HANDOUT 4
Hubungan Hukum internasional dan Hukum nasional
3.1 Pendahuluan
Dalam berbagai literatur, para ahli Hukum Internasional seperti J.G Starke dan Muchtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ada dua aliran mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang satu lama lain memiliki anggapan berbeda. Dua. aliran tersebut adalah aliran monisme dan dualisme. Secara rinci teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional dan praktek/ penerapan oleh sejumlah negara diuraikan sebagai berikut.
3.2. Aliran Monisme
Menurut aliran monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem yaitu hukum pada umumnya. Semua hukum merupakan satu kesatuan atau sistem yang mengikat subyek hukum pada umumnya baik individu dalam suatu negara maupun negara yang ada di dunia. Mochtar Kusumaatmadja (1982) menamakan aliran monisme sejalan dengan pandangan objektivis, yakni pandangan yang menyatakan bahwa ada atau berlakunya hukum internasional terlepas dari kemauan Negara. Sejumlah tokoh yang mendukung aliran monisme antara lain Kelsen dan Scelle.
3.3. Aliran Dualisme
Berbeda dengan aliran monisme, maka aliran dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Hukum internasional mempunyai sifat yang berbeda secara intrinsik daripada hukum nasional. Asas dualism ini sejalan dengan pandangan voluntarisme yang menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini terletak pada kemauan Negara. Dengan kata lain, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah sehingga berbeda satu sama lain. Pendukung aliran dualisme antara lain Triepel dan Anzilotti. Menurut Tripel berbedanya hukum internasional dan hukum nasional dilihat dari subjek dan sumber sedangkan menurut Anzilotti beda hukum internasional dengan hukum nasional terletak pads dasar mengikat atau kekuatannya.
Oleh karena itu, menurut Boer Mauna (2003) ada tiga aspek yang membedakan hukum internasional dan hukum nasional, yakni (1) perbedaan sumber hukum; (2) perbedaan mengenai subyek; dan (3) perbedaan mengenai kekuatan hukum.
Menurut aliran dualisme, sumber hukum internasional dan hukum nasional berbeda meskipun ada pula yang sama. Sumber hukum nasional pads umumnya adalah kebiasaan yang berlaku di negara tersebut dan peraturan tertulis seperti undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Sedangkan sumber hukilm internasional adalah kebiasaan yang ada di setiap negara dan hasil kesepakatan atau kehendak bersama negara-negara yang mengadakan kesepakatan.
Dilihat dari aspek subyeknya, hukum internasional dan hukvun nasional memiliki subyek hukum yang berbeda. Subyek huktun nasional adalah individu-individu yang ada di suatu negara sedangkan subyek hukum internasional adalah negara-negara. Namun, perbedaan ini untuk kondisi hubungan internasiopal terutama mulai pertengahan abad ke-20, sudah tidak berlaku 1agi karena sejak terjadi pengadilan penj ahat perang Jerman di Nurnberg 1946, individu telah dapat diakui sebagai subyek hukam internaisonal.
Dilihat dari aspek kekuatan hukum, maka hukum nasional memiliki kekuatan mengikat secara penuh dan sempur%la. Pemerintah dapat bersifat aktif melakukan tindakan hukum kepada individu warga negara. Hal ini berbeda denganhukum intemasiollal yang mengatur negara secara horizontal dan bertindak lebih bersifat pasif.
3.4 Teori Transformasi dan Adopsi Spesifik
Sebagai kelanjutan dari aliran dualism, muncul teori tentBng hubungan HN dan HI yang dinamakan teori transformasi. Teori ini mengacu kepada pendapat kaum positivis bahwa HI tidak dapat secara langsung dilaksanakan oleh hukum nasional. III hatus menjalani proses a specific adoption karena HI dan HN merupal,--an dua system hokum yang terpisah. Sedangkan teori transfonn,asi menyatakan bahwa berlakunya HI hares disetujui oleh HN. O1eh karena itu, agar traktat itu berlaku maka HI hares ditransforrmir terlebih dahulu kedalam HN melalui peraturan perundangan boik secara formil maupun substansial.
