6
Subyek Hukum Internasional
5.1 Pendahuluan
Pernahkah anda mendengar istilah subyek hukum dalam hukum nasional? Apa saja subyek hokum nasional itu? Dalam hukum nasional yang dianggap sebagai subyek hukum ialah orang dan badan hukum. Dianggap sebagai subyek hukum karena keduanya sebagai pemegang atau pendukung (segala) hak dan kewaj iban. Demikian pula dalam hukum internasional. Subyek hukum intemasional ialah setiap pemegang segala hak dan kewaj iban dalam hubungan intemasional.
Dalam pengertian klasik, negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan antarnegara identik dengan hubungan intemasional. Penggunaan istilah hukum antarnegara merupakan bukti yang menunjukkan bahwa faham ini masih ada penganutnya. Namun demikian, dalam perkembangannya terutama pads abad ke- 20, ada teori atau pemikiran yang menyatakan bahwa sesungguhnya individu lah yang layak menjadi subyek hukum internasional. , Pemikiran yang bertolak belakang ini muncul dari seorang ahli kenegaraan, Hans Kelsen, yang mengkritik negara dengan menyatakan bahwa negara hanyalah suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin tanpa adanya individu atau anggota masyarakat negara.
Ada 6 subyek hukum internasional yang telah mendapat pengakuan masyarakat internasional sejak pertumbuhan hukum. internasional hingga akhir abad ke-20:
1. Negara
2. Takhta suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi internasional
5. Pemberontalt dan pihak dalam sengketa 6. Individu
Penjelasan untuk setiap subyek hukum internasional di atas, sebagai berikut.
5.2 Negara
Negara sebagai subyek hukum internasional telah dikenal sejak adanya praktek hubungan internasional. Dengan kata lain, negara adalah subyek hukum internasional yang pertama ada. Bagi negara federasi seperti Amerika Serikat, India dan Jerman, pemegang kedaulatan untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri berada ditangan pemerintah federal. Akan tetapi untuk masa sekarang, pemerintah negara bagian pun memungkinkan untuk mengadakan hubungan dengan subyek hukum internasional lainnya, seperti dengan salah satu kota/propinsi yang ada di Indonesia. Misalnya, kota Bandung pernah mengadakan hubungan persahabatan dengan kbta lain yang ada di Jerman, Amerika Serikat dan Jepang.
Bentuk negara lain seperti dominion dalam "British Commonwealth" yang hanya dikepalai oleh seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil dari Ratu Inggris ternyata mempunyai kedudukan yang sama sebagai subyek hukum intemasional seperti halnya negara berdaulat lainnya. Dengan demikian persyaratan/pengertian negara dalam subyek hukum internasional lebih longgar karena dalam prakteknya negara-negara yang berstatus protektorat Inggris ikut serta juga dalam konperensi-konperensi internasional yang sejajar dengan anggota/peserta lainnya. Kelonggaran status subyek bukum internasional untuk negara yang tidak berdaulat penuh karena tuntutan kondisi serta kepentingan bukan hanya bagi subyek hukum itu sendiri melaikan bagi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.
5.3 Takhta Suci
Takhta suci yang sejajar dengan negara sehingga disebut Negara Vatikan berkedudukan di Roma, Italia. Negara Vatikan dipimpin oleh seorang Paus dan fungsi atau kedudukannya sebagai subyek hukum adalah karena statusnya diidentikkan dengan negara yang khusus mengurusi masalah-masalah keagamaan atau kerohanian untuk agama Katolik.
Kedudukan takhta suci (Vatican) dalam hukum internasional merupakan subyek hukum internasional kedua keberadaannya setelah negara. Keberadaannya yang dianggap penting ini karena alasan historis, yakni ketika Paus bertindak bukan hanya sebagai kepala Gereja Katolik melainkan juga mempunyai kekuasaan duniawi. Sebagai subyek hukum internasional, Negara Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di tiap negara. Di kalangan perhimpunan Korps Diplomatik di suatu negara, Duta Besar Vatikan biasanya menjadi Kepala Korps Diplomatik (Dean atau Doyen).
