HANDOUT 10
Penyelesaian Pertikaian Internasional, Hukum Perang, dan Netralitas
9.1 Pendahuluan
Timbulnya pertikaian antarnegara pads umurnnya diawali oleh pertikaian antar individu, kecuali akibatnya, pertikaian Pertama dapat lebih berbahaya. Biasanya ada upaya dari pih lain untuk menyelesaikan persoalan/pertikaian melalui dua Cara, Y" cara damai dan kekerasan.
Dalam hukum internasional beberapa tindakan untuk menyelesaikan pertikaian ini belum dinamakan permulaan Perang, malahan dianggap sebagai usaha untuk menghindarkan Perang, apabila upaya yang dilakukan melalui j alan damai.
Perang sebagai peristiwa perkelahian meng9	an senjata dapat terjadi pada suatu waktu tertentu dan di ternpat mana saja.
Secara faktual, sejak zaman dahulu peristiwa kekerasan menggunakan senjata di muka bumi ini tidak pernah berhenti. Namun, sering terjadi perbedaan persepsi tentang penggunaan kekerasan menggunakan senj ata. Apakah setiap penggunaan senj ata dapat dinamakan perang? Bagaimana denagn peristiwa G 30 S/ PKI ketika ada penggunaan kekerasan oleh TNI Angkatan Darat menggunakan senjata dalam memberantas kelompbk PKI; Bagaimana tindakan anggota Tim Densus 88 menyergap kelompok teroris di Temanggung tahun 2009; Bagaimana peristiwa penggunaan kekerasan dengan senjata ketika pemerintah RI menerapkan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh saat; Bagaimana dengan kontak senjata antara tentara Philipina dengan kaum pemberontak Moro. Sudah tepatkah penggunaan istilah "perang" terhadap peristiwa-peristiwa di atas? Agar tidak menimbulkan kebingungan dan salah pemahaman, perlu ada kejelasan tentang pengertian perang, kapan mulai terjadinya perang, bagaimana aturan peperangan, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya, hingga penyelesaiannya.
9.2 Cara Penyelesaian Pertikaian
Pertikaian antarindividu, etnis/suku, bangsa, dan negara sepanj ang sej arah umat manusia sebagai kalifah dan penghuni bumi ini telah menghiasi perjalanan sejarah. Dapat dinyatakan bahwa kehidupan manusia di bumi tidak pernah sepi dari pertikaian namun setiap pertikaian selalu ada upaya penyelesaian baik keinginan dari pihak yang bertikai maupun dari pihak lain yang sering disebut pihak ketiga.
Ada dua cara/metode untuk menyelesaikan pertikaian dalam hubungan antarbangsa, ialah:
1)	Penyelesaian pertikaian secara damai atau persahabatan
2)	Penyelesaian pertikaian dengan cara pemaksaan atau kekerasan
1. Penyelesaian pertikaian dengan cara damai
Penyelesaian pertikaian antarbangsa secara damai dapat ditempuh melalui empat cara, yakni: (1) arbitrasi; (2) penyelesaian secara hukum (judicial settlement); (3) perundingan, jasa jasa baik, perantaraan, konsiliasi; (4) di bawah pimpinan PBB.
a. Arbitrasi
Cara penyelesaian pertikaian internasional melalui arbitrasi dimaksudkan penyelesaian dengan cara penyerahan perkara kepada arbitrator, ialah para ahli hukum yang terpercaya dan terpilih yang berada dalam wadah badan arbitrasi. Para arbitrator memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pihak yang bersengketa harus menerima apapun keputusan arbitrator. Walaupun badan arbitrator bersifat sementara (ad hoc), tetapi ketentuannya (klausul) badan ini biasanya dimakskkan ke dalam traktat. Bahkan, dalam Konferensi Den Haag 1899 ditetapkan badan ini sebagai Mahkamah Arbitrasi Permanen. Sebenarnya, badan ini bukanlah mahkamah dan tidak permanen, namun hasil keputusannya harus diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
b. Penyelesaian secara hukum (judicial settlement)
Penyelesaian pertikaian antarnegara secara hukum adalah penyelesaian pertikaian yang ditempuh melalui lembaga PBB, yakni Mahkamah ' Internasional dengan berdasarkan pada peraturanperaturan hukum internasional. Lembaga Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda akan menyelesaikan perkara melalui pengadilan Mahkamah Internasional yang bersifat Permanen. Mahkamah Internasional Permanen memiliki lima belas hakim pilihan. Jurisdiksi Mahkamah Internasional meliputi dua hal, ialah (1) memutuskan perkara yang diperselisihkan (contentious cases) dan (2) memberikan nasihat (advisory opinions) yang diminta oleh Majelis Umum dan/atau Dewan Keamanan serta badan PBB lainnya atas kuasa Majelis Umum PBB.
c. Perundingan, jasa-jasa baik, perantaraan, dan konsiliasi
Penyelesaian pertikaian melalui perundingan (negotiation), ja..ajasa baik (good office), dan konsiliasi (concilition) merupa1ian penyelesaian pertikaian yang kurang resmi (informal) dibandingkan dengan cara arbitrasi dan cars hukum melalui Mahkamah Internasional Permanen. Tiga cara penyelesaian pertikaian ini banyak kesamaan karena pads hakikatnya perundingan itu dilakukan terkait dengan j asa baik dna perantaraan. Dalam penyelesaian kasus sengketa antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1947, misalnya, dapat dikategorikan sebagai penyelesaian melalui jasa jasabaik dan perantaraan oleh PBB.
