HANDOUT 12
Perdamaian Dunia dan Organisasi Internasional
10.1 Pendahuluan
Istilah damai tidak bisa dipisahkan dengan istilah perang. Hampir seluruh umat manusia menginginkan situasi hidup yang damai dan sebaliknya hampir seluruh umat manusia membenci perang. Namun ironisnya dunia ini tidak pemah luput dari peperangan. Bahkan sepertinya perang sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dua istilah, perang dan damai, bisa diibaratkan seperti dua sisi dari -sekeping mata uang logam. Keduanya tidak dapat dipisahkan melainkan menyatu dalam kehidupan sejak manusia menjadi penghuni dunia.
Sebagai bukti bahwa antara perdamaian dan peperangan telah lama menjadi bagian kehidupan umat manusia, seorang Jenderal Cina dari zaman dinasti Han yang bernama Wu Wei Ti namun lebih dikenal dengan sebutan Chao Chao (155-220) menggariskan dalil politiknya sebagai berikut: Barangsiapa cuma mengandalkan perang sebagai sarana, is akan musnah, dan barangsiapa c.uma mengandalkan cara damai, is akan binasa. Sementara Scipio Mayor mengucapkdo pula dalil politiknya yang terkenal dalap sejarah: Si vis pacem para bellum, artinya bila menghendaki perdamaian, bersiaplah untuk berperang. Pada zaman kemerdekaan, bangsa Indonesia pun mempunyai semboyan: Kita cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.
Bagi masyarakat internasional yang telah menyadari betapa besar penderitaan akibat perang maka mereka akan berusaha untuk mencegah malapetaka akibat perang dan berusaha maksimal untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun, ditengah-tengah upaya untuk menciptakan perdamaian, pada saat yang bersamaan itulah peperangan berkecamuk. Karena itulah masyarakat internasional pada saat ini cenderung terus mengembangkan pola-pola hubungan antar bangsa dengan sasarannya adalah menciptakan perdamaian dunia.
10.2 Dasar-dasar Perdamaian Dunia
Secara historis peristiwa penting yang dapat dijadikan dasardasar upaya umat manusia untuk menciptakan perdamaian dunia dimulai sejak adanya Konperensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian Den Haag II tahun 1907. Dua Konperensi ini adalah kelanjutan dari Konperensi Perdamaian tahun 1856 dan Konperensi Jenewa 1864. Dua Konperensi Perdamaian Den Haag tersebut dianggap sangat penting: pertama, bagi perkembangan hukum internasional; dan kedua, bagi perdamaian dunia demi masa depan umat manusia. Bagi hukum internasional, konperensi Den Haag telah berhasil membentuk Mahkamah - Arbitrase Permanen yang.sekarang menjadi salah satu badan utama PBB, yakni Mahkamah Internasional. Bagi masa depan umat manusia, karena dua konperensi perdamaian ini telah menjadi cikal bakal terbentuknya badan dunia LBB (League ofNations) dan PBB (The>United Nations) yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia demi terciptanya perdamaian dunia.
Selain itu, kelahiran organisasi dunia yang pertama (LBB) tahun 1919 tidak terlepas pula dari peran seorang negarawan atau Presiden Amerika Serikat saat itu, Woodrow Wilson, yang merasa terpanggil untuk mengupayakan cara menghindari terulangnya penderitaan masyarakat dunia akibat Perang Dunia I (1914-1918). Setelah berakhirnya perang dunia, Woodrow Wilson merumuskan dasardasar perdamaian dunia sebanyak 14 butir. Namun dari 14 butir itu, dasar yang paling penting bagi pembentukan lembaga internasional adalah butir berikut ini:
1) perlunya ada pengurangan atau pembatasan dalam persenjataan; 2) setiap bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri; dan 3) . perlu dibentuk lembaga internasional.
Dengan adanya masukan tentang dasar-dasar perdamaian ini maka pada tahun 1919 berdirilah LBB yang berkedudukan di Genewa, Swiss. Namun usia organisasi internasional ini tidak dapat bertahan lama karena pada tahun 1937 meletuslah Perang Dunia II yang sebelumnya ditandai keengganan Amerika Serikat menjadi anggota dan keluarnya Jepang, Italia, dan Jerman dari badan dunia ini.
Selama PD II berkecamuk (1939-1945) para pemimpin dunia yang diwakili oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchil dan Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengadakan perundingan untuk menghentikan Perang Dunia yang semakin lama semakin banyak menimbulkan korban baik harta maupun jiwa. Hasil dari perundingan tersebut selanj utnya dirumuskan dalam suatu piagam yang dikenal dengan Atlantic Charter. Isi piagam ini sangat penting sehingga mendapat sambutan baik dari masyarakat internasional yang sedang mendambakan adanya perdamaian dunia.
Sebagai perwujudan dari adanya Piagam Atlantik (Atlantic Charter) ini maka pada tanggal 24 Oktober 1945 didirikanlah lembaga intemasional sebagai pengganti LBB yang diberi nama "The United Nations" (PBB=Perserikatan Bangsa Bangsa). Lembaga internasional ini dibentuk dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama oleh 51 negara anggota asli (original members) PBB sebagaimana tertera pada pasal 2 Piagam PBB sebagai berikut.
Dalam mencapai tujuannya, PBB dan semua anggotanya akan bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip berikut:
1)	PBB berdasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan bagi semua anggota;
2)	Disamping memperoleh hak-hak dan keuntungan, semua anggota PBB mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan;
3)	Semua anggota PBB harus menyelesaikan perselisihan dengan cara darnai sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terganggu;
4)	Semua anggota PBB harus dapat menahan diri terhadap tindakan yang mengancam kedaulatan atau kemerdekaan suatu negara atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB;
5)	Semua anggota PBB harus memberikan bantuan kepada setiap usaha PBB yang sesuai dengan piagam dan menahan diri terhadap upaya suatu negara yang bertentangan dengan piagam PBB;
6)	PBB harus dapat menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota senantiasa bertindak sejalan dengan upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia;
7)	PBB tidak diperkenankan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.
10.3 Tujuan Perdamaian
Perdamaian adalah suatu situasi yang didambakan dan dirindukan oleh setiap manusia beradab yang sedang dilanda konflik atau peperangan. Sehingga dalam situasi demikian, perdamaian merupakan tujuan. Dalam pengertian sederhana perdamaian identik dengan keadaan suatu masyarakat dalam ketiadaan konflik atau bebas konflik. Upaya menciptakan perdamaian atau membebaskan masyarakat dari situasi perang atau konflik tanpa ada upaya mengatasi sebab-sebab potensial dari perang dikenal dengan perdamaian yang negatif. Sebaliknya, upaya perdamaian yang sejati, yakni disertai upaya menjaga keseimbangan sosial-ekonomi, pengakuan terhadap pluralisme masyarakat serta keadilan dan kemerdekaan individu maupun kolektif dikenal dengan perdamaian yang positif.
Perdamaian dalam pengertian yang negatif merupakan situasi damai yang tidak sempuma karena bersifat sementara. Artinya, setelah tercapainya perdamaian negatif umumnya dapat menimbulkan situasi konflik atau perang kembali. Perdamaian yang dicita-citakan adalah perdamaian yang positif. Akan tetapi, upaya kearah ini sangatlah tidak mudah karena situasi ini memerlukan adanya kesepakatan tentang nilai-nilai politik atau perdamaian politik dari masing-masing negara.
Selain adannya masalah betapa sulitnya menciptakan perdamaian dunia maka ada pertanyaan lanjutan. Apabila perdamaian itu telah tercapai, apakah tujuan dari perdamaian itu?
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bagian pembukaannya menyatakan suatu tekad yang dianggap sebagai citacita atau tujuan dari seluruh masyarakat dunia yang damai sebagai berikut:
1)	untuk menyelamatkan keturunan umat manusia dari bencana perang yang telah dua kali menimbulkan kesengsaraan;
2)	memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajatnya, persamaan hak bagi laki-laki maupun perempuan, bagi semua bangsa besar ataupun kecil;
3)	menegakkan keaaan yang adil, menghargai kewajibankewaj iban yang timbul dari perj anj ian, dan memelihara hukum internasional; dan
4)	meningkatkan kemajuan masyarakat dan kehidupan yang lebih baik dalam situasi alam kemerdekaan.