5.4 Palang Merah Internasional (International Red Cross)
Dalam hukum internasional, Palang Merah Intemasional (PMI) diakui sebagai subyek hukum intemasional karena alasan sejarah. Palang Merah Internasional telah banyak berjasa dalam kegiatan kemanusiaan terutama dalam membantu para korban perang. PMI sebagai subyek hukum internasional yang berkedudukan di Jenewa . telah diperkuat oleh suatu perjanjian dan konvensi internasional, yakni Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Namun demikian, PMI sebagai organisasi intemasional dalam hukum internasional mempunyai ruang lingkup yang terbatas bila dibandingkan dengan negara.
5.5 Organisasi Internasional
Organisasi internasional dianggap sebagai subyek hukum internasional karena kedudukannya yang semakin penting, sejajar dengan subyek hukum lainnya. Perkembangannya dimulai sejak berdirinya International Telecommunication Union (ITU) dan semakin pesat sejak berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pads abad ke-20: Organisasi intemasional yang dianggap sebagai subyek hukum intemasional saat ini antara lain: Organisasi Buruh Intemasional (ILO= International Labor Organization), Dana Moneter Internasional (IMF=. International Monetery Fund), Organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), dsb.
Selain itu, organisasi regional antar negara juga mendapat pengakuan sebagai subyek hukum internasional:. Misalnya, perhimpunan negara-negara di kawwsan Asia Tenggara (ASEAN), Masyarakat Ekonomi Eropah (EEC), Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dsb.
5.6 Pemberontak dan pihak dalam sengketa
Pada zaman negara-negara modern seperti saat ini, kelompok pemberontak dan pihak yang sedang bersengketa dalam suatu negara dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional. Hal ini didasari oleh adanya kepentingan dari atau keberhasilan negara-negara dunia ketiga yang sedang memperjuangkan hak-haknya dalam menentukan nasib sendiri pada pasca kolonialisme negara-negara Barat. Gerakan Pembebasan Palestina (PLO), Kelompok Pemberontak Mujahiddin di Afghanistan dan Kelompok Pemberontak MORO di Filipina adalah tiga contoh kelompok pemberontak yang mempunyai kedudukan pula sebagai subyek hukum intemasional. Saat ini PLO yang telah berhasil memproklamasikan negara Palestina masih sedang memperjuangkan kemerdekaannya secara penuh dengan cara mendapatkan kembali wilayah yang ada dibawah pendudukan Israel.
. Kenyataan ini lebih memperkuat anggapan bahwa hubungan internasional yang terjadi tidak lagi antar negara. Negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya subyek hukum internasional. Untuk kondisi saat ini, organisasi internasional bahkan individu dapat saja berstatus sebagai subyek hukum internasional sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat internasional.
5.7 Individu (Perseorangan)
Orang perorangan dimasukkan sebagai subyek hukum internasional telah dikenal sejak terjadinya perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919 pada saat berakhirnya Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis. Peristiwa ini disusul dengan adanya pengajuan para penjahat perang ke hadapan Mahkamah Internasional oleh negara-negara yang menang dalam perang dunia
II. Mahkamah Penjahat Perang dibuka di Nurnberg dan Tokyo dan bertujuan untuk mengadili bekas pemimpin perang Jepang dan Jerman yang dianggap sebagai penjahat perang secara orang perorangan.
Ada tiga perbuatan dalam situasi perang yang dianggap sebagai kejahatan dalam perang:
1)	kejahatan terhadap perdamaian;
2)	kej ahatan terhadap perikemanusiaan; dan
3)	kejahatan perang (pelanggaran terhadap hukum perang) dan permufakatan jahat untuk mengadakan kejahatan-kejahatan tersebut.
Peristiwa diajukannya pimpinan negara-negara yang kalah perang ke Mahkamah Internasional telah menggemparkan masyarakat dunia karena masih dianggap belum lazim pada saat itu. Ada anggapan bahwa tindakan negara-n_egara sekutu (Inggris, Perancis, RRC, USA dan USSR) itu hanyalah sebagai tindakan balas dendam. Dalam peristiwa pengadilan oleh Mahkamah Nurnberg telah berhasil diadili sebanyak 24 orang secara individual dengan tuduhan melakukan kej ahatan seperti di atas. Dari jumlah itu masingmasing mendapat hukuman, antara lain: 3 orang dinyatakan tidak bersalah, 1 orang tidak sempat diadili karena bunuh diri, 12 orang dihukum gantung, 3 orang dihukum seumur hidup, 2 orang dihukum 20 tahun penjara, 1 orang dihukum 15 tahun, dan.1 orang dihukum 10 tahun.
