HANDOUT 11
9.3 Hakikat Perang
Perang adalah suatu perkelahian antara dua negara dengan mempergunakan angkatan bersenj ata (armed forces) masing-masing dengan tujuan akan kemenangan suatu pihak, yang kemudiai memperoleh apa yang diinginkan dari pihak yang kalah. Pengertian lain dikemukakan oleh Hall (dalam Starke, 1968) bahwa perang adalah keadaan yang sedemikian rupa tegangnya sehingga pihakpihak menggunakan kekerasan atau salah satu dari pihak itu melakukan kekerasan yang dianggap oleh pihak lain sebagai pelanggaran perdamaian, maka terjadilah hubungan peperangan. Pihak-pihak yang berperang dapat menggunakan kekerasan yang teratur sampai pada saat salah satu dari pihak yang kalah diharuskan -menerima syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kesimpulanuya, perang dalam hukum internasional merupakan penggunaan kekerasan oleh pihak angkatan bersenjata (walaupun dapat juga melibatkan semua penduduk) sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan sengketa internasional.
Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa tidak selnua kontak bersenjata dapat dinamakan perang. Ada tiga hal yang menentukan kondisi perang atau kondisi bukan perang, sebagai berikut:
(1)	seberapa luas dan dalam terj adinya sengketa tersebut, apakah tindakan bersenjata tersebut terbatas dan telah dilokalisir atau semakin meluas;
(2)	niat pihak-pihak yang berperang, artinya pernyataan perang atau bukan perang ditentukan oleh pihak yang bersengketa.
(3)	sikap dan reaksi dari pihak yang tidak berperang, arti ya apakah hak dan kepentingan negara lain turut terlibat.
Namun dalam praktek, untuk menentukan apakah sengketa bersenjata tersebut dinamakan perang atau bukan perang tidak ada ketentuan yang pasti.
9.4 Permulaan Perang
Perang didahului dengan suatu pemyataan perang (declaration of war) dari pihak yang ingin berperang. Akan tetapi dalam praktek banyak yang tidak mentaatinya. Beberapa praktek internasional menunjukkan pernyataan perang baru diucapkan setelah kedua belah pihak sudah melakukan pertempuran. Misalnya, perang antara Inggris dan Perancis pernah terlibat perang tahun 1754, tetapi baru pada tahun 1756 keduanya menyatakan perang; Serangan Jepang terhadap pelabuhan Port Arthur Rusia tahun 1904 sebelum ada pernyataan perang; serangan Jepang terhadap Cina 1937; serangan Jepang terhadap Pearl Harbour Amerika Serikat tahun 1941.
Suatu ketentuan yang menyatakan bahwaperang harus dimulai dengan pernyataan adalah Konferensi Den Haag ke-2 tahun 1907, Pasal 1 Konvensi III. Ketentuan ini pernah dipraktekkan pads peristiwa Perang Dunia 1, ketika Jerman rnenyerbu-wilayah Belgia, Inggris menyampaikan ultimatum tanggal 4 Agustus 1914 agar dalam waktu 12 jam Jerman harus menghentikan penyerbuan. Ultimatum ini tidak dipatuhi oleh Jerman, sehingga Inggris menyatakan perang kepada Jerman.
9.5 Beberapa Ketentuan Hukum Perang
Hukum perang adalah bagian dari hukum publik internasional yang terbentuk dari praktek dan adat kebiasaan yang dilakukan .dari waktu ke waktu oleh pihak/negara yang berperang. Keberadaan hukum perang dimaksudkan untuk mengurangi tindakan yang keji, brutal, dan tidak manusiawi oleh pihak berperang terhadap pihak lawan. Dengan kata lain, keberadaan hukum perang dimaksudkan agar perang memperhatikan rasa kemanusiaan.
Beberapa ketentuan yang menjadi rujukan dalam hukum perang adalah:
1)	Pernyataan Paris 16 April 1856, ditandatangani oleh 7 negara yang melindungi kapal-kapal netral yang tidak memuat barangbarang larangan (non-contra-bande).
2)	Konvensi Jenewa 22 Agustus 1864 untuk memperbaiki nasib prajurit yang luka di medan pertempuran, awalnya ditandatangani oleh 9 negara, kemudian oleh 35 negara.
3)	Pernyataan St. Petersburg 11 Desember 1868 mengenai larangan pemakaian peluru yang dapat meledak, ditandatangani oleh 17 negara.
4)	Konvensi IV dari Konferensi Perdamaian Den Haag 1 1899 dan 11 1907 yang melanjutkan kebiasaan dan pernyataan yang sudah ada.
5)	Pernyataan Den Haag mengenai peluru-peluru dan bahan peledak yang dilempar dari balon.