Semua kondisi yang dicita-citakan diatas hanya dapat dicapai apabila kondisi dunia ada dalam keadaan damai. Dengan kata lain, semua keinginan untuk menyelamatkan keturunan, menjaga hakhak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia sulit tercapai dalam situasi perang.
10.4 Keamanan dan Ketertiban Dunia sebagai Tujuan Bersama
Situasi yang aman dan tertib dalam hubungan internasional merupakan dambaan dari seluruh umat manusia. Sebagai bukti, masyarakat intemasional telah menggariskan hal ini sebagai tujuan PBB. Selengkapnya bunyi tujuan PBB ini dapat kita simak pada pasal l Piagam PBB sebagai berikut:
Tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa adalah:
1)	Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mencegah, melenyapkan, dan menyelesaikan setiap ancaman dan gangguan terhadap perdamaian sesuai dengan asas-asas dan hukum internasional;
2)	Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan atas asas persamaan hak menentukan nasib sendiri;
3)	Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di lapangan ekonomi, sosial, budaya, atau yang bersifat kemanusiaan dan menghargai hakhak dan kebebasan-kebebasan manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama; dan
4)	Menjadikan PBB sebagai pusat untuk menyelaraskan segala tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.
Pada awal kelahirannya, semua tujuan yang tercantum dalam Piagam PBB ini disahkan oleh 51 negara yang mewakili setiap benua. Sampai tahun 1996, anggota PBB telah bertambah lebih dari tiga kali lipat sehingga jumlahnya menjadi 185 negara. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat dunia mengakui terhadap tujuan PBB dalam piagamnya. Dengan kata lin, keamanan dan ketertiban dunia merupakan tujuan bersama dari seluruh bangsabangsa di dunia.
Selain itu, PBB adalah organisasi internasional, milik dari mayoritas negara yang ada di dunia. Sehingga isi piagam dan keputusan-keputusannya dapat menimbulkan hukum (law making treaty). Artinya setiap negara, bukan hanya negara anggota PBB tetapi juga negara bukan anggota PBB, terikat oleh isi piagam ini. Kesimpulannya, keamanan dan ketertiban dunia yang telah menjadi tujuan PBB secara langsung mengikat setiap negara dan setiap negara wajib untuk mewujudkannya.
10.5 Association of South East Asian Nations (ASEAN)
ASEAN adalah organisasi regional atau perhimpunan bangsabangsa yang ada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan di Bangkok (Muangthai/Thailand) berdasarkan pada Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) sebagai hasil konperensi para Menteri Luar Negeri lima negara yang lwrada di kawasan Asia Tenggara dari tanggal 5-8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok itu sendiri disahkan pada tanggal 8 Agustus 1967 yang sekaligus menandai hari lahimyaASEAN. Adapun lima Menteri Luar Negeri yang mewakili negaranya masing-masing ialah Adam Malik (Indonesia), Rajaratnam (Singapura), Narcisio Ramos (Filipina), Tun Abdul Rajak (Malaysia), dan Thanat Khoman (Muangthai).
Pada awal kelahirannya, sesuai dengan isi Deklarasi Bangkok, ASEAN lebih mengutamakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknik dan administrasi. ASEAN bukanlah organisasi pakta pertahanan atau militer. Bidang kerjasama ini sesuai dengan kebutuhan dan kepetingan nasional negara anggota masing-masing pada saat itu.
Dari tahun ke tahun perkembangan ASEAN semakin maju dan kemanfaatannya sangat dirasakan oleh setiap negara anggotanya. Karena melihat kondisi demikian, Brunei Darussalam sebagai negara yang barn dimerdekakan oleh Inggris, langsung tertarik untuk nenj adi anggota. Demikian pula Vietnam. Kedua negara ini sekarang :elah menjadi anggota ASEAN sehingga jumlahnya menjadi 7 iegara. Tiga negara lainnya yang berada di kawasan Asia Tenggara Burma, Laos dan Kamboja) yang statusnya telah lama sebagai )eninjau tidak lama lagi akan menjadi anggotaASEAN.
Asas dan Tujuan ASEAN
Berdasarkan atas Deklarai Bangkok, ASEAN sebagai )rganisasi regional memiliki asas-asas yang menjadi pedoman bagi ,etiap negara anggotanya sebagai berikut:
1)	Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan perdamaan derajat setiap negara anggota.
2)	Setiap negara anggota mempunyai hak hidup yang bebas dari camper tangan pihak luar.
3)	Setiap anggota tidak boleh melakukan campur tang4n (intervensi) terhadap urusan dalarn negeri masing-masing nega i a anggota.
4)	Setiap persengketaan hendaknya diselesaikan dengan ca~ta damai.
5)	Setiap negara berjanji untuk tidak melakukan ancaman atau kekerasan.
6)	Setiap anggota hendaknya mengadakan kerjasama seca~ta efektif.
Semua asas ini telah menunjukkan sebagai pedoman yang efektif dan telah menjadi semangat ASEAN untuk memecahkan setup permasalahan baik antar sesama anggotaASEAN maupun dengan negara dan organisasi internasional lainnya.
Selain memiliki asas, ASEAN juga memiliki tujuan sebagaimaha tertera di dalam Deklarasi Bangkok (8 Agustus 1967) sebagai berikut:
1)	Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat persaniaan dan persahabatan sehingga bangsa-bangsa di Asia Tenggara dapat hidup sejahtera dan damai;
2)	Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara saling menghormati keadilan dan tertib hukum dalam rang)ta hubungan antar negara di kawasanAsiaTenggara dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB;
3)	Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling memb aritu dalarn masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidairg ekonomi, sosial, budaya, teknik,,ilmu pengetahuan dan administrasi;
4)	Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional,. teknik dan administrasi;
5)	Bekerjasama dengan cara yang leb?h efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perluasan perdagangar. komoditi internasional, perbaik.n sarana-sarana angkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat;
6)	Meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara; dan
7)	Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lain.
2. Struktur Organisasi ASEAN
Agar organisasi perhimpunan negara-negaraAsiaTenggara ini dapat bejalan dengan baik sesuai dengan asas dan tujuannya, maka ASEAN mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
1)	Sidang Tahunan Para Menteri, ialah sidang tertinggi yang dihadiri oleh para MenteriLuar Negeri yang diselenggarakan setiap tahun di setiap negara anggota menurut urutan abjad.
2)	Standing committee, ialah suatu badan yang bersidang diantara dua sidang Menteri Luar Negeri yang dipimpin oleh menteri luar negeri negara tempat bersidang dan dihadiri oleh setiap duta besar negara-negara anggota ASEAN.
3)	Komite Tetap (Pemanent Committee) dan koinite khusus, ialah komite yang beranggotakan para tenaga ahli serta pejabat pemerintah negara-negara anggota.
4)	Sekretariat Nasional ASEAN yang ada di setiap ibukota Negara anggota ASEAN.
Komite tetap dan komite khusus ini ada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal. Adapun struktur organisasi dari komite tetap dan komite khusus tersebut adalah:
a. Komite-komite tetap (Permanent Committee) terdiri atas:
a)	KT mengenai keuangan
b)	KT mengenai Komunikasi dan Pelayanan Lalu Lintas 
c)	KT mengenai Perdagangan dan Industri 
d)	KT mengenai Angkutan Udara Sipil
e)	KT mengenai Kegiatan Sosio Kultural
f)	KT mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
g)	 KT mengenai Perkapalan
h)	KT mengenai Transportasi dan Komunikasi
i)	KT mengenai Turisme
b. Komite-komite khusus terdiri atas:
a)	Komite Koordinasi Khusus tentang bangsa-bangsaASEAN
b)	Komite ASEAN – Brussel
c)	Komite Khusus Bank Sentral dan Otoritas Keuangan
d)	Komite Koordinasi tentang Negara-negara Indo-Cina
e)	Pejabat-pejabat Senior tentang Karet Sintetis
f)	Komite Khusus tentang Sekretariat ASEAN
g)	Pejabat-pejabat Senior Perdagangan
Selanjutnya, dalam Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kualalumpur pada bulan Agustus tahun 1977 berhasil disepakati dan disahkan struktur organisasi ASEAN sebagai berikut:
1)	Pertemuan para Kepala Pemerintahan (Summit Meeting) sebagai otoritas tertinggi ASEAN
2)	Sidang Tahunan para Menteri Luaj Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting)
3)	Sidang para Menteri Ekonomi setiap dua kali setahun.