Menurut Starke, lahirnya teori di atas, karena traktat sebagai sumber HI dan undang-undang sebagai sumber I-IN memiliki perbedaan secara hakiki. Traktat bersifat perjanjian sedangkan undang-undang nasional bersifat perintah.
3.5. Kedudukan HI dalam Tata Hukum secara Keseluruhan
Kelsen mengadakan analisa struktural atas HI dan HN dengan doktrin hirarkhi, bahwa asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat asas hukum itu. HN suatu negara harus tunduk pada HI bila negara itu mengakui adanya HI. Asas ini dinamakan pengutamaan/primat (primacy) hukum intemasional atas hukum nasional. Menurut Starke, pengutamaan HI atas HN ini didasarkan atas sejumlah argumen bahawa: (1) Apabila HI bersumber Konstitusi Negara maka HI tidak berdaya lagi jika Konstitusi itu tidak berlaku lagi; (2) Masuknya negara bare ke dalam masyarakat internasional serentak mengikat negara barn itu, tanpa persetujuan terlebih dahulu.
3.6 Hubungan HI dan HN menurut Hukum Positif Negara
Inggris menganut doktrin inkonporasi (incorporation doctrin) yang mengacu pada suatu ajaran yang menyatakan bahwa international law is the law of the land (hukum internasional adalah hukum negara).
Ketentuan ini dipandang sebagai asas dasar dari pelaksanaan hukum di Inggris terutama pada abad 18 dan 19.
Dalam hukum positif yang berlaku saat ini, Inggris mengacu pada; (1) hukurn kebiasaan internasional (customary international law); dan (2) hukurn internasional tertulis (traktat, konvensi/perjanj ian). Ketentuan tentang hukum kebiasaan masih berlaku di Inggris dengan syarat bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional tidak bertentangan dengan undang-undang baik yang terdahulu maupun yang diundangkan kemudian dan ketentuan tentang kebiasaan internasional tersebut berlaku setelah ada keputusan Mahkamah tertinggi serta diterima oleh masyarakat.
Praktek AS tentang hubungan HI dan 1-IN hampir sama, kecuali tentang traktat. Praktek AS terge.ntung pada Konstitusi. Traktat sebagai the Supreme law of the Law".
Bagaimana praktek dan pandangan Indonesia terhadap hukum internasional? Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1985), UUD 1945 tidak menyatakan bahwa hukum nasional lebih utama atau hukum internasional yang lebih utama. Kita juga tidak menyatakan bahwa kita menolak supremasi hukum internasional atas hukum nasional atau hukum nasional mengatasi hukum internasional. Apabila kita mengakui supremasi hukum internasional tidak berarti bahwa kita begitu saja menerima apa yang dinamakan hukum internasional.
Sikap kita terhadap hukum internasional yang ditentukan oleh kesadaran akan kedudukan kita dalam masyarakat internasional yang sedang berkembang ... merupakan suatu sikap yang wajar (Mochtar Kusumaatmadja, 1985:84). Lebih lanjut dikemukakan bahwa sikap yang tidak menerima begitu saja kaidah-kaidah hukum internasional tradisionil itu disertai dengan sikap yang wajar, artinya apabila di dalam kita bersikap hendak mengadakan perubahan ini, sikap demikian selalu dibarengi dengan kewajaran (reasonabless) dan kepekaan (sensitivity) terhadap hak dan kepentingan pihak lain dan masyarakat internasional sebagai keseluruhan, maka tidak ada seorang pun di dunia yang akan dapat menyalahkan kita. (1985:84).
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sikap terhadap hukum internasional, Indonesia telah berhasil memperjuangkan hak-haknya atas perairan di sekitar wilayah Indonesia melalui konsep wawasan nusantara atau konsep nusantara (archipelago), hak-hak atas dasar Taut dan tanah dibawahnya (seabed and subsoil) serta landasan kontinen (continental shelf).