Perdamaan antara jasa jasa baik dan perantaraan adalah samasama ada campur tangan terbatas dari pihak ketiga dengan tujuan untuk membantu menemukan penyelesaian yang baik dari suatu pertikaian. Sedangkan perbedaannya terletak daam tahap pelaksanaan dan prosesnya. Peran pihak ketiga dalam jasa jasa baik adalah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan memberika masukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan bahasa yang umum, tidak secara langsung merundingkan apalagi memimpin dan menyelidiki atau menyidik secara mendalam terhadap masalah-masalah yang sedang dipersengketakan. Penyelidikan (inquiry) ialah menemukan fakta-fakta yang dipertengkarkan untuk mempersiapkan.perundingan, tanpa membuat saran-saran khusus. Dengan berhasilnya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa maka berakhirlah tugas pihak ketiga dalam penyelesaian dengan cara j asa j asa baik.
Sebaliknya dalam perantaraan, pihak ketiga berperan lebih aktif bahkan memimpin perundingan secara damai walaupun saran-saran pihak ketiga tidka mengikat. Meskipun demikian, dalarn praktek cara penyelesaian melalui jasa j asa baik dan/atau perantaraan bersifat kontekstual dan fleksibel, seperti di Indonesia tahun 1947-1948 cars jasa jasa baik bermakna lebih luas karena ditindaklanjuti oleh laporan kepada Dewan Keamanan PBB.
Cara penyelesaian melalui konsiliasi dapat dilihat secara luas dan sempit. Dalam arti luas, konsiliasi berarti sejumlah metode untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidikan yang tidak memihak. Sedangkan dalam arti sempit, konsiliasi berarti pengajuan kasus pertikaian kepada komisi agar membuat laporan berupa usul penyelesaian pertikaian meskipun tidak mengikat.
d. Penyelesaian di bawah pimpinan PBB.
Penyelesaian pertikaian secara damai dibawah pimpinan PBB adalah penyerahan penyelesaian pertikaian dibawah dua badan utama PBB, ialah Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Dasar hukum dalam menyelesaikan pertikaian tersebut antara lain Pasal 2 Piagam PBB bahwa "All members shall settle their international disputes by peacefull means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered". (Artinya, semua anggota PBB akan menyelesaikan persengketaan internasionalnya melalui cara-cara damai yang tidak membahayakan perdamaian- dan keamanan internasional, dan keadilan).
Khusus untuk masalah keamanan internasional, kewenangan yang lebih leas diberikan kepada Dewan Keamanan terutama untuk persengketaan yang menyangkut dua hal, ialah: (1) perbuatan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dan (2) peristiwa yang mengancam perdamaian dan tindakan yang bersifat menyerang (agresi). Namun, dalam kasus tertentu Dewan Keamanan dapat merekomendasi agar perkara persengketaan dibawa kepada Mahkamah Internasional.
2. Penyelesaian Pertikaian Dengan Cara Paksaan atau Kekerasan
Penyelesaian pertikaian antarbangsa dengan cara paksaan atau kekerasan ditempuh melalui lima cara, yakni: (1) perang (war); (2) balas dendam (retorsi); (3) tindakan pembalasan (reprisals); (4) blokade (blockade); dan (5) campur tangan negara asing (i tervention).
Perang adalah salah satu cara penyelesaian pertikaian secara paksaan. Cara penyelesaian melalui perang ini merupakan sanksi terakhir dalam hukum internasional namun bukan dimaksudkan sebagai tujuan melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan yaitu mempertahankan kekuasaan hukum (rule of law). Meskipun demikian, tuj uan perang adalah menaklukan lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima oleh pihak lawan itu. (Uraian tentang perang dan hukum perang dapat dilihat pada bagian berikut dalam bab ini).
Retorsi ialah balas dendam suatu negara terhadap perbuatan - perbuatan yang tidak sopan dari sesuatu negara lain. Tindakan balas dendam dalam hukum internasional adalah tindakan yang sah/ legal sekalipun tidak bersahabat. Tindakan retorsi antara lain memutuskan hubungan diplomatik, mengusir duta atau konsul negara lain. Praktek retorsi berbeda-beda antara satu dan negara lain, namun sebagai pegangan dasar hukumnya adalah tindakan retorsi dilakukan dengan cara-cara damai yang tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan.
Pembalasan (reprisals) ialah suatu cara yang dipergunakan suatu negara untuk mendapatkan ganti kerugian dari sesuatu negara lainnya dengan jalan tindakan pembalasan. Perbedaannya dengan retorsi, pembalasan sebenarnya dilakukan dengan cara tidak sah, misalnya melakukan boikot barang-barang impor dari suatu negara, embargo, demonstrasi, bahkan tindakan agresi militer. Tindakan pembalasan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan terhadap perbuatan yang diketegorikan kejahatan internasional.
Bitikade secara damai ialah tindakan oleh suatu negara y ng biasanya bertujuan untuk memaksa sesuatu negara yang pelabuhannya diblokir agar negara itu menyetujui permintaan negara-negara yang memblokir itu.
Campur tangan (intervention) ialah campur tangan negara asing dalam urusan suatu negara yang bersifat menekan dengan alit kekerasan (force) atau dengan ancaman akan melakukan kekerasan apabila keinginannya tidak dipenuhi.