4)	Sidang para Menteri lainnya, seperti Penerangan, Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, dll.
5)	Standing Committee
6)	Komite-komite (bidang ekonomi dan non ekonomi) 3. Sekretariat ASEAN
Sekretariat Tetap ASEAN didirikan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengkoordinasikan segala kegiatan ASEAN. Hal ini mulai dirasakan setelah ASEAN berjalan selama 6 tahun. Kemudian dibentuklah Panitia Khusus yang terdiri atas para Sekjen ASEAN (sekarang Dirjen) dari kelima negara ASEAN yang bertugas merumuskan rencana pembentukan Sekretariat Tetap ASEAN. Baru setelah KTT Pertama di Bali tahun 1976 disetujui suatu dokumen yang bernama Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariate.
Secara resmi Sekretariat ASEAN didirikan pada tahun 1976 di Jakarta yang diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal. Masa j abatan Sekretaris Jenderal adalah selama 2 tahun secara bergiliran diantara anggota ASEAN. Sekretaris Jenderal Pertama terpilih putera Indonesia ialah H.R. Darsono. Tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang mengkoordinasikan segala kegiatan ASEAN dan mempertanggungjawabkan kepada Sidang para Menteri Luar Negeri dan Komite Tetap ASEAN.
Dalam perkembangannya, ASEAN melalui Sekretariatnya telah banyak mengadakan komunikasi dan kerjasalma dengan sejumlah pemerintah negara di luar ASEAN dam organisasi regional maupun internasional. Misalnya, ASEAN telah menjalin kerjasama dengan
Australia, Jepang, Amerika Serikat, Canada dan Selandia Baru, MEE, organisasi internasional yang ada di bawah PBB seperti UNDP, dan sebagainya.
10.6 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) a. Sejarah Singkat Kelahirannya
PBB sebagai satu-satunya organisasi internasional yang bersifat umum milik seluruh masyarakat dunia didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 yang sekaligus dijadikan sebagai hari PBB. Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi oleh dambaan masyarakat intemasional akan perdamaian, keamanan dan ketertiban dunia yang pada saat itu dunia sedang dilanda oleh berkecamuknya perang yang telah membawa pada kesengsaraan.
Sebelum PBB didirikan tahun 1945, pada tahun 1919 telah dibentuk organisasi internasional yang bernama Liga Bangsa-Bangsa (The League of Nations) yang bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa Perang Dunia I (1914-1918). Akan tetapi organisasi ini dianggap gagal dan tidak mampu mengatasi meletusnya perang dunia II (1939-1945) yang telah mengakibatkan banyak korban umat manusia.
Timbullah gagasan pembentukan kembali organisasi internasional yang prosesnya dimulai sejak adanya perundingan antara PresidenAmerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang melahirkan Atlantic Charter. Langkah kedua, disepakatinya Deklarasi Moskow pada tanggal 30 Oktober 1943 oleh Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, Perancis, dan Cina yang menghimbau seluruh masyarakat dunia untuk mendirikan organisasi internasional yang tujuannya memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Sebagai kelanjutan dari Deklarasi Moskow ini, pada bulan Agustus dan Oktober 1944 berlangsung perundingan di Dumbarton

Oaks (Amerika Serikat) antara Inggris, Uni Sovyet dan Amerika Serikat. Hasil dari perundingan ini dijadikan dasar untuk Konperensi puncak di San Francisco dari tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945 yang dihadiri oleh sebanyak 50 negara penandat angan Piagam PBB. Negara-negara yang hadir pada konperensi di San Francisco ini dianggap sebagai anggota asli (original member) PBB. Sedangkan anggota susulan yang menjadi anggota PBB disebut anggota tambahan. Hingga saat ini anggota PBB telah mencapai 185 negara anggota.
Indonesia masuk dan diakui sebagai anggota PBB pertama kali pada tanggal 28 September 1950 yang berada pada urutan ke-60. Namun karena suatu alasan Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Sampai saat ini Indonesia tetap menjadi anggota PBB dengan nomor unit 60 dan pada dekade terakhir ini Indonesia mendapat kepercayaan menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB selama satu periode.
b. Tujuan dan Asas PBB
Tujuan PBB tertera pada pasal 1 Piagam PBB (the United Nations Charter) yang disahkan pada Konperensi di San Francisco sebagai berikut:
Tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa adalah:
1)	Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mencegah, melenyapkan, dan. menyelesaikan setiap ancaman dan gangguan terhadap perdamaian sesuai dengan asas-asas dan hukum internasional;
2)	Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan atas asas persamaan hak menentukan nasib sendiri;
3)	Mewujudkan kerjasama intemasional dalam memecah masalah-masalah internasional di lapangan ekonomi, sosial, budaya, atau yang bersifat kemanusiaan dan menghargai hakhak dan kebebasan-kebebasan manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama; dan
4)	Menjadikan PBB sebagai pusat untuk menyelaraskan segala
tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.
Sementara asas-asasnya tertera pada pasal 2 Piagam PBB sebagai berikut:
Dalam mencapai tujuannya, PBB dan semua anggotanya akan bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip berikut:
1)	PBB berdasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan bagi semua anggota;
2)	Disamping memperoleh hak-hak dan keuntungan, semua anggota PBB mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan;
3)	Semua anggota PBB harus menyelesaikan perselisihan dengan cara damai sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terganggu;
4)	Semua anggota PBB harus dapat menahan diri terhadap tindakan yang mengancam kedaulatan atau kemerdekaan suatu negara atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB;
5)	Semua anggota PBB harus memberikan bantuan kepada setiap usaha PBB yang sesuai dengan piagam dan menahan diri terhadap upaya suatu negara yang bertentangan dengan piagam PBB;
6)	PBB harus dapat menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota senantiasa bertindak sejalan dengan upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia;
7)	PBB tidak diperkenankan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.
Dan dua pasal yang memuat tujuan adan asas PBB ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pokoknya tujuan PBB adalah mempertahankan perdamaian, keamanan, dan ketertiban dunia sedangkan asas atau prinsip utama yang dijadikan landasan berdirinya PBB adalah adanya persamaan kedaulatan untuk seluruh negara anggota
c. Struktur Organisasi PBB
Agar organisasi ini dapat menjalakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsipnya maka dibentuklah alat perlengkapan PBB. Ada tiga jenis alat perlengkapan PBB, ialah badan-badan pokok (utama), badan-badan khusus, dan badan-badan PBB lainnya.
a. Badan-badan pokok PBB, terdiri atas: 
1)	Majelis Umum (General Assembly);
2)	Dewan Keamanan (Security Council);
3)	Dewan Ekonomi dan Social (Ecosoc=Economic and Social Council);
4)	Dewan Perwalian (Trusteeship Council);
5)	Mahkamah Intemasional (International Court ofJustice); dan
6)	Sekretariat (Secretary)
b. Badan-badan khusus PBB, terdiri atas:
1)	Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO).