6)	Pernyataan Den Haag mengenai peluru-peluru yang menyebarkan racun.
7)	Konvensi Den Haag 1907 tentang beberapa hal seperti kedudukan kapal-kapal dagang dna penempatan ranjau-ranjau otomatik di bawah air.
8)	Konvensi Jenewa 1929 tentang pernakaian gas-gas racun dan lain-lain gas.
9)	Protokol London 1935 mengenai pemakaian kapal selam terhadap kapal-kapal dagang.
10)	Konvensi Jenewa 1949 tentang tawanan perang, anggota angkatan perang yang sakit atau luka, dan perlindungan penduduk sipil dalam masa perang.
Sejumlah peraturan hukum perang di atas, pads awalnya berlaku "general paricipating clause", atau berlaku bagi negara yang menandatangani, namun dalam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg 1946 ketika dilakukan pengadilan terhadap pihak-pihak berperang pasca Perang Dunia II, peraturan tersebut ebrlaku pula untuk semua negara di dunia.
9.6 Akibat Pecahnya Perang
Pecahnya perang menimbulkan akibat bagi pihak-pihak yang berperang, tetapi tidak semuanya berlaku bagi sengketa bersenjata bukan perang. Beberapa ketentuan hukum internasional akibat pecahnya perang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Wilayah perang
Menurut hukum internasional, masing-masing pihak yang berperang menganggap wilayah lawan sebagai wilayah musuh maka keduanya merupakan wilayah perang.
b. Tentang musuh
Tentara dan warga negara musuh yang berada di wilayah musub termasuk wilayah yang diduduki dipandang sebagai musuh. Ketentuan lain tentang musuh terutama tentang kapal ditentukan oleh bendera yang digunakan. Kapal musuh yang berlayar menggunakan bendera negara netral, maka akan kehilangan sifat netralnya apabila kapal itu turut ambil bagian dalam pertempuran atau menolak pemeriksaan	dan	penahanan.
c. Hubungan diplomatik
Hubungan diplomatik antara negara yang berperang terputus. Semua aparatur perwakilan diplomatik baik duta maupun konsul dikembalikan ke negaranya.
d. Traktat atau perjanjian
Menurut sarjana terdahulu (Starke, 1972), traktat dapat dibatalkan begitu perang dimulai. Dalam perkembangannya saat ini, pendapat tersebut dipandang tidak berlaku. Ketentuan yang berlaku saat ini, sejumlah traktat dipandang dibatalkan, ada traktat yang masih berlaku, tetapi traktat yang lain ada yang ditangguhkan dan dapat belakyu lagi setelah perang selesai. Menurut Starke (1972:272) beberapa ketentuan tentang traktat dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1)	Traktat yang dibatalkan meliputi traktat yang bertiujuan mempertahankan tindakan-tindakan politik bersama atau hubungan politik yang baik, seperti traktat persekutuan.
2)	Traktat yang tetap berlaku adalah traktat mengenai hal yang sudah ada atau yang dimaksudkan untuk membentuk keadaan yang permanen, seperti traktat mengenai perbatasan, traktat yang mengikat pihak yang berperang (Konvensi Den Haag 1899 dan 1907).
3)	Traktat yang ditangguhkan dan akan berlaku lagi, seperti konvensi multilateral yang membentuk hukum mengenai kesehatan, obat-obatan, perlindungan milik industri.
Suatu kebiasaan dalam klausul traktat ada pernyataan tegas tentang kedudukan traktat pada saat terjadinya perang.
e. Tentang larangan perdagangan dan lalu lintas
Tentang perdagangan dan lalu lintas selama terjadinya perang, hukum internasional memberi kebebasan kepada pihak yang berperang. Biasanya, negara membuat keputusan saat pecahnya perang, apakah membatalkan, menangguhkan, atau memperkenankan adanya perj anj ian tersebut. Masalah ini lebih tepat menjadi kewenangan dari negara dalam hukum nasionalnya.
f. Harta benda musuh dalam perang
Dalam suasana perang, harta benda musuh dapat dibedakan atas dua jenis, ialah harta benda yang bersifat umum/milik negara dan bersifat privat/milik warga negara.
Harta benda bergerak yang bersifat umum milik musuh di wilayahnya dapat disita/diambil alih, tetapi harta benda yang berada di wilayah yang telah diduduki dapat digunakan tetapi tidak dapat dimiliki. Apabila kapal perang atau kapal umum milik musuh yang berada di laut dapat pula disita/ditahan kecuali kapal yang digunakah untuk usaha penelitian ilmiah, eksploitasi, tujuan keagamaan, dan rumah sakit.