Masalah yang masih menjadi pertanyaan atau pendapat kontra ialah bahwa tindakan ini dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip hukum nasional maupun hukum internasional. Misalnya, dalam hukum ada prinsip: bahwa seorang pejabat tidak bisa dihukum karena kebijaksanaan yang dilakukannya; bahwa seorang pejabat tidak dapat dituntut sebagai perorangan bagi tindakan yang dilakukannya sebagai pejabat negara; bahwa seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan.
Meskipun demikian, pada akhirnya masyarakat internasional menyadari dan menganggap bahwa peristiwa pengadilan penjahat perang di Nurnberg dan Tokyo sangat penting dan memberikan sumbangan yang berarti bagi hukum internasional, dengan berhasil dirumuskannya suatu ketentuan baru bahwa:
Orang dapat dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu apabila is melakukan tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap perikemanusiaan. Dengan alasan apapun is tidak dapat berlindung dengan mengatasnamakan negara.
Selanjutnya, ketentuan ini dituangkan ke dalam naskah undangundang PBB tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (UN Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind) dan konvensi tentang pembunuhan masal manusia (Genocide Convention) tahun 1948.
Dalam keadaan damai, individu sebagai subjek hukum internasional tidak kalah penting karena subjek hukum dapat menentukan status individu sebagai warga negara. Pertanyaan lebih j auh, mengapa seorang individu memiliki kedudukan penting dalam konteks internasional? Karena seorang individu akan mendapat hak dan kewajiban dari sebuah negara dimana orang tersebut mendapat pengakuan sebagai warga negaranya. Dalam hokum internasional, kedudukan seorang individu termasuk arti internasional dari kewarganegaraan. Ada sejumlah hak individu sebagai warga negara dalam konteks hokum internasional:
(1)	Hak-hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri.
(2)	Negara dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak berhasil mencegah warganegaranya melakukan kejahtan/menghukum.
(3)	Kewajiban negara untuk meneiima warganegaranya di wilayahnya.
(4)	Kewarganegaraan membawasertakan kesetiaan, misalnya menjalankan dinas ketentaraan.
(5)	Negara berwenang menolak menyerahkan warga negaranya sendiri.
(6)	Status sebagai musuh dalam waktu perang dapat ditentukan oleh kewarganegaraan seseorang.
(7)	Negara dapat menjalankan jurisdiksi atas dasar kewarg anegaraan.
Bagaimana seorang individu dapat memperoleh kewarganegaraan dan bagaimana orang dapat kehilangan kewarganegaraan?
Ada tiga cara memperoleh kewarganegaraan: (1) karena tempat kelahiran menurut asas ius soli atau karena keturunan menurut asas ius sanguinis; (2) melalui pewarganegaraan (naturalization), misalnya karena perkawinan. Seorang istri dapat memperoleh kewarganegaraan suami, atau legitimasi, atau hadiah resmi dan Pemerintah suatu negara; (3) penduduk wilayah yang ditaklukan atau wilayah yang dijual, maka seorang individu dapat memperoleh kewarganegaraan dari pemerintah negara penakluk atau pembeli.
Seseorang pun dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila: (1) is sendiri melakukan pelepasan atau penanggalan kewarganegaraan dengan surat keterangar: yang ditandatangani secara resmi dan didaftarkan di konsulat; (2) adanya pencabutan (denasionalisasi) berdasarkan undang-undang; (3) karena lama berdiam di luar negeri sehingga melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang negaranya.
Akibat dari penerapan asas kewarganegaraan memungkinkan seseorang akan memperoleh dwi kewarganegaraan (double nationality) atau mungkin tanpa memiliki kewarganegaraan (statelessness). Bagaimana seseorang dapat memiliki dwi kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan?