2)	Kesepakatan Umum tentang Bea Cukai dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
3)	 Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA)
4)	Bank Internasional untuk pembangunan dan Rekonstruksi atau International Bank for Recontruction and Development (IBRD)
5)	Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) 
6)	Himpunan Internasional untuk Pembangunan atau International Development Association (IDA)
7)	Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian atau International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
8)	Badan Kerjasarna Keuangan International atau International Finance Coopertion (IFC) 
9)	Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO)
10)	Organisasi Maritim International atau International Maritime Organization (IMO)
11)	Dana Keuangan Internasional atau International Monetary Fund (IMF) 
12)	Persatuan Telekomunikasi Internasional atau International Telecomunication Union (ITU)
13)	Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. United. Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
14)	Organisasi PBB untuk Pembangunan Industri atau United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
15)	Persatuan Pos Sedunia atau Universal Postal Union (UPU)
16)	Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) 
17)	Organisasi Meteorologi Sedunia atau World Meteorological Organization (WMO)
18)	dll
c. Badan-badan PBB lainnya, antara lain:
1)	Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
2)	Dana PBB untuk Anak-anak atau United Nations Children's Fund (UNICEF);
3)	Konperensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD);
4)	Program Pembangunan PBB atau United Nations Develop ment Programme (UNDP);
5)	Program Lingkungan PBB atau United Nations Environment Programme (UNEP);
6)	Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan atau United Nations Fund for Population Activities (UNFPA);
7)	Dana PBB untuk Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Obat
atau United Nations for Drug Abuse Control (UNFDAC);
8)	Badan Pengawasan Narkotik Internasional atau International Narcotics Control Board (INCB);
9)	Institut PBB untuk Latihan dan Penelitian atau United Nations Institute for Training and Research (UNITAR);
10)	Institut Penelitian PBB untuk Pembangunan Sosial atau United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)
11)	Universitas PBB atau United Nations University (UNU)
12)	Tenaga Sukarelawan PBB atau United Nations Volunteers (UNV)
13)	Institut PBB untuk Penelitian Gencatan Senjata atau United Nations Institute for Disarmament Research (UNDIR);
14)	Komite Administratif tentang Koordinasi atau Administrative Committee on Coordination (ACC);
15)	Dana Khusus PBB atau United Nations Special Fund (UNSF);
16)	Badan Kerja dan Pertolongan PBB untuk para Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Tengah) atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA); dll.
Negara anggota mempunyai wakil di Majelis tidak lebih dari lima orang. Adapun tugas Majelis Umum adalah:
1)	Mempertimbangkan prinsip-prinsip umum kerjasama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional termasuk prinsip mengenai perlucutan senjata dan pengaturannya dan dapat mengemukakan anjuran-anjuran tersebut kepada semua anggota Majelis dan Dewan Keamanan;
2)	Membicarakan segala soal yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan oleh anggota Majelis atau Dewan Keamanan atau oleh negara yang bukan anggota PBB;
3)	Meminta perhatian kepada Dewan Keamanan tentang keadaankeadaan yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional; dan
4)	Mengadakan penyelidikan dan mengemukakan anjuran-anjuran dengan tujuan: memajukan kerjasama internasional di lapanganpolitik dan mendorong kemajuan kodifikasi hukum internasional; dan memajukan kerjasama intemasional di lapangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hak_hak asasi manusia.
5)	Menerima dan mempertimbangkan laporan tahunan dan laporan khusus Dewan Keamanan tentang kegiatan memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
6)	Mempertimbangkan dan menetapkan anggaran belanja organisasi.
Dalam pengambilan keputusan, setiap anggota Majelis Umum mempunyai satu suara. Keputusan-keputusan Majelis Umum tentang soal-soal penting, diambil dengan suara terbanyak yang berjumlah dua pertiga dari anggota'yang hadir dan ikut memberikan suaranya. Suara di Majelis Umum akan hilang apabila negara anggota tersebut mempunyai tunggakan uang iuran kepada badan ini yang jumlahnya lebih dari jumlah iuran yang harus dibayamya untuk dua tahun sebelumnya.
Sidang Majelis Umum diadakan setiap tahun kecuali apabila dalam keadaan yang menghendaki dapat diselenggarakan sidang khusus oleh Sekretaris Jenderal atas permintaan Dewan Kearnanan atau sebagian terbesar anggota PBB. Tata tertib persidangan ditetapkan oleh Majelis Umum demikian-pula ketua sidang dipilih pada setiap persidangan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan internasional, Majelis Umum tidak akan mengajukan sesuatu anjuran apapun kecuali apabila diminta oleh Dewan Keamanan.
Demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya, Majelis Umum mendirikan badan-badan pembantu yang dianggap perlu, seperti:
1)	Panitia Politik dan Keamanan
2)	Panitia Khusus
3)	Panitia Ekonomi dan Keuangan
4)	Panitia Sosial, Kemanusiaan dan Kebudayaan
5)	Panitia Dewan Perwalian
6)	Panitia Administrasi dan Anggaran Belanja
7)	Panitia Hukum
b. Dewan Keamanan
Dewan Keamanan sebagai badan utama PBB terdiri atas 15 negara anggota (sebelumnya 11 negara anggota). Lima negara anggota tetap (RRC, Perancis, Uni Sovyet/Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih darinegara anggota untuk masa jabatan selama 2 tahun. Tiap anggota Dewan

Keamanan hanya mempunyai satu orang wakil.
Ada keistimewaan untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan ini ialah mereka mempunyai hak veto, ialah hak untuk membatalkan keputusan yang telah disetujui oleh sebagian besar anggota Dewan Keamanan. Misalnya, Pada bulan Desember 1996, Sekretaris Jenderal PBB asal Mesir, Boutros Boutros Gali, tidak dapat menduduki jabatannya yang kedua kali karena diveto oleh Amerika Serikat walaupun sebagian besar anggota Dewan Keamanan telah menyetuj ui jabatan untuk kedua kalinya itu.
Tugas Dewan Keamanan ialah:
1)	Memelihara perdamaian dan keamarian internasional;
2)	Melakukan pengamatan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pertikaian atau konflik bersenjata yang dapat membahayakan keamanan intemasional;
3)	Menyampaikan laporan tahunan den laporan khusus kepada Majelis Umuni;
4)	Mengangkat hakim-hakim Mahkarnah Internasional bersama Majelis Umum;
5)	Melakukan tindakan militer terhadap negara yang melakukan agresi (agresor);
6)	Mengawasi wilayah-wilayah yang sedang bersengketa.
Demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan mendirikan badan-badan pembantu yang dianggap perlu, seperti:
1)	Panitia Staf Militer;
2)	Panitia Perlucutan Senjata;
3)	Panitia yang menentukan Anggota Baru.
c. Dewan Ekonomi dan Sosial
Berdasarkan pada Piagam PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) beranggotakan 18 negara anggota. Namun karena meningkatkya kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional maka keanggotaannya saat ini telah bertambah menjadi 54 negara anggota. Keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial dipi ih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Setiap anggota Dewan mempunyai satu orang wakil.

Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial ialah:
1)	Mengamati dan membuat laporan-laporan tentang persoalanpersoalan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan memberikan anjuran mengenai persoalan tersebut kepada Majelis Umum.
2)	Memberikan anjuran untuk mempertinggi penghormatan dan penghargaan atas hak-hak manusia
3)	Mempersiapkan rencana-rencana perjanjian untuk -diajukan kepada Majelis Umum yang berkaitan dengan persoalan yang termasuk lingkungan kekuasaannya.
4)	Menyelenggarakan pertemuan internasional mengenai persoalan-persoalan yang termasuk lingkungan kekuasaannya.
Demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial mendirikan badan-badan khusus yang dapat membantu dan dianggap perlu, antara lain:
1)	Organisasi Buruh Internasional (ILO=Internasional Labour Organization) Badan khusus PBB ini bertujuan untuk melindungi. dan meningkatkan kesej ahteraan kaum buruh dengan cara menetapkan standar upah, kesehatan pekerja, dan keselamatan kerja. Badan ini berkedudukan di Jenewa, Swiss dan telah berdiri sejak 1919.
2)	Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO=Food and Agriculture Organization) Badan khusus PBB ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan gizi makanan masyarakat di setiap negara anggota; meningkatkan produksi dan menyebarluaskan hasilhasil pertanian serta meningkatkan perluasan ekonomi dunia. Organisasi ini berkedudukan di Roma (Italy) dan berdiri sejak 1945.
3)	Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Badan khusus PBB ini bertujuan memberikan batuan untuk negara-negara anggota di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kedudukannya di kota Paris (Perancis) dan telah berdiri sejak 1945.