Harta bends musuh milik privat yang berada diwilayahnya dapat diambil alih. Sedangkan yang berada di wilayah yang telah diduduki tidak boleh dirampas kecuali diperlukan dalarn peperangan. Namun terhadap hal ini pendapat para sarjana berbeda-beda.

g. Penjahat perang
Bagi pihak berperang yang melanggar ketentuan hukum perang makR setelah selesai perang akan diadakan pengadilan terhadap penjahat perang. Pengadilan pertama terhadap penjahat perang adalah tahun 1946 dan 1948, yakni pengadilan terhadap penjahat perang Jerman di Nurnberg dan Tokyo oleh Mahkamah Militer Internasional. Namun, tidak setiap pelanggaran hukum perang dapat menimbulkan kejahatan perang. Menurut Hakim Lauterpacht, kejahatan perang hanya digunakan kejahatan menurut hati nurani umat manusia, yakni karena kekuasaannya yang tidak mengenal perikemanusiaan, atau karena dilakukan semena-mena dengan tidak mengindahkan hak milik.
9.7 Cara-cara Mengakhiri Perang
Ada sejumlah cara mengakhiri perang, sebagai berikut:
1)	Dengan begitu saja menghentikan permusuhan tanpa ada pengertian pihak-pihak yang berperang.
2)	Penaklukan yang diikuti dengan aneksasi
3)	Dengan traktat perdamaian, misalnya dengan evakuasi wilayah dan pengembalian tawanan perang. Dengan persetujuan gencatan senjata (cease fire)
4)	Dengan pernyataan sepihak (unilateral) oleh negara pemenang.
Cara yang paling lajim saat ini adalah cara yang ketiga, yakni traktat perdamaian. Apabila cara ini ditempuh maka dapat diberlakukan asas uti possidetis, bahwa setiap negara berhak memiliki harts benda yang benar-benar dimiliki/dikuasai ketika permusuhan dihentikan atau asas postliminium, apabila traktat tidka mengatur hal-hal lain maka semua keadaan dan kedudukan hares dipulihkan kembali termasuk hubungan diplomatik.
9.8 Hukum Netralitas
a. Pengertian
Netral berarti non partisipasi dalam kegiatan perang (netralitet) dan bukan perang (kuasi netralitet). Netralitet menunjukkan sikap sesuatu negara yang tidak turut berperang dengan negara-negara yang berperang dan bermusuhan dan negara berperang wajib menghormati kekebalan wilayah netral.
b. Dasar Rasional Netralitas
Netralitas memiliki rasional yang dibenarkan oleh hukum intemasional sebagai berikut.
(1)	melokalisir peperangan
(2)	mengurangi peperangan
(3)	memungkinkan negara menjauhi diri dari peperangan 
(4)	menertibkan Hukum Intemasional
c. Hak dan Kewajiban Negara Netral
Status netralitet memuat hak dan kewajiban antara negara netral di satu pihak dan negara-negara berperang di pihak lain. Hak-hak dan kewajiban itu korelatif yaitu bahwa hak sesuatu negara netral sesuai dengan kewajiban negara yang berperang dan hak negara yang berperang sesuai dengan kewajiban negara netral.
d. Kewajiban Negara Netral
Abstein (abstention), artinya negara netral tidak boleh memberikan bantuan langsung atau tidak langsung kepada salah satu pihak.
Pencegahan (duties of prevention), artinya negara wajib mencegah aktifitas tertentju dalam wilayah yurisdiksinya. Persetujuan (duties ofacquiescence), artinya negara netral harus menyetujui tindakan Negara-negara berperang mengenai perdagangan dengan warga negaranya apabila diperkenankan oleh hokum internasional, misalnya penahanan kapal yang memakai benderanya karena kontrabande.
e. Kewajiban Negara Berperang
Abstein (abstention), artinya negara yang berperang tidak boleh melakukan tindakan yang bermusuhan atau peperangan dalam wilayah netral, baik darat, laut maupun udara.
Pencegahan (duties of prevention), artinya Negara yang berperang wajib menghindari perlakuan yang buruk terhadap perwakilan atau warga Negara netral.
Persetujuan (duties of acquiescence), artinya Negara yang berperang harus menyetujui tindakan tertentu dari negaranegara netral, misalnya menangkap tentara yang meminta perlindungan dalam wilayahnya.
e. Beberapa Istilah Dalam Hukum Netralitas
KONTRABANDE ialah barang-barang yang tidak diperkenankan diperdagagngkan oleh salah satu pihak yang berperang karena membantu pihak lawan dalam peperangan.
BLOKADE ialah suatu kondisi apabila salah satu pihak dalam peperangan menghalang-halangi jalan masuk ke pelabuhan pihak lawan, agar dapat mencegah pemasukan atau keluarnya kapal-kapal atau pesawat terbang segenap bangsa.