Disamping memiliki hak, seorang individu sebagai subjek hukum internasional tentu saja memiliki kewajiban terhadap negaranya. Namun, negara sebagai subjek hukum intemasional yang utama memiliki kewaj iban terhadap orang asing.
a. Pemasukan orang asing
Menurut Starke, tentang kewajiban negara memasukan orang asing ke wilayah negaranya, ada empat pendapat:
1)	Negara wajib memperkenankan semua orang asing memasuki wilayahnya
2)	Negara wajib memperkenankan tetapi negara berwenang
melarang golongan tertentu, misalnya orang pecandu narkoba
3)	Negara wajib memperkenankan tetapi dapat menetapkan syarat-syarat tertentu.
4)	Negara berwenang sepenuhnya untuk tidak memperkenankan orang asing memasuki wilayahnya.
b. Pengusiran dan rekonduksi orang asing (expulsion)
Suatu negara berwenang untuk mengusir orang asing dengan mengembalikannya ke negaranya sampai di perbatasan. Tindakan rekonduksi adalah tindakan pengusiran yang biasanya dilakukaii oleh kepolisian dengan mengawal orang asing yang diusir hingga ke perbatasan.
c. Penyerahan (extradition)
Penyerahan (extradition) adalah proses penyerahan seorang warga negara oleh suatu negara atas pemintaan negara pemohon. Permintaan dari negara pemohon tersebut berdasarkan tuduhan bahwa orang tersebut telah melakukan tindakan kriminal sesuai dengan undang-undang negara pemohon yang berwenang mengadilinya. Orang yang diminta diserahkan biasanya telah melakukan tindakan kriminal di wilayah negara pemohon sedangkan pelakunya berada di wilayah negara yang menyerahkan.
Beberapa alasan (rational) yang melatarbelakangi adanya penyerahan sebagai berikut:
1)	Keinginan semua negara agar ada jaminan bahwa kejahatan besar tak berlaku tanpa hukuman. Dalam hal ini berlaku asas "aut punire aut dedere" artinya pelaku hares dihukum oleh negara dimana is berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau menghukumnya.
2)	Negara dimana dilakukan kejahatan adalah negara yang paling tepat untuk mengadili pelakunya. Selain itu, bukti-bukti kejahatan akan lebih lengkap berada di tempat kejadian perkara.
Karena hukum kebiasaan internasional tidak mengatur masalah penyerahan, maka penyerahan diatur dalam traktat bilateral yang disebut perjanjian ekstradisi. Menurut kebiasaan, warga negara yang diserahkan adalah warga negara dari negara pemohon atau dari negara ketiga. Hampir semua negara menolak menyerahkan warga negaranya sendiri. Jenis kejahatan yang dapat diserahkan biasanya ditentukan dalam perjanjian ekstradisi tersebut. Adapun jenis kejahatan yang tidak diserahkan meliputi: (1) kejahatan politik; (2) kejahatan militer (disersi); dan (3) kejahatan agama. Diakui bahwa tidak mudah menentukan jenis kejahatan yang dimaksud kecuali dilihat dari motif dan keadaan ketika melakukan tindakan.
d. Suaka (asylum)
Suaka atau asylum merupakan pemberian perlindungan aktif oleh penguasa wilayah atau pernaungan yang sifatnya sebagai pelarian sementara. Dalam hukum internasional berlaku asas bahwa setiap negara berhak memberikan suaka territorial. Ada dua jenis suaka yang dapat diberikan: (1) JZsuaka teritorial; clan (2) suaka ekstra teritorial.
Suaka teritorial adalah pemberian suaka oleh negara dalam wilayahnya yang meliputi pelarian politik, sosial, keagamaan bahkan kriminal. Sedangkan suaka ekstra teritorial adalah suaka yang diberikan di gedung perwakilan, di gedung konsuler, di gedung lembaga internasional, di kapal perang, di kapal niaga. Namun hukum internasional modern tidak mengakui adanya hak kepada perwakilan untuk memberikan suaka dalam gedung perwakilan, kecuali: (1) sebagai tindakan sementara karena terancam bahaya masa, karena kebiasaan atau karena diperbolehkan dalam traktat antar dua negara.