4)	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO=World Health Organization) Badan khusus PBB ini bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat kesehatan masyarakat dunia dengan cara memberikan penerangan-penerangan dan bantuan tenaga tentang di bidang kesehatan. Organisasi ini berkedudukan di Jenewa (Swiss) dan telah berdiri sejak 1948.
5)	Dana Keuangan Internasional (IMF=International Monetary Fund) Badan khusus PBB ini bertujuan memajukan tentang dana moneter dan perdagangan dunia. Kedudukannya di Jenewa (Swiss) dan telah berdiri sejak 1945.
6)	 Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi (IBRD=International Bank for Reconstruction and Development) Badan khusus PBB ini bertujuan memberikan bantuan fasilitas dana untuk pembangunan di negara-negara anggota. Kedudukannya di Washington (Amerika Serikat) dan telah berdiri sejak 1945.
d. Dewan Perwalian
Dewan Perwalian sebagai badan utama PBB beranggotakan negara-negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Cara perwalian ini berlaku di daerah-daerah yang perlu mendapat perwalian, seperti: daerah mandat dan daerah yang akan dipisahkan dari negara musuh akibat PD II.
Tugas Dewan Perwalian adalah:
1)	Mempertimbangkan laporan-laporan yang diberikan oleh penguasa pemerintahan di daerah perwalian;
2)	Menerima petisi-petisi dan memeriksanya dengan bantuan penguasa pemerintahan di daerah perwalian;
3)	Mengadakan kunjungan-kunjungan berkala ke daerah-daerah perwalian pada waktu yang telah disetujui oleh penguasa pemerintahan; dan
4)	Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan syarat-syarat dalam persetujuan-persetujuan perwalian.
Jika dianggap perlu, Dewan Perwalian dapat meminta bantuan Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan khusus PBB lainnya untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang garapannya.
e. Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional sebagai badan utama PBB merupakan lemba,ga peradilan internasional dan bekerja sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional Permanen yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB. Semua anggota PBB secara langsung menjadi peserta dan terikat oleh Statuta ini.
Mahkamah Internasional berkedudukan di kota Den Haag (Belanda) yang beranggotakan sebanyak 15 hakim agung yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Sebagai hakim agung maka is haruslah seorang ahli hukum yang berpengetahuan dan berpengalaman luas dalam hukum internasional. Dalam mengambil keputusan hakim agung berpedoman kepada sumbersumber hukum internasional sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) Piagam PBB.
f. Sekretariat
Sekretariat PBB terdiri atas Sekretaris Jenderal dan Staf sekretariat. Sekretaris Jenderal diangkat dan diambil sumpah oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan untuk masa jabatan selama 5 tahun. Masa jabatan ini dapat diperpanjang sampai 5 tahun kedua. Jabatan Sekretaris Jenderal PBB diatur secara bergiliran berdasarkan perwakilan dari setiap benua. Fungsi Sekretaris Jenderal adalah sebagai Kepala Tata Usaha Organisasi.
Berdasarkan atas jabatannya, Sekretaris Jenderal memiliki tugas sebagai berikut:
1)	Menjalankan fungsinya sebagai kepala Administratif PBB.
2)	Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan untuk badan-badan utama PBB.
3)	Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatan PBB.
Untuk memperlancar tugasnya ini, Sekretariat PBB membentuk organisasi-organisasi yang dapat membantu tugas Sekretaris Jenderal, yakni: Kantor-kantor Sekretaris Jenderal yang terdiri atas Kantor Kesekretariatan, Kantor Urusan Hukum, Pengawasan dan Kepegawaian, Kantor Penerangan Umum, Dinas-dinas Konferensi dan Dinas Umum.
Kantor Penerangan Umum Sekretaris Jenderal PBB untuk Indonesia dikenal dengan nama UNIC (United Nations Information Center) berkedudukan di Jakarta. Kantor ini bertugas memberikan informasi-informasi tentang seluruh kegiatan PBB terutama yang ada kaitannya dengan tugas atau kegiatan Sekretaris Jenderal. Sehingga UNIC sering dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari Sekretaris Jenderal PBB yang ada di setiap negara anggota.
10.7 Peranan PBB Bagi Masyarakat Dunia
Bila dibandingkan dengan LBB, maka organisasi internasional PBB lebih lama bertahan bahkan kedudukannya saat ini semakin penting. Perannya yang cukup penting dirasakan oleh negara anggota bukan hanya dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional saja melainkan pula dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan.
Memang perlu diakui bahwa sejak kelahirannya tahun 1945, masalah-masalah internasional masih banyak yang belum bisa dipecahkan atau diselesaikan. Misalnya, sengketa Palestina-Israel, Kashmir, Korea Utara-Selatan, Bosnia, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuan PBB bukan hanya dari masalah dana melainkan juga oleh adanya sistem dan struktur organisasi PBB yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu beberapa pemikiran telah dimunculkan agar adanya proses restrukturisasi di dalam tubuh PBB.
Terlepas dari beberapa masalah yang belum berhasil diselesaikan, beberapa bukti hasil usaha PBB bagi masyarakat dunia dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Bidang keamanan dan perdamaian dunia antara lain:
1)	Keberhasilan program dekolonisasi negara-negara di kawasan Asia Afrika sehingga setelah berdirinya PBB muncullah negaranegara barn merdeka.
2)	Keberhasilan menyelesaikan sengketa Indonesia - Belanda tentang Irian Barat.
3)	Keberhasilan menyelesaikan konflik Timur Tengah mengenai Terusan Suez.
4)	Penyelesaian konfrontasi Amerika Serikat - Uni Sovyet tentang masalah penempatan peluru kendali di Kuba.
5)	Penyelesaian krisis di Libanon
b. Bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan, antara
lain:
1)	Memberikan bantuan keuangan maupun fasilitas dan tenaga ahli untuk pembangunan masyarakat di negara-negara berkembang melalui organisasi internasional, seperti ILO, WHO, FAO dan UNESCO.
2)	Memberikan bantuan untuk kesejahteraan anak-anak melalui UNICEF.
3)	Penanggulangan penyakit kronis dan menular, seperti penyakit cacar dan AIDS.
4)	Memberikan bantuan dana untuk renovasi bangunan bersejarah, seperti Candi Borobudur.
5)	Bidang kemanusiaan, antara lain: pengiriman bantuan untuk menanggulangi bencana kelaparan di Afrika melalui badan khusus FAO.
10.8 Organisasi Internasiod'al Lain
1. Masyarakat Ekononti Eropah (MEE)
Masyarakat Ekonomi Eropah (EEC=European Economic Community) adalah badan kerjasama di bidang ekonomi bangsa-. bangsa yang ada di Eropah Barat. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1957 yang beranggotakan 6 negara Eropah, yakni Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luxemburg, Perancis, dan Itali. Namun sejak konperensi di Brussel (Belgia) tahun 1972, negara-negara Eropah lainnya, seperti Inggris, Norwegia, Irlandia, dan Denmark menyusul irenjadi anggota.
Pembentukan MEE yang dikenal pula Pasar Bersama Eropah dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan perekonomian di negaranegara Eropah Barat pasca Perang Dunia H. Oleh karena itu tujuan MEE, ialah:
1)	Meningkatkan atau memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi;
2)	Meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropah; dan 
3)	Mencapai integrasi Eropah yang aman, makmur dan bersatu.
Untuk merealisasikan semua tujuan di atas, dibuatlah beberapa kebijakan sebagai berikut:
1)	Penghapusan bea masuk untuk negara-negara anggota dan pembatasan ekspor-impor untuk negara yang bukan anggota;
2)	Menetapkan tarif yang tinggi untuk terhadap barang-barang dari negara bukan anggota.
3)	Meningkatkan taraf hidup kaum butuh;
4)	Menetapkan kebijaksanaan bersama dibidang pertanian dan transportasi;
5)	Memberikan bantuan kepada negara-negara anggota yang tingkat perekonomiannya masih rendah.
Dengan adanya kebij akan bersama demikian maka pengaruhnya terasakan pula oleh negara-negara anggotaASEAN, khususnya oleh kita bangsa Indonesia.
Struktur organisasi MEE terdiri atas empat badan:
1)	Assembly
2)	Council
3)	Commision
4)	Court of Justice
2. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC=Organization ofPetroleum Exporting Countries) didirikan di Baghdad tahun 1960 yang beranggotakan 5 negara, ialah Kuwait, Iran, Irak, Arab Saudi, dan Venezuela. Hingga scat ini jumlah anggota OPEC menj adi 13 negara anggota termasuk Indonesia. Organisasi ini dibentuk sebagai jawaban atas jatuhnya harga minyak di pasaran dunia. Kondisi ini terjadi akibat perusahaan minyak raksasa seperti British Petroleum (BP), Shell, Exxon, Mobil, Texaco, Socal dan Gulf menurunkan harga minyak dunia sehingga limpahan minyak negara-negara konsumen. Harga minyak tidak lagi ditentukan oleh negara-negara pengekspor melainkan ditetapkan oleh negara-negara konsumen.
Tujuan pembentukan OPEC ada dua, ialah tujuan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, OPEC bertujuan mempertahankan harga minyak sehingga negara-negara pengekspor minyak tidak dirugikan. Sedangkan secara politik, OPEC dapat menggalang negara-negara berkembang untuk bersatu dalam membangun negaranya masing-masing yang umumnya ketinggalan, terutama dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Struktur organisasi OPEC terdiri atas tiga badan: 
1)	Conference
2)	Board of Governors
3)	Secretary
3. North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO=North Atlantic Treaty Organization) adalah organisasi regional negaranegara yang ada di kawasan Atlantik, yakni Eropah Barat dan Amerika Utara. Organisasi ini dikatakan pakta pertahanan karena lebih menekankan pada kerjasama militer. Kekhasan dari organisasi pakta pertahanan ialah bahwa menyerang satu negara anggota sama dengan menyerang seluruh negara anggota. Salah satu tuj uan utama NATO adalah menghambat berkembangnya faham komunis di rregara-negara Eropah Barat. Dan pads perkembangan berikutnya NATO berhadapan dengan organisasi pakta pertahanan dari Eropah Timur ialah Pakta Warsawa, yang sekarang telah bubar.
Berdirinya organisasi ini ditandai oleh penandatanganan suatu Perjanjian Atlantik Utara (North Atlantic Treaty) pada tanggal 4 April 1949 oleh negara-negara Eropah Barat dan Amerika Utara, ialah Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Luxemburg, Italia, Norwegia, Denmark, Eslandia, Portugal, Amerika Serikat dan Kanada. Negara-negara yang bergabung kemudian ke dalam NATO ialah Turki dan Yunani tahun 1951 dan Jerman Barat tahun 1955. Markas besar NATO adalah di Brussel (Belgia).
TujuanNATO sebagaimanadisepakati dalarp PerjagJ1anAtlantil4 Utara, ialah:
1)	Menyelesaikan sengketa secara damai;
2)	Menghilangkan atau menghapuskan sengketa Politik daf ekonomi internasional; dan
3)	Tidak menggunakan kekerasan dan berprinsip bahwa serangal terhadap salah satu negara anggota berarti serangan terhada2 seluruh anggota NATO.
Struktur organisasi NATO terdiri atas tiga badan: 
1)	Council
2)	Organisasi Militer
3)	Organisasi Sipil
4)	Liga Arab
Liga Arab (League ofArab States) adalah suatu organisasi Wgional yang berdasarkan pada Kongres Pan Arab tahun 1937 yank isi pokoknya ialah menuntut berdirinya negara Palestina merde1G a dan menghapuskan mandat Inggris di kawasan tersebut.
Liga Arab didirikan pada tahun 1945 di Bludan oleh Mesi f' Arab Saudi, Libanon, Syiria, Yordania, dan Irak. Padatahun'19s( an secara berturut-turut negara yang ada di Timur Tengah dan Afril/a Utara lainnya bergabung menjadi anggota, yakni Libya, Suda , Tunisia, Maroko, dan Uni Emirat Arab. Dasar petnbentuk,*n organisasi ini karena adanya kesamaan agama ialah agama Islar0,;~ musuh yang sama ialah Yahudi (Israel); dan kesamaan wilayah ial,4"Timur Tengah.
Adapun tujuan dari organisasi Liga Arab, adalah:
1)	Menjamin kedaulatan negara-negara anggota;
2)	Menjalin hubungan yang erat dan rasa persaudaraan antar sesama anggota;
3)	Memupuk kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan militer;
4)	Melarang pennggunaan kekerasan senjata dalam Inenyelesaikan suatu sengketa antar anggota.
Liga Arab mempunyai dua alat perlengkapan, ialah Council dan Komite-komite. Namun dalam mencapai tujuannya, LigaArab telah gagal menggalang persatuan diantara anggotanya karena adanya perbedaan dalam politik dan ekonomi di tiap negara. Kondisi ini memberikan peluang kepada Israel untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Timur Tengah. Sehingga sampai saat ini LigaArab tidak dapat berbuat banyak dalam merealisasikan tujuan-tujuannya.
5. Organisasi Konperensi Islam (OKI)
Organisasi Konperensi Islam (OIC=Organization of the Islamic Conference) merupakan suatu perhimpiman kerjasama diantara negara-negara yang penduduknya beragama Islam. Organisasi iri dibentuk sebagai wujud rasa solidaritas dan persaudaraan diantara sesama negara muslim di seluruh dunia dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap Islam.
Ada tiga faktor yang melatarbelakangi pembentukan OKI:
1)	lvlenguatnya gagasan Pan-Islamisine yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afgani (1839-1897), Muhammad Abduh (18491905), dan Muhammad Rashid Ri(tha (1865-1935) sebagai reaksi terhadap dominasi politik dan ekonomi Barat.
2)	Sebagai reaksi terhadap munculnya faham sekularisme yang antara lain ditandai dergan kemenangan Musta*a Kemal Ataturk (1881-1938) yang pada tahun 1923 mendirikan Republik Turki dan pumg-pumg reruntuhan Kerajaan Ottoman (Usmaniah) dan nasionalisme Arab yang dibawa Presiden Mesir waktu itu, Jamal Abdul Nasser (1918-1970).
3)	Sebagai dampak dari terjadinya konflik Arab-Israel, khususnya Perang Juni 1967, yang mengakibatkan jatuhnya kota suci alQuds (Yerusalem) yang didalamnya terdapat Masjidil Agshake tangan kaum zionis Israel.
Pembentukan OKI diawali oleh suatu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara yang berpenduduk Islam yang diadakan di Rabat (Maroko) pada tanggal 22-26 September 1969. Adapun pokok-pokok hasil Konferensi pertama ini sebagai berikut:
1)	Mengutuk aksi pembakaran terhadap Masjidil Aqsa oleh Gerakan Zionis Israel.
2)	Menuntut pengembalian kota Yerusalem yang sedang diduduki Israel kepada Palestina.
3)	Menuntut penarikan seluruh tentara Israel dari wilayah-wilaYa Arab yang diduduki.
4)	Menetapkan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diadakan di Jeddah pads bulan Maret 1970.
KTT Islam ini dianggap sebagai cikal bakal berdirinya OKI karena OKI sendiri baru berdiri setelah adanya KTM negara-negara Islam ke-3 di Jeddah pada Februari-Maret 1972, dan pads tanggal 4 Maret 1972 Piagam OKI baru dikeluarkan. Selanjutnya persetujuan negara-negara anggota terhadap piagam dapat mencapai quorum dan dinyatakan sah pada bulan Pebruari 1972. Dalam Piagam tersebut tercantum sejumlah tujuan Organisasi Konferensi

Islam sebagai berikut:
1)	Untuk menggalang solidaritas Islam di kalangan para anggotanya;
2)	Konsolidasi dan kerjasama di kalangan para anggotanya dibidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek dan bidangbidang lain yang dianggap penting;
3)	Melakukan konsultasi dan kerjasama di kalangan negara-negara anggota di berbagai organisasi internasional;
4)	Menghilangkan diskriminasi rasial dan kolonialisme dalam segala bentuk;
5)	Mendukung perdamaian internasional dan terciptanya tatanan politik internasional yang adil.
Dari tahun ke tahun, aktivitas OKI semakin berkembang. Demikian pula bidang garapannya tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja melainkan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota OKI telah banyak berperan serta dan memanfaatkan organisasi ini sebagai sarana kerjasama dalam semua bidang. Misalnya, di bidang ekonomi Indonesia telah mengadakan kerjasama ekspor-impor dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Jordania, Iran, arab Saudi dan sebagainya.
Untuk melaksanakan dan memperlancar program-programnya OKI membentuk struktur organisasi sebagai berikut:
1) Badan Utama OKI yang meliputi:
a.	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau Konferensi para Raja/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
b.	Konferensi Menteri Luar Negeri (KTM)
c.	Sekretariat Jenderal
d.	Mahkamah Hukum Islam Internasional
2) Komite-komite Khusus OKI yang meliputi:
a.	Komite al-Quds
b.	Komite Tetap Keuangan
c.	Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya
3) Badan-badan tambahan yang khusus menangani masalah ekonomi dan sosial budaya
4) Lembaga otonom OKI

Pemegang otoritas atau fungsi perlgambil keputusan tertinggi ada pada KTT dan dibawahnya adalah KTM• KTT diselenggarakan sekali dalam tiga tahun sedangkan KTM diadakan sekali setahun atau dapat juga diselenggarakan jika ada masalah-masalah penting dan mendesak. Komponen ketiga adalah Sekretariat Jenderal yang berkedudukan di Jeddah (Arab Saudi)). Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dipilih oleh KTM untuk satu kali empat tahun.
Sampai saat ini OKI telah mengadakan KTT sebanyak delapan kali dan KTM (Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri) sebanyak 24 kali. KTT ke-8 diselenggarakan di Malaysia pada tahun 1995 dan KTM terakhir (ke-24) diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 9-13 Desember 1996. KTM di Jakarta ini diikuti oleh 53 negara anggota, wakil dari beberapa negara serta organisasi regional dan internasional sebagai peninjau. Pada KTM ke-24 ini berhasil memilih Sekretaris Jenderal baru Dr. Azeddine Laraki dari Maroko dan menetapkan KTM OKI ke-25 di Qatar pada bulan Maret 1998.
10.9 Gerakan Non Blok
Organisasi intemasional Gerakan Non-Blok (GNB) atau dikenal dengan Non Alignment Movement (NAM) iaah suatu gerakan negara-negara yang menginginkari adanya kebebasan dalam menentukan politik luar negerinya atau negara-negara yang tidak memihak blok Barat maupun blok Tisnur- Pada umumnya, negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok ini dikenal juga ai negara dunia ketiga, negara yang sedang berkembang atau a selatan.
Gerakan Non Blok (GNB) didirikan pada tahun 1961 melalui :rensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan )grad (Yugoslavia) pads tanggal 1-6 September 1961. Adapun -tokoh yang dianggap sebagai pelopor dari GNB ini ialah 5 a Negara dari Asia, Afrika dan Eropah sebagai berikut: Josef Cito (Yugoslavia), Soekarno (Indonesia), Jamal Abdul Nasser r), Jawaharlal Nehru (India), dan Nkrumah (Ghana).
Latar Belakang Non-Blok cara historis, pembentukan GNB dilatarbelakangi oleh suatu si dunia yang dilanda oleh situasi perang dingin antara blok yang dimotori oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang on oleh Uni Sovyet pads pasca Perang Dunia II. Pada saat edua blok melakukan perlombaan dalam segala aspek, snya dalam bidang persenjataan dan pengaruh ideologi. nbaan senjata meliputi senjata konvensional dan NUBIKA ir, Biologi dan Kimia) yang disebar di masing-masing negara blok Barat dan blok Timur. Dalam bidang pertahanan, blok remiliki pakta pertahanan NATO (North Atlantic Treaty Orrtion) dan blok Timur memiliki Pakta Warsawa. (Saat ini Pakta wa sudah bubar, tidak lama setelah adanya reformasi di negara Eropah Timur.) kondisi seperti ini, muncullah prakarsa atau pemikiran egara-negara yang tidak setuju dan tidak mau bergabung ri dua kekuatan dunia yang bertumpu pada dua kutub, blok Ian blok Timur. Secara kronologis, peristiwa-peristiwa yang Lndung gagasan kearah berdirinya Gerakan Non Blok adalah:
1)	Dokumen tertulis tentang gagasan politik Non Blok sebagai pernyataan bersama antara Presiden Yugoslavia, Josef Broz Tito dan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru tahun 1954.
2)	Usulan Indonesia untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika dalam pertemuan para Kepala Negara/ PemerintahJan lima negara Asia (Sri Lanka, Burma/Myanmar, India, Pakistan dan Indonesia) di Colombo (Sri Lanka) tahun 1954.
3)	Kesepakatan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dalam pertemuan Bogor tahun 1954.
4)	Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung (Bandung Declaration) yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional.
5)	Dokumen Brioni tentang prinsip-prinsip Non Blok sebagai hasil pertemuan antara India, Yugoslavia, dan Mesir tahun 1956.
6)	Prakarsa Lima Negara (Initiative of Five) antara Ghana, India, Mesir, Yugoslavia, dan Indonesia tanggal 29 September 1960 yang menyampaikan himbauan kepada Amerika Serikat dan Uni Sovyet untuk mengakhiri konflik secara damai.
7)	Perternuan Cairo yang menghasilkan dua keputusan:
a)	Kriteria keanggotaan Non-Blok
b)	Pokok-pokok rencana kegiatan Non-Blok 

b. Tujuan dan Asas Gerakan Non-Blok
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 di Beograd (Yugoslavia) tanggal 1-6 September 1961 berhasil menetapkan tujuan dan asas Gerakan Non-Blok dalam suatu Deklarasi. Adapun tujuan Gerakan Non-Blok yang telah disepakati adalah: penyelesaian persengketaan internasional secara damai melakukan perlucutan senjata tidak bergabung (non-aliansi) dengan kekuatan militer negaranegara adidaya anti kolonialisme, rasialisme dan apartheid (politik perbedaan warna kulit) menjunjung tinggi kemerdekaan ekonomi dan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan memperkuat efesiensi dalam PBB
a.	melakukan demokratisasi dalam hubungan internasional
b.	menciptakan tata ekonomi dunia baru yang lebih adil dan merat
c.	 memajukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan politik antar sesama anggota
d.	memelihara keamanan dan perdamaian dunia
e.	mempererat perhimpunan GNB melalui konsultasi antar sesama negara anggota
Adapun asas-asas Gerakan Non-Blok yang telah disepakati adalah:
1)	Gerakan Non-Blok (GNB) bukanlah merupakan suatu blok baru dan tidak beraliansi dengan blok Barat ataupun blok Timur.
2)	Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan wadah perjuangan negara-negara sedang berkembang.
3)	Gerakan Non-Blok berpegang teguh pada prinsip perjuangan dalam melawan imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, rasialisme dan zionisme.
c. Struktur Organisasi GNB
Untuk memperlancar kegiatan demi mevrujudkan tujuantujuannya, GNB memiliki wadah konsultasi sebagai berikut:
1)	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau pertemuan tingkat Kepala Negara
2)	Konferensi Tingkat Menteri (KTM)
3)	Konferensi Biro Koordinasi (KBK)
Pada waktu berdirinya GNB hanya memiliki KTT saj a. Namun persoalan yang menjadi bidang garapan semakin kompleks demikian pula jumlah anggotanya semakin bertambah maka KTT saja dirasakan tidak cukup sehingga diperfias dengan KTM. Konferensi tingkat Menteri ini bertugas untuk mempersiapkan KTT dan membicarakan hal-hal lain yang diangap penting dan mendesak. Sementara KBK dibentuk untuk mempersiapkan penyelenggaraan KTM.
Hingga saat ini Gerakan Non-Blok telah menyelenggarakan KTT sebanyak 11 kali dan yang terakhir diselenggarakan di Cartagena (Colombia) dan berhasil memilih Presiden Colombia sebagai Ketua GNB untuk masa periode 1995-1998. KTT sebelumnya (KTT ke-10) diselenggarakan di Jakarta (Indonesia) dan terpilih sebagai Ketua GNB periode 1992-1995 adalah Presiden Soeharto (Indonesia).
Pada dasawarsa terakhir ini, keberadaan GNB pernah dipertanyakan sehubungan dengan runtuhnya kekuatan blok Timur yang ditandai oleh bubamya negara Uni Sovyet dan satelit-satelitnya. Pertanyaannya adalah masih perlukah Gerakan Non-Blok ini dipertahankan keberadaanya? Masih relevankah GNB pada saat ini? Pertanyaan ini sempat dibahas pada KTT GNB di Jakarta. Para peserta KTT sepakat bahwa GNB harus dipertahankan eksistensinya karena walaupun perang dingin antara blok Barat dan blok Timur telah usai, tantangan yang tidak ringan masih dihadapi oleh negaranegara anggota Non Blok ialah kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu fokus perhatian GNB pada masa kini dan mendatang lebih dikhususkan atau diperbesar pada sektor ekonomi. Dengan kata lain, sektor politik masih tetap dianggap penting namun prioritas adalah bidang ekonomi.
10.10 Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC)
APEC (Asia Pasifik Economic Cooperation) adalah suatu forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang berasal dari suatu pertemuan forum konsultasi ekonomi di Australia pada bulan Nopember 1989. Forum konsultasi di Australia dihadiri oleh 12 negara yang terdiri atas Australia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Canada, Selandia Baru, dan 6 negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam). Pada scat mi anggotaAPEC sudah bertambah menjadi 18 negara. Negara-negara susulan yang bergabung adalah Taiwan, Hongkong, RRC, Meksiko, Papua Nugini dan. Chili.
a. Latar belakang dan tujuan APEC
Berdirinya APEC dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi' dunia saat ini yang memerlukan antisipasi, khususnya terhadap kemajuan ekonomi yang sangat pesat di kawasan Asia Pasifik. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perkembangan ekonomi di belahan bumf lain, yakni dengan munculnya blok-blok perdagangan, seperti:
a)	pembentukan pasar tunggal Eropah dan pasar bebas untuk kawasan Amerika Utara atau NAFTA, AFTA dan ANZCER (Australian New Zealand Closer Economic Relation Agreement)
b)	Bayangan kegagalan Putaran Uruguay dari negara-negara yang tergabung dalam GATT
c)	Adanya perubahan politik dan ekonomi di Eropah Timur akibat dari perubahan di Uni Sovyet.
Dengan latar belakang inilah maka tujuan APEC antara lain:
a)	meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik
b)	meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di kawasan Asia Pasifik
c)	mencapai integrasi perdagangan yang seimbang diantara negara negara anggota
d)	meningkatkan taraf hidup kaum buruh di negara-negara anggota e) membuat kebijaksanaan bersama, khususnya dalam bidang bperdagangan dan perindustrian
e)	memberikan bantuan dana bagi negara-negara anggota yang tingkat perekonomiannya masih lemah.
Sebagai forum kerjasama, APEC diharapkan tidak menjadi ajang persaingan dan ajang ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini perlu diwaspadai mengingat 18 negara anggota APEC ini memiliki karakteritik tingkat ekonomi yang bervariasi, yakni: (1) Negara industri sangat maju (Jepang dan Amerika Serikat); (2) Negara-negara maju yang tingkat industrinya sudah mapan (Kanada, Australia, dan Selandia Baru); (3) Negaranegara industri baru (Korea Selatan, Singapura, Taiwan,, Hongkong); dan (4) Negara-negara berkembang (Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, RRC, Meksiko, Papua Nugini dan Chili).
b. Struktur organisasi APEC
Sebagai forum konsultasi kerjasama ekonomi guna mencapai tujuannya APEC memiliki beberapa forum yang bertugas mengambil keputusan ataupun membuat program-program kerja APEC sebagai berikut:
1)	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau Pertemuan Pejabat Tinggi (SOM) y g anggotanya adalah para Kepala Negara/ Pemerintahan.
2)	Konferensi Tingkcat Menteri (KTM) atau Pertemuan Tingkat Menteri (MM= MIinisterial Meeting)
3)	Pertemuan Pemifnpin Ekonomi APEC.(AELM=APEC Economic Leaders Owing)
Diantara perte&uan-pertemuan APEC yang tidak kalah pentingnya adalah pef temuan pada tingkat menteri (KTM) karena pertemuan ini mengh,4silkan program kerja. Hasilnya dibawa pada pertemuan tingkat pe)abat tinggi (KTT/SOM). KTM merupakan pertemuan pendahuluim sebelum KTT yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali secaCa berpindah-pindah dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya.Hingga saat ini telah diselenggarakan sebanyak 8 kali KTM sebagai berikut:
1)	Pertemuan Tingkpt Menteri (KTM) I di Australia tahun 1989
2)	Pertemuan Tingkstt Menteri (KTM) II di Singapura tahun 1990
3)	Pertemuan Tmgkatt Menteri (KTM) III di Seoul (Korea Selatan) tahun 1991
4)	Pertemuan Tingkat Menteri (KTM) IV di Bangkok (Thailand) tahun 1992
5)	Pertemuan Tingkat Menteri (KTM) V di Seattle (Amerika Serikat) tahun 1993
6)	Pertemuan Tingkat Menteri (KTM) VI di Bogor (Indonesia) tahun 1994.
7)	Pertemuan Tmgkaf Menteri (KTM). VII di Osaka (Jepang) tahun 1995.
8)	Pertemuan Tingkat Menteri (KTM) VIII di Manila (Filipina) tahun 1996.
KTM terakhir diselenggarakan di Manila (Filipina) yang telah menghasilkan dua kesepakatan penting. Pertama, penerimaan RencanaAksi Manila (MAPA=Manila Action Plan forAPEC) dan kedua, tidak memperpanjang pembatasan (moratorium) penerimaan anggota barn. Pada pertemuan tingkat pejabat tinggi, MAPA disepakati sebagai Deklarasi Manila yang pada intinya merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan langkah-langkah liberalisasi perdagangan. Sedangkan desakan Amerika Serikat tentang liberalisasi teknologi informasi yang telah disepakati pada tingkat pertemuan menteri (KTM) tidak disetujui secara eksplisit.
10.11 Consultative Group for Indonesia (CGI)
Consultative Group for Indonesia (CGI) adalah suatu kelompok konsultatif negara-negara maju dan organisasi internasional yang memberikan bantuan dana untuk pembangunan perekonomian di Indonesia. Sebelum terbentuknya CGI, sejak tahun 1967 Indonesia mendapat bantuan perekonomian dari IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) yang diketuai oleh Pemerintah Belanda. Namun, sejak tahun 1992 Pemerintah Indonesia menolak menerima bantuan dari IGGI dan sejak itu pula IGGI dinyatakan bubar. Penolakan itu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena Belanda dianggap banyak mencampuri urusan dalam ilegeri Indonesia.
CGI dibentuk atas usulan Indonesia sebagai pengganti. IGGI dan diketuai oleh Bank Dunia (IBRD). Sebagian besar angg&tanya berasal dari bekas anggota IGGI kecuali Belanda, yakni: Aflerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Australia, Belgia, Rpang, Kanada, dan organisasi internasional seperti IBRD, IDA dan ADB. Anggota CGI tambahan yang baru-baru ini ikut bergabung ldalah Korea Selatan, Denmark, Swedia, dan Norwegia. Semhntara anggota dari organisasi internasional adalah Islamic Develo)ment
Bank (IDB), Kuwait Fund, Saudi Fund, dan Nordic Investment Bank (NIB).
Sampai saat ini, keanggotaan CGI masih terbuka bagi negaranegara pemberi dana untuk bergabung dengan syarat bahwa pemberi pinjaman itu tidak akar. mengaitkan dengan masalah-masalah atau urusan dalam negeri Indonesia, khususnya yang menyangkut aspekaspek politik.